PENGANGKATAN HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN SAH

PENGANGKATAN HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN SAH[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

Guru besar hukum tata negara senior dari FH UI, Prof. Dr. Ismail Sunny mengatakan pengangkatan Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto, secara hukum sah.

Menurut Ismail Sunny, peristiwa hukum Presiden Soeharto berhenti memiliki tiga hal,

“Hal ini diatur dalam pasal 8 UUD 45 di mana salah satu alasan presiden berhenti adalah karena dia wafat atau diberhentikan atau meminta berhenti.” jelas nya seusai bertemu Presiden BJ Habibie di Bina Graha, kemarin.

Jadi, katanya, jawaban peristiwa hukum pertama ini adalah bahwa Pak Harto waktu itu mengatakan berhenti, maka muncul lah peristiwa kedua yaitu kalau presiden berhenti siapa yang akan menggantinya. Pasal 8 UUD 45, ujarnya menjawab bahwa jika presiden berhenti maka dia akan digantikan wakil presiden yang bertugas.

“Dan saat itu, yang menjadi wapres adalah BJ Habibie, maka jawaban peristiwa hukum kedua ini adalah Habibie-lah yang waktu itu wapres menjadi presiden.” tambahnya.

Namun, katanya, kini ada guru besar yang ahli hukum laut Prof. Dr. Dimyati Hartono tidak mempelajari Tap MPR No 7 tahun 1973 tetapi menambah ketinggian pasal 8 UUD 45.

“Yaitu bila presiden seperti dikatakan pasal 8 berhenti, dia bisa bersumpah di hadapan MPR atau di hadapan DPR. Tetapi Tap MPR No 7 tahun 1973 ini menambah satu lagi yaitu di depan Mahkamah Agung, tidak menyebut ketua, tidak lainnya.” jelasnya.

Ismail Sunny mengemukakan bahwa Prof. Dr. Dimyati ini sebenarnya telah ditantang oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra untuk berdebat mengenai hal ini, tetapi dia tidak datang.

Ismail Sunny menegaskan, kalau bicara tentang hukum hendaknya bicaralah yang benar. Menurut dia, tiga peristiwa hukum itu tidak usah diragukan lagi. Karena, ujarnya kalau kita mau mengotak-atik untuk kepentingan politik sendiri, maka itu bukan bicara hukum lagi, tetapi untuk kepentingan politik.

“Ada yang mau sidang istimewa, ada yang mau sidang umum. Itu bukan masalah pemberhentian Soeharto dan diangkatnya Habibie menjadi presiden dan mengapa bukan dibawa ke MA.” tuturnya.

Ismail menambahkan bahwa sebelumnya Yusril sudah berkonsultasi dengannya. Dalam konsultasi itu ia menerangkan bahwa soal itu (pengangkatan presiden) sudah diatur oleh Tap MPR. Jadi itu legal. Secara personal presiden bisa bersumpah di hadapan Mahkamah Agung, katanya.

“Di Amerika Serikat hal itu pernah terjadi. Presiden Johnson disumpah di atas pesawat dalam penerbangan dari Dallas ke Washington DC. Yang hadir waktu itu hanya Ketua Mahkamah Agung AS.” tambah Ismail.

Sumber : MEDIA INDONESIA (09/06/1998)

____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 656-657.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.