PEMERINTAH TETAP SEDIAKAN PENCADANGAN USAHA UNTUK INDUSTRI KECIL

PEMERINTAH TETAP SEDIAKAN PENCADANGAN USAHA UNTUK INDUSTRI KECIL[1]

 

Jakarta, Antara

Pemerintah senantiasa memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan industri kecil nasional, antara lain dengan tetap menyediakan pencadangan usaha (reservation scheme) bagi sektor usaha tersebut.

“Pencadangan usaha bagi industri kecil tidak akan dikurangi, tanpa alasan-alasan tertentu.” kata Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Tunky Ariwibowo kepada pers di Jakarta, Kamis.

Pada dasarnya, perkembangan industri dan usaha kecil di dalam negeri akan dibantu oleh pemerintah melalui mekanisme-mekanisme tertentu, di daerah salah satunya adalah pencadangan usaha.

“Ini penting untuk kelangsungan industri dan usaha kecil nasional.” tegas Tunky.

Menurut dia, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam menetapkan sektor­-sektor usaha yang bisa dimasuki oleh asing di masa depan, karena bagaimanapun kebijakan untuk menetapkan arah pengembangan industri nasional adalah wewenang pemerintah.

Tetapi Tunky yakin industri kecil mempunyai kekuatan tersendiri untuk menghadapi globalisasi, mengingat industri kecil memiliki karakter yang sulit disaingi oleh kelompok usaha lainnya.

Industri kerajinan dengan nilai seni tinggi merupakan industri kecil yang sulit dimasuki oleh asing tanpa adanya kerjasama yang saling menguntungkan karena unsur keterampilan tenaga manusia sangat besar di dalamnya.

“Namun, pemerintah juga berusaha untuk bersikap bijaksana dalam melihat perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Pencadangan usaha itu juga harus dikurangi guna meningkatkan efisiensi usaha dalam negeri secara keseluruhan.” Ujarnya.

Upakarti

Presiden Soeharto menurut rencana akan menyerahkan penghargaan tertinggi di bidang industri kecil berupa Upakarti kepada 67 penerima yang akan dilakukan di Istana Merdeka, 16 Desember 1996.

Ke-67 penerima penghargaan itu terdiri dari 21 orang kepala daerah tingkat II yang mempunyai jasa kepedulian dalam pengembangan industri kecil di wilayahnya, 18 perusahaan yang berhasil melakukan kemitraan dengan industri kecil, dan 28 lainnya dari lembaga dan perusahaan yang berjasa dalam pengabdian terhadap industri kecil.

Dengan diberikannya penghargaan kepada 67 penerima itu, berarti sejak 1985 pemerintah telah menganugerahkan 863 penghargaan upakarti.

Sebanyak 21 penerima penghargaan untuk jasa kepedulian tercatat Bupati/ Walikota dari Aceh Utara, Indragiri Hulu, Batanghari, Lombok Barat, kolaka, Tebing Tinggi, Belitung, Barito Utara, Jayapura, Cilacap, Gianyar, Sawah Lunto, Kupang, Takalar, Bengkulu,Lampung Selatan, Jakarta Selatan, Tapin, Bogor, Bojonegoro dan Maluku Tenggara.

Untuk jasa kepeloporan bidang kemitraan dengan usaha kecil diberikan kepada perusahaan-perusahaan dari Sumatera Utara dua perusahaan, DKI Jakarta (2 perusahaan), Jawa Barat (5), Jawa Tengah (4), DI Yogyakarta (1), Jawa Timur (2), Kalimantan Tengah (1), dan Sulawesi Selatan (1).

Sementara penghargaan upakarti untuk jasa pengabdian diberikan kepada satu orang dari DI Aceh, Sumatera Utara (3), Sumatera Barat (1), DKI Jakarta (1), Jawa Barat (2), Jawa Tengah (4), Jawa Timur (6), Kalimantan Barat (2), Kalimantan Timur (1), Bali (1), Sulawesi Utara(4), Sulawesi Tenggara (1), dan Irian Jaya (1).

Sumber : ANTARA (05/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 523-524.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.