PEMOTONGAN GAJI UNTUK MODAL USAHA

PEMOTONGAN GAJI UNTUK MODAL USAHA[1]

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Pemotongan gaji pokok karyawan Pemda Jakarta selama satu tahun mulai dari Gubernur hingga eselon IV di manfaatkan untuk mendanai program pengentasan kemiskinan di ibukota, kata Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

“Kalau tidak harus disetor ke atas (pemerintah pusat), dana itu saya kelola untuk ditujukan kepada orang-orang yang memang membutuhkan terutama di kawasan kumuh dan miskin.” katanya di sini kemarin.

Dia menjelaskan dana yang terkumpul dari gaji pokok pejabat Pemda tersebut akan diserahkan dalam bentuk modal usaha guna mengembangkan koperasi yang terdapat di perkampungan kumuh.

“Jadi, dana itu tidak dipakai untuk program padat karya.” tandasnya seraya mengatakan bahwa program untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut sudah dianggarkan dari dana bantuan Bappenas, sumbangan dari Grup Citra, dan anggaran APBD.

Menurut Sutiyoso, pihaknya telah membicarakan rencana pemotongan gaji pokok selama satu tahun tersebut dengan Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan Abdul Kahfi dan Sekwilda Jakarta Fauzi Bowo. Pembicaraan itu, lanjut dia, akan dilanjutkan dengan meneliti kemampuan masing-masing pejabat yang akan terkena ketentuan pemotongan gaji pokok itu.

Hal itu perlu dilakukan, kata Gubernur, karena tidak semua pejabat Pemda eselon V mempunyai gaji pokok dan pendapatan yang sama, terutama mereka yang mempunyai penghasilan, lain dari honor atas jabatannya,

“Seperti saya sendiri tidak tahu berapa jumlah gaji pokok saya. Saya tanpa tedeng aling-aling selain menerima gaji itu juga dapat honor menjadi komisaris (di BUMD).”

Program pemotongan gaji pokok tersebut akan dimulai awal April mendatang.

“Gaji pokok bulan Maret ini kan sudah dimakan, ya kita mulai April nantilah.”

Menanggapi kemungkinan adanya pihak yang keberatan, Sutiyoso mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan bila ada pejabat eselon IV yang tidak bersedia gaji pokoknya dipotong karena alasan beban biaya kebutuhan keluarga yang cukup besar.

Karena itu, ketentuan mengenai pemotongan gaji pokok selama satu tahun tersebut pelaksanaannya harus selektif dan hanya untuk yang dianggap mampu.

Selain itu besarnya jumlah sumbangan sukarela dari hasil potongan gaji pokok tersebut masing-masing pejabat berbeda karena ada perbedaan golongan kepangkatan.

Sumber : BISNIS INDONESIA (19/03/1998)

___________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 871-872.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.