PEMOTONGAN GAJI SIFATNYA SUKARELA

PEMOTONGAN GAJI SIFATNYA SUKARELA[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Sumbangan berupa potongan gaji pokok untuk Dana Kesetiakawanan Sosial, sesuai konsensus, hanya dilaksanakan presiden, para menteri dan Gubernur. Sedangkan bagi para pejabat lainnya hanya bersifat imbauan. Sumbangan ini tidak berdasarkan Kepres karena sifatnya sukarela untuk membantu rakyat yang saat ini sedang menderita akibat krisis moneter.

Hal itu dikatakan Menko Kesra dan Taskin Prof Dr Haryono Suyono seusai Rakor Kesra, di Jakarta, Rabu (18/3).

Mengenai sumbangan gaji pokok, Mensesneg Saadillah Mursyid usai Sidang Paripurna di Bina Graha (Pembaruan, 17/3) menjelaskan, Presiden menginstruksikan agar gaji pokok para menteri selama satu tahun disumbangkan untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, para pegawai negeri Golongan IV juga akan menyumbangkan gaji pokoknya selama satu tahun untuk hal yang sama.

Rakor Kesra tersebut dihadiri antara lain Mensos Siti Hardiyanti, Menag Quraish Shihab, Mendikbud Wiranto Arismunandar, Menkes HF A Moeloek, dan Menpora Agung Laksono.

Para menteri yang hadir pada Rakor Kesra dan Taskin itu, ketika ditanya para wartawan, tidak mau menyebutkan berapa jumlah gaji pokok yang akan disumbangkan. Mensos Siti Hardiyanti (Mbak Tutut), ketika ditanya, hanya tersenyum. Sedangkan Menko Kesra Haryono Suyono secara berkelakar menjawab tidak ingat berapa gaji pokoknya, karena yang mengurus sehari-hari adalah istrinya dirumah.

“Sumbangan dari presiden, para menteri dan Gubernur sifatnya sukarela karena kami tergerak untuk membantu masyarakat yang sedang terkena musibah dalam krisis moneter. Para pejabat eselon I kemungkinan menyusul. Sedangkan sumbangan dari pejabat lainnya sifatnya imbauan, terserah kemampuan masing-masing.” ujar Menko Kesra.

Ia menjelaskan, pembicaraan secara lebih detail tentang pengumpulan sumbangan dan penyalurannya akan dilaksanakan dalam Rakor Kesra hari Jumat (20/3).Dalam Rakor mendatang juga akan dijelaskan tentang tugas menteri yang terlihat tumpang tindih dalam pekerjaannya seperti Mendikbud dengan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, serta Menkes dengan Menneg Pangan, Holtikultura dan Obat-Obatan.

Mungkin Digabung

Haryono Suyono mengatakan, sumbangan dari presiden dan para menteri kemungkinan akan digabung dengan Dana Kesetiakawanan Sosial yang sudah dikumpulkan dari para konglomerat dan pengusaha-pengusaha berpenghasilan di atas Rp.100 juta pertahun yang sudah dilaksanakan sejak setahun lalu. Dana yang sudah terkumpul sebagian telah disalurkan melalui kegiatan Prokesra, Takesra dan Kukesra.

Menghadapi musibah krisis moneter, jangan sampai menimbulkan penderitaan baru menurutnya, sejumlah program yang ditujukan bagi masyarakat miskin akan dipercepat pelaksanaannya. Ia menjelaskan, program yang disebut ‘Penyelamatan Sosial’ ini dikhususkan bagi mereka yang terkena PHK, suami-istri tidak bekerja, atau yang anak-anaknya terancam putus sekolah.

Sebagai uji coba tahap pertama program ini akan dilaksanakan di wilayah Jabotabek, kemudian dilanjutkan ke wilayah lainnya.

Iaju ga menjelaskan bahwa tugas Menteri Sosial dalam program ‘Penyelamatan Sosial’ ini antara lain menjaga dan menyelamatkan masyarakat yang terpinggirkan atau terlempar dari arena pembangunan agar dibantu dan dapat kembali menjadi pelaku pembangunan.

Namun diingatkan, supaya usaha ini bisa berjalan dengan lancar, maka Departemen Sosial sebaiknya melibatkan instansi-instansi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan para pengusaha.

Loyalitas

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Syarwan Hamid menyatakan pemotongan gaji pokok untuk disumbangkan kepada negara merupakan salah satu bentuk loyalitas kepada bangsa dan negara dalam menghadapi kondisi seperti ini.

Namun, sumbangan itu jangan sampai menimbulkan penderitaan baru bagi si penyumbang. Hal tersebut dikemukakan Syarwan Hamid di Jakarta, Rabu (18/3) berkaitan dengan imbauan Presiden Soeharto kepada sejumlah pejabat untuk menyumbangkan gaji pokok kepada negara.

Menurutnya, dalam kondisi seperti saat ini setiap warga negara bisa memberi sumbangan kepada negara, Tetapi tidak harus dalam bentuk materi dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Seseorang yang bekerja keras di bidangnya sebenarnya telah memberikan sumbangan kepada negara, termasuk mereka yang hanya bisa berdoa.

Jadi sumbangan kepada negara tidak harus dalam bentuk materi karena tidak semua orang mampu dalam hal materi ujarnya. Sementara itu, anggota DPR komisi II dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Jusuf Syakir menyatakan masalah pemotongan gaji sebaiknya tidak di generalisasi, terutama bagi pegawai negeri biasa. Alasannya, tidak semua pegawai negeri dari golongan tertentu mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Pegawai negeri yang bekerja di BUMN tentu saja lebih besar penghasilannya hila dibanding pegawai negeri biasa.

Dikatakan, kalau seorang dosen golongan IV C yang membawa pulang gaji sebanyak satu juta rupiah, kemudian harus dipotong sekitar Rp.300.000 sampai Rp.400.000, maka hal itu sangat memberatkan. Lain halnya dengan pegawai negeri di BUMN yang penghasilannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Perihal pemotongan gaji pokok, kata Jusuf, hanya merupakan imbauan dari pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa membuat peraturan perundangan untuk memotong gaji pegawai. Karena pemotongan gaji itu hanya merupakan imbauan pemerintah, maka DPR pun hanya bisa mengimbau pemerintah untuk tidak menggeneralisir pemotongan gaji pegawai tersebut.

Gubernur Sutiyoso

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso memerintahkan Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan Sekwilda meneliti kemampuan pejabat golongan IV yang bisa menyumbangkan gaji pokoknya secara sukarela, untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.

Intruksi yang disampaikan Sutiyoso kepada dua pejabat tinggi Perda DKI pada Selasa (13/3) pagi ini, menanggapi imbauan Presiden Soeharto agar menteri, Gubernur dan pejabat golongan IV menyumbangkan gaji pokoknya selama satu tahun untuk membantu kaum tidak mampu menghadapi masa krisis.

Secara pribadi, Sutiyoso yang ditemui di Balai kota, Selasa siang mengaku, menyambut baik imbauan Presiden tersebut.

“Bahkan saya ingin menjabarkan lebih dari itu, sehingga saya memanggil wagub pemerintahan dan sekwilda agar memikirkan siapa lagi, selain saya, yang sanggup mengikuti imbauan ini.” katanya.

Dua wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Wagub Bidang Kesra M Djaelani dan Wagub Bidang Ekonomi, Harun Al Rasyid yang dijumpai pada hari sama, menyatakan kesanggupannya. Namun demikian, mereka menunggu mekanisme dari Gubernur.

“Tunggulah dulu kebijakan dari Gubernur, yang jelas saya siap.” kata keduanya.

Sementara itu, dukungan terhadap imbauan Presiden juga datang dari kalangan DPRD DKI Jakarta, utamanya dari Fraksi PPP. Ketua fraksi, Achmad Suaidy yang ditemui di gedung DPRD mengatakan siap menyisihkan sebagian gajinya sebagai anggota DPRD untuk mendukung kegiatan tersebut.

“Sebagai anggota DPRD, setiap bulan saya menerima Rp.2 juta. Saya pikir bolehlah diambil 15 persen di antaranya untuk mendukung kegiatan ini.”

Tetapi jangan semuanya, sebab selama ini saya juga harus mendukung kehidupan simpatisan partai yang memerlukan. Bahkan kalau mau dihitung gaji saya selalu habis buat mereka bahkan tekor. Kalau dana untuk mereka diambil semua kan mereka tidak kebagian, katanya.

Frans Seda

Itikad baik pemerintah dengan menyumbangkan gaji pokok presiden, para menteri, Gubernur, dan pejabat eselon I guna membantu mengentaskan kemiskinan perlu diikuti dengan langkah nyata lainnya seperti pemberantasan korupsi, kolusi, dan penghematan-penghematan.

Hal ini diungkapkan mantan Menteri Keuangan, Frans Seda ketika ditanya wartawan di ruang kerjanya, Rabu (17/3).

“Niat baik itu harus diikuti dengan tuntutan rakyat untuk menghilangkan korupsi dan kolusi.” tandasnya.

Ia mengungkapkan, niat pertama melakukan pemotongan gaji jangan hanya dilihat dari nilai rupiah yang dikumpulkan Tetapi harus dilihat dari niat baik yang ditunjukkan pemerintah melalui kebijakan tersebut.

Meskipun demikian, Frans Seda mengingatkan, jangan sampai kebijakan tersebut kemudian juga dipaksakan pada pegawai golongan rendah.

“Gaji pokok kan tidak seberapa Tetapi beras, gula, Volvo jalan terus. Yang perlu ditakutkan nanti pegawai rendah juga disuruh. Pegawai rendah tidak boleh dipotong. Inikan sukarela dari menterinya.” tandasnya.

Frans Seda mengungkapkan, pemotongan gaji hendaknya juga diikuti tindakan penghematan lainnya seperti mengganti mobil dinas dengan mobil jenis Kijang, misalnya. Rakyat akan bertanya-tanya karena ketika diumumkan potong gaji, Sekretariat Negara mengumumkan akan membeli 65 mobil Volvo baru.

“Potong gaji sudah satu niat baik. Hanya saja di samping itu lebih efektif lagi selain memberikan gaji kepada rakyat, juga mengatakan selama setahun 20 persen korupsi hilang di masing-masing departemen yang dipimpin, dan para pejabat mengganti Volvo dengan mobil sejenis Kijang sebagai mobil dinas.” jelasnya.

Ia berpendapat, bila potong gaji plus ini dilakukan dampaknya tentu sangat baik.

Frans Seda menunjuk pernyataan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Muhammad Hasan yang berniat akan menindak pegawai yang korupsi dan menerima suap. Bila pernyataan tersebut dibuktikan, bisa dimungkinkan korupsi akan terkikis.

Pernyataan untuk menghilangkan korupsi dan melakukan penghematan, menurutnya, tidak perlu melalui pembentukan peraturan. Bisa saja itu dilakukan berdasarkan inisiatif masing-masing menteri dengan mengumumkan akan memberantas korupsi 20 persen setiap tahun di departemen atau kementerian yang dipimpinnya.

Ditanya efektivitas pemotongan gaji pejabat untuk memulihkan kepercayaan rakyat, Frans Seda mengatakan, jangan mempersoalkan efektivitas Tetapi yang harus dipermasalahkan adalah kemauan baiknya.

“Bisa jadi memang ada unsur politisnya Tetapi satu tindakan, niat baik dari yang bersangkutan harus dihargai. Hanya saja masih harus ada nilai plusnya.” tandas Frans Seda.

Mekanisme Kontrol

Menyinggung tentang pelaporan kekayaan pejabat, Frans Seda mengungkapkan sebenarnya pelaporan kekayaan pejabat sudah ada sejak tahun 1967 dalam rangka pajak. Peraturan ini berlaku mulai dari presiden. Namun yang penting sebenarnya adalah fungsi kontrolnya bagaimana.

“Lapor bisa saja lapor Tetapi ada tidak yang berani mengecek. Kalau tidak ada yang mengecek tidak ada artinya.” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk apa lapor kalau hanya disimpan sebagai arsip.

Di samping itu ia juga mengemukakan bagaimana mengukur bertambah tidaknya kekayaan pejabat.

“Jadi dalam setahun kelihatan seseorang kekayaannya bertambah atau tidak. Mestinya bisa ditindak kalau kekayaannya bertambah secara berlebihan,” ujarnya.

Ditanya tentang kinerja Kabinet Pembangunan VII, Frans Seda mengatakan, bisa saja rakyat menyusun indikator untuk menilai atau mengukur kinerja kabinet. Berapa lama waktu yang diberikan untuk melihat hasil kerja kabinet, ujarnya.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (19/03/1998)

____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 873-878.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.