PEMDA AKAN JABARKAN HINGGA ESELON TERTENTU

PEMDA AKAN JABARKAN HINGGA ESELON TERTENTU[1]

 

Jakarta, Republika

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan imbauan Presiden Soeharto untuk menyumbangkan gaji pokok selama setahun akan ditindaklanjuti di lingkungan Pemda DKI.

“Saya malah ingin menjabarkan lebih, hingga ke tingkat eselon tertentu, yang saya anggap mampu.” kata Sutiyoso yang ditemui wartawan kemarin di Jakarta.

Langkah serius untuk menjabarkan imbauan Presiden sekarang sedang dikaji. Sutiyoso sendiri mengatakan pagi-pagi kemarin sudah memanggil Wagub Pemerintahan Abdul Kahfi dan Sekwilda Fauzi Bowo beserta staf yang lain untuk mengkaji secara cermat kemungkinan siapa-siapa saja yang mampu menyumbangkan gaji pokoknya selain Gubernur.

“Saya sudah memerintahkan agar mereka mengkaji, kecuali saya siapa lagi di bawah saya yang kira-kira sanggup menyumbangkan gaji pokoknya selama setahun.” kata Sutiyoso.

“Yang jelas, untuk tingkat Gubernur, wakil Gubernur, sekwilda, asisten, dan walikota itu sudah pasti.” lanjutnya.

Yang pasti, menurut Sutiyoso, semuanya kini sedang diproses. Kemungkinan pegawai di lingkungan pemda DKI yang terkena hingga pegawai golongan IV. Meskipun demikian, lanjut Sutiyoso, tidak semua golongan IV akan kena. Pertimbangannya, jangan sampai dengan menyumbangkan yang sebenarnya berkaitan dengan keikhlasan hati malah memberatkan si penyumbang. Dengan demikian besarnya untuk golongan ini pun tidak akan sama besarnya.

“Pokoknya sekarang sedang diteliti dan saya pun akan meninjau kemampuan dia. Sekarang saya kan bisa menilai besar gaji dari golongan-golongan yang ada.” kata Sutiyoso yang mengaku tidak tahu berapa besar gaji pokoknya.

“Kalau saya tidak akan tedeng aling-aling menyerahkan semua gaji pokok karena, saya masih dapat tunjangan dari sana-sini sebagai komisaris perusahaan di mana saya aktif.” lanjutnya.

Apabila selesai dikaji, Sutiyoso merencanakan akan memberlakukan kebijakan ini mulai April mendatang. Bila dalam skala nasional, dana yang terkumpul dari sumbangan ini digunakan untuk mensubsidi warteg, Sutiyoso mempunyai rencana tersendiri.

“Kalau dana ini tidak harus dikembalikan ke pusat, saya akan kelola untuk orang yang membutuhkan terutama kawasan kumuh dan miskin.” jelas Sutiyoso.

Konkretnya yang sangat mungkin, jelas mantan Pangdam Jaya ini, adalah pemberdayaan ekonomi rakyat melalui waserda dan koperasi. Atau pun bentuk lain yang lebih tepat. Yang jelas Sutiyoso menjamin bahwa dana yang terkumpul tidak akan dialokasikan bagi padat karya.

“Kalau padat karya sudah ada anggarannya sendiri, baik dari APBD pusat maupun sumbangan pengusaha seperti mbak Tutut.” kata Sutiyoso.

Sementara itu, anggota Dewan Achmad Suaidy mengatakan bahwa secara pribadi langkah menyumbangkan gaji pokok dari eksekutif untuk mengentaskan kemiskinan merupakan hal yang patut didukung. Namun demikian, perlu dipertimbangkan nasib karyawan yang hanya mengandalkan satu sumber pendapatan.

“Perlu dikaji secara mendalam agar sumbangan yang tujuannya mulia melahirkan bentuk penyelewengan baru.” kata Achmad.

Karena besarnya sumbangan sebenarnya tergantung pada keikhlasan dan kemampuan seseorang, lanjutnya.

Suaidy pun mengajukan usulan. Bisa saja yang disumbangkan hanya 30% dari gaji pokok. Pasalnya selama ini, pendapatan bulanan sudah terpangkas 15% karena pajak penghasilan. Untuk mengikuti imbauan Presiden, bisa saja, dipotong lagi 15%. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, banyak anggota dewan atau pegawai pemda yang hanya mempunyai satu sumber penghasilan.

Satu hal yang perlu diperhatikan, menurut Suaidy, bahwa sumbangan ini didapat sampai ke yang berhak menerima.

Sumber : REPUBLIKA (19/03/1998)

___________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 860-861.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.