PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA

PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA

Melalui Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1982 tentang "Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda", Pemerintah telah sampai pada suatu konsep yang makin jelas mengenai program pembaruan dan pembangunan politik.

Menurut instruksi itu, maka yang dimaksudkan dengan Pendidikan Politik bagi generasi muda ialah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dun kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD-1945 sebagai BUDAYA POLITIK bangsa.

Dengan kata lain, pendidikan politik itu bertujuan untuk menciptakan Generasi Muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD-1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya makin tercermin dalam sejumah ciri-watak dan kepribadiannya.

Yakni ciri watak dan kepcibadian yang sadar akan hal dan kewajibannya serta tanggung jawabnya terhadap kepentingan negara dan bangsa yang terutama diwujudkan melalui keteladanan.

Secara sadar taat pada hukum dan UUD 1945. Memiliki disiplin pribadi, disiplin sosiaI dan disiplin nasional. berpandangan jauh ke depan serta memiliki perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju yang didasarkan pada kemampuan obyektif bangsa.

Menurut Menteri Muda Urusan Pemuda dr. Abdul Gafur, dengan instruksi itu berarti pelajar harus sudah mulai diberi pendidikan politik di sekolahnya dengan menggunakan metode yang cocok buat kelompoknya, dalam hal ini perlu ada kerja sama dengan PGRI buat mahasiswa pendidikan dilakukan melalui P4 dan bagi pemuda dan pelajar serta non-mahasiswa pendidikan politik melalui wadah komunikasi yang sudah disahkan oleh MPR dalam TAP tentang GBHN, yakni KNPI.

Langkah Pemerintah dengan adanya Instruksi Presiden tersebut pada hakekatnya sudah sejalan dengan perkembangan keadaan. Setelah Pelita Ill memberi kesempatan pada terlaksanakan Penataran P4, yang diselenggarakan oleh BP-7 Pusat dan BP-7 Daerah2, yang mencakup semua unsur pelaksana pemerintahan sampai pada tokoh2 masyarakat, maka memang perlu segera disambung dengan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda.

Dengan menunjuk "Bagi Generasi Muda” tentu bukan berarti generasi tua tidak perlu diberi pendidikan politik lagi. Namun penunjukan tersebut menunjukkan bahwa generasi-muda menjadi titik pusat usaha "human investment" ini karena generasi muda itulah yang akan meneruskan sejarah.

Malahan mengenai pelajar, disebutnya PGRI (sebagai organisasi guru2 satu2nya di tanah air kita) perlu diajak bekerja sama, maka berarti anggota2 PGRI sendiri tentunya diharapkan benar2 lebih dahulu disiapkan untuk memikul tugas berat tetapi mulia tersebut.

Tentu kita tak boleh berprasangka yang bukan2, sebaliknya kita juga tak perlu menutup mata pada kenyataan yang hidup, bahwa belum seluruh anggota PGRI boleh dianggap sudah siap secara optimal untuk memikul tugas pendidikan politik bagi pelajar2 yang diasuhnya sehari2.

Namun demikian, PGRI sebagai organisasi guru satu2nya di negeri kita, yang selama ini sedikit atau banyak telah memberikan pengabdian yang cukup kepada dunia pendidikan, perlu mendapat kesempatan untuk kesekian kalinya menunjukkan kemampuannya mengabdi pada negara dan bangsa khususnya dalam usaha mempersiapkan anak didiknya memasuki dunia dewasa sebagai warganegara yang bertanggung jawab.

Pendek kata sebagai political will, Instruksi Presiden patut kita syukuri dan kita dukung. Langkah harus segera dilakukan. Bahwa sistem serta metode mungkin pada awal tugas masih mengandung kekurangan dan kelemahan disana-sini, demikian juga para petugas di semua lapisan mungkin pada awalnya masih mengandung berbagai kekuragan dan kelemahan, namun langkah-pertama harus segera dilakukan dan belajar dari kekurangan serta kelemahan tersebut, kita berharap Pemerintah dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga apa yang kita citakan tercapai.

Perlu kita catat bahwa sekolah2 yang berkepribadian, apapun semuanya (bukan sekolah2 yang hanya semata-mata berupa usaha komersil) selama ini sudah melakukan pendidikan politik melalui mata pelajaran sejarah, Pendidikan Budi pekerti dsb, namun semua kegiatan tersebut belum didasarkan pada pedoman yang seragam.

Dengan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1982 tersebut, kita boleh berharap seluruh jajaran pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, akan bekerja atas dasar2 pedoman yang seragam, dan berada dalam bimbingan Pemerintah berencana dengan sepenuh kesadaran. (RA)

Jakarta, Berita Buana

Sumber : BERITA BUANA (24/08/1982)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 811-812.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.