PEMBINAAN PENGUSAHA LEMAH PADA RAPBN 1987/88

PEMBINAAN PENGUSAHA LEMAH PADA RAPBN 1987/88

 

 

Pemerintah sampai Agustus 1986 membina 117.875 pengusaha lemah terdiri atas 61.262 pedagang ekonomi lemah, 16.272 pedagang wanita, 16.930 pengusaha muda, 22.125 peserta pameran dagang dan 1.286 pengrajin.

Hal itu tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 1987/88 yang merupakan lampiran dari pidato Presiden Soeharto di depan sidang paripurna DPR, Selasa.

Terhadap para pedagang yang telah dibina tersebut, ditawarkan kemudahan-­kemudahan berupa bantuan modal kerja dengan tingkat bunga rendah, tempat usaha yang layak dan murah melalui Inpres pasar dan Inpres pertokoan, pengikutsertaan dalam kegiatan perdagangan yang diatur pemerintah sebagai penyalur dan pengecer bersama persero niaga, serta bantuan pemasaran melalui fasilitas pameran dagang di dalam dan luar negeri.

Untuk menjaga agar hubungan antara pembina dan yang dibina selalu tetap terjaga, sejak 1982/1983 dibangun pusat pusat pembinaan dan pelayanan pedagang golongan ekonomi lemah, yang sampai Agustus 1986 telah dibangun di 12 propinsi.

Guna memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan peranan para pengusaha nasional dalam bidang pemasaran pada umumnya dan perdagangan khususnya, sejak 1 Januari 1978 perusahaan asing tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia.

Sehingga perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang ingin memasarkan barang-barangnya di Indonesia harus menunjuk perusahaan dagang nasional selaku agen. Sedang untuk melakukan kegiatan promosi dapat menunjuk perwakilannya di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemasaran sekaligus mengembangkan/memperluas pemasaran barang barang, serta meningkatan perdapatan/usaha golongan ekonomi, maka diadakan kegiatan informasi pasar. Mata dagangan yang diinformasikan meliputi hasil produksi pertanian, kehutanan, industri dan pertambangan, melalui siaran RRI dan tenaga penyuluh lapangan.

Selanjutnya dalam usaha meningkatkan peranan dunia usaha, telah diambil langkah-langkah berupa penyederhanaan perizinan usaha dagang, serta penghapusan pembatasan masa laku bagi usaha perdagangan golongan menengah dan kecil, sehingga dapat lebih memberikan kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha.

Sampai Juni 1986 tercatat 940.816 izin usaha perdagangan yang dimiliki pedagang besar, menengah dan kecil. Pada periode yang sama itu telah terdaftar 192.040 perusahaan yang terdiri atas 12.582 perseroan terbatas (PT), 1.141 koperasi, 30.174 CV, 1.052 Firma, 144.921 perusahaan perorangan dan 1.900 badan usaha lainnya.

Di bidang koperasi dalam usaha pengembangannya hampir di seluruh poelosok tanah air dengan permodalan dan pengusahaan yang masih lemah, Pemerintah telah memberikan pengarahan, bimbingan serta menciptakan iklim yang dapat mendorong pertumbuhannya. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (06/01/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 344-345.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.