PEMBERIAN GELAR BAPAK PEMBANGUNAN JANGAN DIJADIKAN ISU POLITIK

PEMBERIAN GELAR BAPAK PEMBANGUNAN JANGAN DIJADIKAN ISU POLITIK

Anggota DPR-RI Drs. A. Chalik Ali menghimbau agar gagasan pemberian gelar "Bapak Pembangunan" kepada Presiden Soeharto jangan sampai dijadikan isu-isu politik.

Dalam masyarakat Indonesia yang masih agraris dan dikaitkan dengan struktur politikyang ada sekarang, gagasan sementara pejabat dan golongan bagi pemberian gelar semacam itu adalah wajar saja dan biasa-biasa saja, kata Chalik Ali di Jakarta hari Kamis.

Namun, kataanggota DPR-Ri ini, kalau dihubungkan dengan kegiatan menjelang Pemilu 1982 dan juga sidang umum MPR tahun 1983 gagasan tersebut sebagai hal yang "tidak-biasa".

Lebih-Iebih lagi kalau hal ini dikaitkan dengan keterangan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono yang menjelaskan, bahwa Presiden Soeharto tidak ingin dikultuskan dan juga, tidak memerintahkan bagi pemberian gelar serupa itu.

Kalau ingin dianggap wajar, kala Chalik Ali, apabila pemberian gelar diberikan pada tanggal 1 Oktober 1981 bertepatan dengan tanggal hari penumpasan gerakan G30S/PKI dan tidak perlu menunggu sampai lewat Pemilu 1982 atau pada masa sidang umum MPR tahun 1983.

Forum DPR-RI pada tanggal 1 Oktober 1981 dapat dijadikan forum penganugrahan gelar "Bapak Pembangunan" kepada Presiden Soeharto dan penggunaan forum DPR RI untuk maksud tersebut adalah untuk pertama kalinya selama Orde Baru.

Dengan cara demikian bisa dicegah dijadikannya gagasan pemberian gelar Bapak Pembangunan tersebut sebagai isu politik menjelang Pemilu mendatang, kata Chalik Ali. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (16/07/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 92-93.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.