PENGETAHUAN AKADEMIS PENEGAK HUKUM AKAN HAKI MASIH KURANG

PENGETAHUAN AKADEMIS PENEGAK HUKUM AKAN HAKI MASIH KURANG[1]

 

Oleh Amaz Ferial Firman Jakarta, Antara

Pemerintah mulai menyiapkan tiga naskah RUU dalam rangka menyempurnakan peraturan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu yang mengatur disain produk industri, rangkaian elektronik terpadu (IC), serta rahasia dagang.

Berbagai persiapan penyusunan naskah RUU itu diungkapkan Wakil Sekretaris Kabinet Barubang Kesowo ketika membuka latihan bagi para penegak hukum di Jakarta, Senin (10/6) tentang program pelatihan HAKI.

Pada 1986, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 34 bagi pembentukan sebuah tim kerja untuk membuat berbagai peraturan perundangan tentang HAKI (Intellectual Property Rights-IPR).

Sebagai hasilnya tim ini bersama berbagai departemen dan instansi terkait berhasil melahirkan berbagai UU seperti UU No.6/89 tentang Hak Cipta yang telah diperbaiki dengan UU No.7/87.

Tim yang dipimpin Mensesneg Moerdiono serta Barubang Kesowo sebagai Wakil Ketua tim juga menelorkan UU No.6/89 tentang Paten, serta UU 19/92 tentang Merk.

Munculnya berbagai ketentuan tersebut agaknya dapat menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual sudah mendesak. Selama beberapa tahun terakhir ini muncul berbagai keluhan atau bahkan protes dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Perancis mengenai pemalsuan berbagai produk mereka di Indonesia. Berbagai merk barang terkenal dipalsukan sampai-sampai produk aslinya kalah bersaing karena harga produk timan jauh lebih murah dibanding aslinya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mi salnya, pada 1994 memeriksa perkara penggandaan tanpa hak secara sengaja. Tertuduh didakwa memperbanyak program komputer serta disket tanpa izin Perhimpunan Penerbit AS (Association of American Publisher/ AAP) dan Business Softaware Allian ce.

Namun oleh para penegak hukum, tertuduh hanya dijatuhi hukuman penjara empat bulan dengan masa percobaan 10 bulan.

Sementara itu, dari Surabaya, dilaporkan bahwa pada 1994, Pengadilan Negeri setempat melepaskan terdakwa pelanggar tindak pidana merk karena menganggap tindak kejahatan ini tidak dapat dikenakan UU No.19/92 mengenai merk.

Beberapa tahun lalu kaset dengan lagu-lagu baru dari luar negeri dengan mudah dan murah dapat diperoleh karena adanya tindak pembajakan. Jika pembajakan kaset kini sudah jauh berkurang maka yang sekarang dihadapi penegak hukum antara lain adalah masalah pembajakan program komputer serta laser disc.

Karena itu, ketika membuka pelatihan itu Barubang Kesowo mengakui bahwa salah satu penyebab munculnya ketidakpuasan berbagai pihak yang dirugikan dalam proses penjiplakan itu adalah kurangnya pengetahuan akademis para penegak hukum termasuk hakim akan HAKI.

Sebagai perbandingan, AS selama beberapa tahun terakhir ini berseteru dengan RR Cina karena menuduh banyak pengusaha Cina yang memalsukan barang mereka mulai dari pakaian hingga program komputer.

Pemerintah Beijing memang telah mengambil tindakan untuk menekan atau bahkan jika mungkin meniadakan perbanyakan secara tidak sah itu oleh segelintir pengu sahanya. Namun temyata Washington masih merasa tidak puas terhadap langkah-langkah Beijing.

Karena itu Washington mengeluarkan jurus terakhirnya, mengeluarkan ancaman akan mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan jika pemerintah Cina tetap tidak mengambil berbagai langkah untuk menghapuskan berbagai pembajakan itu.

TRIP

Direktur Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Halida Miljani dalam pelatihan tersebut mengatakan perjanjian perdagangan multilateral Uruguay telah menyepakati perjanjian HAKI yang dikaitkan dengan  Persetujuan Perdagangan yang berkaitan Dengan Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIP).

Kesepakatan internasional ini mencakup paten, hak cipta dan hak lain yang terkait, merk dagang, disain produk industri, disain rangkaian listrik terpadu/lay out-designs of integrated circuit), informasi tertutup, serta indikasi geografis.

Persoalan HAKI ini dianggap sangat mendasar karena obyek HAKI adalah daya pikir intelektual manusia. Disain produk industri (industrial design) yang naskah RUU­nya sedang dibahas berbagai instansi terkait misalnya mencakup kreasi estetis yang baru serta asli yang menentukan penamp ilan sebuah produk industri.

Sekalipun Barubang Kesowo dan Halida Miljani tidak menjelaskan sampai sejauh mana penyusunan naskah ketiga RUU itu, bisa dipastikan konsep peraturan perundangan itu dalam satu hingga dua tahun mendatang sudah bisa diserahkan kepada DPR untuk dibahas dankemudian dijadikan UU oleh pemerintah.

Pemerintah memang belum menyebutkan secara jelas kapan UU itu akan diserahkan, Indonesia pasti harus segera menuntaskan Undang-undang itu karena WTO telah menetapkan batas waktu bagi semua negara anggotanya untuk membuat berbagai peraturan yang berkaitan dengan TRIP.

Karena perjanjian WTO, badan pengganti GATT, negara maju mendapat batas waktu satu tahun setelah tanggal itu. Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia mendapat waktu lima tahun setelah 1 Januari 1995.

Jika pemerintah misalnya mengajukan tiga RUU itu tahun 1996 misalnya, dan kemudian disahkan pada 1997 maka kita hanya memiliki waktu beberapa tahun lagi karena tentu harus dipersiapkan berbagai peraturan pelaksananya seperti PP, serta keputusan menteri.

Dalam artikel 7 tentang TRIP yang dikeluarkan WTO disebutkan

“Perlindungan dan penegakan hukum pada HAKI akan memberikan sumbangan bagi penemuan/ inovasi teknologi, alih teknologi serta penyebarannya, serta demi keuntungan bersama baik produsen maupun konsumen teknologi itu, serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Karena Indonesia telah menandatangani persetujuan pembentukan WTO 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko berarti Indonesia harus mengikuti seluruh ketentuan badan dunia itu. Sementara itu jumlah perkara pelangaran terhadap HAKI cukup besar, berarti “pekerjaan rumah” pemerintah masih banyak.”

Sumber : ANTARA (13/06/1996)

___________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 598-600.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.