PEMERINTAHAN HABIBIE SAMPAI 17 AGUSTUS 1998

PEMERINTAHAN HABIBIE SAMPAI 17 AGUSTUS 1998[1]

 

Oleh : Soetjipto Wirosardjono

Jakarta, Republika

Sengketa ihwal konstitusional, serta sah atau tidaknya Habibie menjadi Presiden RI usai sudah. Semua institusi kenegaraan terbukti telah dapat berfungsi wajar sampai tanggal 17 Agustus 1998. Sebelumnya, tanggal itu dianggap begitu penting karena dipakai oleh para penentangnya sebagai salah satu batas waktu bagi Presiden Habibie untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar sudah diakui sebagai Kepala Negara oleh rakyat.

Karena itu, tatkala dua tokoh reformasi, Gus Dur dan Dr. Amien Rais tidak tampak hadir di Istana untuk menerima penghargaan Bintang Mahaputra, orang pun mengaitkan itu dengan pengakuan mereka secara politik pada kepemimpinan Presiden Habibie.

Sejumlah kalangan memang masih ada yang menganggap kabinet Habibie sekarang hanyalah sebuah pemerintahan transisi. Banyak anggota Kabinet Reformasi Pembangunan merupakan warisan wajah dengan karakter, kriteria, dan proses seleksi yang nyata-nyata merupakan tinggalan selera Soeharto. Mereka duduk di kabinet dengan beban semua atribut yang telanjur sudah mencoreng wajahnya sebagai pembawa dan pelindung kepentingan Soeharto dan keluarga yang menjadi sasaran bidikan pembaruan oleh para mahasiswa dan rakyat tatkala gerakan reformasi dilancarkan.

Begitu juga garis besar program pemerintahan kabinet Habibie sekarang, baik untuk kurun waktu sampai terbentuk pemerintahan baru maupun program tahunan sebagaimana tertuang dalam APBN sampai April 99, masih terpaksa harus merujuk pada komitmen Kabinet Pembangunan VII : yaitu Repelita VII dan RAPBN 98/99 yang diperbaiki (revised) di sana sim. Hanya berkat adanya krisis keuangan dan krisis ekonomi, penyesuaian-penyesuaian dilakukan. Visinya belum diperbarui (yet to be reformed).

Untuk menunjukkan bahwa kabinet ini dibentuk sesuai dengan semangat reformasi, maka disisipilah menteri bam yang memiliki komitmen reformasi menyeluruh seperti Menkop dan PKM, Menpangan, Menhutbun, dll.

Yang menjadi soal, dapatkah menteri reformis menjual paradigma barunya di tengah-tengah birokrat yang sudah sepertiga abad telanjur membiasakan diri dengan budaya pembangunan ala Soeharto di mana kisarannya tidak bertumpu pada pemberdayaan rakyat, melainkan terbukti pada kepentingan diri/sanak keluarga yang dititipkan sekumpulan konglomerat yang dipelihara?

“Ah, Habibie kita terima sebagai pemerintahan konsesi kok Mas.”  Ujar Andi Arief, tokoh Sarekat Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).

Kok kompromi? Logikanya, sesudah Soeharto berhasil digulingkan agar, tidak terjadi vakum dalam pemerintahan serta agar negara masih tetap jalan, ya penyelesaian konstitusional menurut visi politik Soeharto dan pengikutnya diterima sebagai konsesi masa transisi, asal Bapak Pembangunan berhenti. Rupanya gerakan mahasiswa menyadari tantangan reformasi menyeluruh sangat besar skalanya. Anak-anak muda pejuang reformasi sejati itu tahu bagaimana menghimpun tenaga seraya membuat jaringan yang luas guna membangun basis populer di tanah air, dan dukungan internasional.

Pidato Presiden Habibie pada tanggal 15 Agustus rupanya dimaksudkan untuk membantah bahwa pemerintahannya tidak bergeser dari warisan Soeharto. Sebaliknya, rakyat dan mahasiswa akan lebih memilih menilai dampak pemerintahannya bukan atas dasar apa yang dia ucapkan tetapi atas dasar apa yang ia lakukan.

Sumber : REPUBLIKA (19/08/1998)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 673-675.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.