PEMOTONGAN GAJI PEJABAT UNTUK KORBAN PHK

PEMOTONGAN GAJI PEJABAT UNTUK KORBAN PHK[1]

 

Jakarta, Media

Program pertama dari hasil pengumpulan dana pemotongan gaji Presiden, Wapres, dan menteri, serta Gubernur akan segera disumbangkan ke masyarakat. Program itu dilakukan dengan memberikan kredit usaha kepada masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal itu merupakan hasil dari Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Rakorkesra) yang dilangsungkan antara Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Haryono Suyono, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Agung Laksono, Menteri Sosial (Mensos) Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan wakil-wakil dari Menteri UPW serta Mendikbud.

“Program pertama dari pengumpulan dana hasil pemotongan gaji Presiden, Wapres, dan menteri serta Gubernur akan segera disumbangkan kepada masyarakat yang terkena PHK.” kata Menkokesra dan Pengentasan Kemiskinan Haryono Suyono usai Rakorkesra, kemarin.

Namun program lebih rincinya, tutur Menkokesra, akan segara dirapatkan kembali dalam rapat koordinasi pada hari Jumat (20/3) pekan ini.

“Contohnya untuk suami yang tidak bekerja lagi akibat terkena PHK dan istri yang tidak tergabung dalam program kesejahteraan rakyat (prokesra) diusahakan untuk mendapat bantuan berupa Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra) yang diambil dari Yayasan Sejahtera Mandiri serta dari pajak.” kata Haryono Suyono.

Menurut Haryono dana yang sudah disalurkan untuk Kukesra kira-kira sebesar Rp.600 miliar kepada masyarakat, dan untuk mengembangkan usaha kecil, seperti warung nasi dan setelah besar kemudian dia akan diberikan kredit lagi untuk pengembangannya.

“Jumlah kredit dana modal kerja Rp.2,5 miliar dengan bunga pertahunnya 17% dan kredit ini akan dikelola oleh Menteri Koperasi (Menkop) dan PPK.” tandas Haryono Suyono.

Jabotabek untuk percobaan program pertama dari proyek pengentasan kemiskinan ini akan segera diterapkan untuk wilayah Jabotabek dan setelah dievaluasikan dan berhasil kemudian akan diperluas ke daerah lainnya.

“Untuk program pengembangan ke daerah nanti akan diikutsertakan para mahasiswa yang mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).” tandas Haryono Suyono.

Menteri Sosial Ny. Siti Hardiyanti Rukmana menambahkan program itu selain ditujukan kepada mereka yang terkena PHK juga ditujukan bagi anak-anak yang tidak bersekolah lagi.

“Sumber dananya diberikan dari GNOTA. Serta masyarakat yang lebih mampu.” kata Mensos Ny. Siti Hardiyanti Rukmana.

Namun, Mensos tidak menyatakan berapa nominal gaji yang dipotong itu, begitu juga dengan Menpora dan Menko Kesra.

“Kira-kira Rp.45 juta, Pak?” tanya wartawan,

“Yah kira-kira segitulah…” ujarnya.

Hapus Kolusi

Sedangkan Mantan Menteri Keuangan tahun 65 Frans Seda menilai pemotongan gaji yang dilakukan oleh menteri-menteri sudah baik, tetapi lebih baik jika mereka janji untuk menghapus korupsi dan kolusi di departemennya.

“Akan lebih baik jika pemotongan gaji itu segera ditindaklanjuti dengan janji para menteri untuk menghapuskan korupsi dan kolusi dari departemennya. Contohnya setiap tahun ditargetkan 20% penghapusan kolusi dan korupsi. Ini lebih mencerminkan clean government,” tandas Frans Seda.

Di samping itu, juga jika para menteri menindak lanjuti dengan pola hidup sederhana seperti tidak menggunakan mobil Volvo, tetapi menggunakan Kijang, ini lebih menunjukkan kesederhanaan mereka.

Mantan Menkeu Frans Seda tidak khawatir jika gaji yang dipotong itu akan menimbulkan kolusi atau korupsi dalam bentuk lain.

“Menteri biasanya tidak pernah menengok lagi gaji pokoknya, kan ada tunjangan­tunjangan lain serta sampingannya, nah jika gajinya dipotong tidak masalah.” tandas Frans Seda.

Frans Seda menambahkan bahwa pengumpulan gaji hasil potongan tersebut akan lebih baik jika dikontrol dengan baik tidak perlu SK.

“Karena setiap peraturan baru selalu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Tetapi yang terpenting harus ada kontrol dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.” tutur Frans Seda.

Sumber : MEDIA INDONESIA (19/03/1998)

___________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 863-865.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.