PEMERINTAH KELUARKAN KEPPRES 14 A/80: PROSEDUR DALAM KEPPRES N014 A/79 DISEMPURNAKAN

PEMERINTAH KELUARKAN KEPPRES 14 A/80:

PROSEDUR DALAM KEPPRES N014 A/79 DISEMPURNAKAN

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 14 A tertanggal 14 April 1980 guna menyempurnakan Keppres 14/1979 untuk mengatur pelaksanaan APBN 1980/1981 yang dititikberatkan kepada delapan jalur pemerataan, Menteri Negara Ekuin Widjojo Nitisastro mengatakan hari ini di Gedung Sekkab Jakarta.

Dalam memberikan keterangan pers itu, Widjojo didampingi oleh Menteri Seketaris Negara Soedharmono, Menteri Keuangan Ali Wardhana dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Soemarlin.

Dia mengatakan, penyempurnaan Keppres 14/1979 lebih banyak menyangkut prosedur mengenai Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dokumen tentang SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dengan tujuan mempercepat laju pembangunan.

Di samping itu juga lebih memeratakan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.

Ketentuan-Ketentuan

Menteri Widjojo mengatakan, dalam melaksanakan APBN itu dalam pembelian barang harus diutamakan produksi dalam negeri meliputi barang jadi, setengah jadi, suku cadang, jasa konstruksi, jasa angkutan dan lain lain yang dihasilkan oleh perusahaan Indonesia.

Dalam melakukan pembelian harus benar benar diteliti, barang tersebut buatan dalam negeri dan bukan barang yang diimpor dan juga memperhatikan mutu, serta apabila sebahagian dari bahan untuk menghasilkan barang produksi dalam negeri berasal dari impor, diutamakan barang yang komponen impornya paling kecil.

Pembelian sampai dengan Rp 20 juta dilaksanakan oleh rekanan golongan ekonomi lemah setempat dengan surat perintah kerja tanpa lelang Keppres 14/1979 hanya sampai Rp 10 juta. Di atas Rp 20 juta sampai Rp 50 juta diadakan oleh rekanan golongan ekonomi setempat melalui pelelangan, yang dalan tahun 1979 diatur 20 antara Rp 10 juta sampai Rp 25 juta.

Di atas Rp 50 juta sampai Rp 100 juta diadakan pelelangan antara rekanan setempat dengan memberikan kelonggaran 10 persen kepada rekanan golongan ekonomi lemah, tahun yang lalu antara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta dengan kelonggaran 5 persen.

Di atas Rp 100 juta sampai Rp 200 juta diadakan pelelangan antara rekanan setempat, tahun lalu yang hanya di atas Rp 50 juta. Seterusnya di atas Rp 200 juta diadakan pelelangan antara rekanan.

Rekanan golongan ekonomi kuat yang terpilih menjadi pemborong diwajibkan bekerjasama dengan rekanan ekonomi lemah setempat antara lain sebagai sub kontraktor atau leveransir.

Ekonomi Lemah

Widjojo mengatakan, yang dimaksud dengan golongan ekonomi lemah adalah sekurang-kurangnya 50 persen modal perusahaan dimiliki pribumi, lebih dari separoh dewan komisaris dan direksi perusahaan adalah pribumi.

Jumlah modal perusahaan untuk bidang usaha perdagangan dan jasa di bawah Rp 25 juta, untuk industri di bawah Rp 100 juta. Termasuk goIongan ekonomi lemah adalah koperasi. Pribumi yang duduk kepengurusan harus benar benar efektif danjangan yang hanya sebulan sekali masuk kantor.

Bupati dengan petunjuk gubernur menyusun daftar rekanan golongan ekonomi lemah di daerah dengan dibantu pimpinan proyek dan Kadin.

Penyusunan daftar tersebut dilaksanakan selambat lambatnya tanggal 1 Juli dan sebelum ada daftar, pimpinan proyek menggunakan daftar rekanan yang disusun berdasarkan konsultasi dengan bupati, serta memperhatikan syarat bonafiditas.

Setempat

Pembelian sampai Rp 200 juta hanya dapat dilaksanakan oleh rekanan setempat, artinya ialah perusahaan yang didirikan mendapat ijin usaha dikabupaten tempat lokasi proyek, serta pimpinan dan karyawannya sebagian besar penduduk daerah bersangkutan, bilamana tidak ada di situ, dapat meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan dan harus bonafide.

Menteri Widjojo,mengatakan, semua pelelangan dengan nilai sampai Rp 200 juta di lokasi proyek atau ibukota kabupaten, pelelangan di atas Rp 200 juta sampai Rp 500 juta dilakukan di lokasi proyek, ibukota kabupaten atau ibukota propinsi, di atas Rp 500 juta dilakukan dilokasi proyek, ibukota kabupaten, propinsi atau di kantor departemen dipusat.

Penentuan bisa tidaknya pelelangan dilakukan di proyek, ibukota kabupaten, propinsi ditetapkan oleh gubernur setelah mendengar pertimbangan bupati dan pimpinan proyek.

Penentuan bisa tidaknya pelelangan dilakukan di ibukota propinsi atau kantor departemen ditetapkan oleh tim Keppres 10 (tim pengendali pengadaan) setelah mendengar pertimbangan Menteri/Ketua Lembaga dan gubernur.

Pelelangan untuk pekerjaan Rp 500 juta dilaksanakan di bawah kordinasi tim pengendali pengadaan. Pekerjaan untuk nilai sampai Rp 20 juta boleh dilakukan tanpa pelelangan, begitu pula di atas Rp 20 juta sampai Rp.500 juta untuk pemasangan listrik, tilpon, air minum, bencana alam dan sebagainya. Di atas itu ditetapkan oleh tim pengendali pengadaan dan pelaksanaannya dilakukan di bawah kordinasi tim pengendali pengadaan.

Tim Tetapkan Standar

Pelelangan dilakukan di antara calon rekanan yang tercatat dalam "Daftar Rekanan yang Mampu" (DRM) yaitu yang telah lulus dalam prakwalifikasi yang diadakan Panitia, dan dibentuk di masing-masing departemen.

Panitia prakwalifikasi yang diketuai Sekjen departemen melakukan prakwalifikasi untuk pekerjaan pembelian yang dilakukan oleh departemen bersangkutan, sedangkan di daerah diketuai oleh gubernur.

Prakwaliflkasi oleh departemen/lembaga di tingkat pusat dilaksanakan di bawah tim pengendali pengadaan yang diketuai Menteri Soedharmono. Tim pengendali pengadaan menetapkan standar surat kontrak untuk berbagai macam pembelian termasuk pembelian tanah.

Dalam perjanjian kontrak dapat dimuat ketentuan pembayaran uang muka yang besarnya tidak lebih 20 persen. Pembayaran uang muka dilakukan setelah rekanan menyerahkan surat jaminan bank, Pemerintah atau bank lain/lembaga keuangan lain termasuk swasta yang tahun lalu hanya bank Pemerintah.

Uang muka tersebut dapat diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan kontrak dan harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100persen.

Ketentuan tersebut berlaku pula untuk pembelian barang dari luar negeri melalui importir, terkecuali apabila importir tersebut hanya bertindak sebagai pelaksana.

Dijelaskan lebihjauh rekanan yang memperoleh kontrak pemborongan pekerjaan atau kontrak pembelian Pemerintah dapat memperoleh kredit dari bank Pemerintah untuk membiayai pelaksanaan kontrak tersebut.

Pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dilakukan melalui bank Pemerintah pemberi kredit dan dipergunakan pertama tama untuk melunasi kewajiban pembayaran kembali kredit.

Dijelaskan pula hasil produksi dalam negeri harus mencantumkan label "buatan Indonesia" atau "made in Indonesia".

Menteri Keuangan Ali Wardhana mengatakan, sekarang ini pimpinan proyek bertanggungjawab terhadap keuangan dan pembangunan fhisik, yang tercantum dalam tahun yang lalu.

Menteri Soedharmono mengatakan, produksi dalam negeri dewasa ini cukup banyak seperti stasiun bumi kecil, peralatan telepon juga sudah bisa diproduksi di dalam negeri sehingga tidak perlu lagi diimpor. (DTS)

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (18/04/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 570-572.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.