PENDAPATAN PER KAPITA INDONESIA PADA AKHIR PJP II

PENDAPATAN PER KAPITA INDONESIA PADA AKHIR PJP II[1]

 

Jakarta, Antara

Pemerintah menargetkan pendapatan per kapita penduduk pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II naik empat kali lipat dari keadaan sekarang, kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Ginanjar Kartasasmita di Jakarta, Sabtu. Tolok ukur peningkatan  tersebut, kata Ginanjar di Rakornas Pembangunan Kependudukan 1994 di Departemen Dalam Negeri, diukur dalam harga nyata, atau dari 650 dolar AS per tahun pada akhir Pelita V dan akan menjadi 2.600 dolar AS pad a akhir PJP II.

Kondisi sedemikian, menurut Ginandjar, akan tercapai jika pertumbuhan ekonomi mencapai tujuh persen setiap tahun. Diakuinya, banyak kalangan beranggapan sasaran tersebut terlampau ambisius, tetapi target itu tidak bisa dikurangi lagi, karena jika diturunkan menjadi enam persen per tahun, maka kondisi Indonesia masih tetap di bawah Malaysia saat ini. Artinya, GNP-nya hanya naik tiga kali lipat.

“Jika bisa dinaikkan empat kali lipat saja, kondisi Indonesia juga masih di bawah Korea Selatan saat ini,”kata Ginanjar. Selama PJP I Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 persen setiap tahun, ujarnya.

Namun Ginandjar optirnis target tersebut akan dicapai bangsa Indonesia dengan meningkatkan konsolidasi dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia (SDM). Sektor lain yang akan menjadi motor penggerak perekonomian adalah sektor industri yang diandalkan sebagai penyerap utama lapangan kerja yang produktif, dan secara bertahap menggantikan sektor pertanian.

Selama PJP II sektor inidiharapkan tumbuh rata-rata sembilan persen setahun dan keterkaitannya dengan sektor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mengembangkan agroindustri dan agribisnis.

Pada sisi lain, demikian Ginandjar, pemerintah akan memberikan perhatian op­ timal terhadap desa miskin. Program penghapusan kemiskinan, menurut dia, sudah ada sejak Pelita I, tetapi dengan label atau nama yang berbeda, seperti program intensifikasi khusus, Keluarga Berencana (KB), pendirian Puskesmas dan sebagainya. Meskipun masih terdapat kontroversi, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah, maka dalam menjalankan Inpres Desa Tertinggal (IDT), sebaiknya pro­gram tersebut harus dilaksanakan, ujarnya. Rakornas Pembangunan Kependudukan 1994 itu dibuka Presiden Soeharto Jumat lalu, diikuti para Gubernur dan Kepala Kanwil BKKBN se Indonesia. (T-PU12/3:45PM!EU04!19/03/9419:27/RU1/20:50

Sumber: ANTARA (19/03/1994)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 227-228.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.