PEMBERIAN FASILITAS AKIBAT FAVORITISME HARUS DIHAPUS

PEMBERIAN FASILITAS AKIBAT FAVORITISME HARUS DIHAPUS[1]

 

Jakarta, Antara

Pemberian fasilitas khusus berdasarkan “favoritisme” dan nepotisme (keluarga) kepada segelintir pengusaha sudah saatnya dihentikan, karena hal itu bisa menimbulkan kesenjangan.

“Yang jadi masalah saat ini sebenarnya adalah pemerataan, dan bukan politik, karena politk kita sudah mapan.” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Imam Taufik kepada pers di Jakarta, Jumat, usai mengikuti Pidato Presiden Soeharto di Sidang Paripurna DPR.

Masalah pemerataan itu merupakan salah satu yang disinggung Presiden dalam pidatonya. Presiden mengatakan, bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Menurut Imam Taufik, yang terpenting adalah bagaimana memberikan kesempatan yang sama terhadap semua pihak untuk berusaha dan tidak hanya berdasarkan nepotisme dan “favoritisme” untuk segelintir orang saja.

Ia memperkirakan berdasar dari pidato Presiden itu, nampaknya pemerintah tidak akan memberikan lagi berbagai bentuk fasilitas berdasarkan nepotisme dan “favoritisme” karena kedua hal itu membuat ketidakpuasan sebagian orang.

“Sudah masanya pemberian khusus yang berdasarkan nepotisme dan favoritisme harus distop dan berdasarkan pidato tadi agaknya akan dilakukan pemerintah. Presiden akan meninjau kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang membuat ketidakpuasan sebagian orang.” katanya.

Menyinggung suhu politik yang memanas setelah kerusuhan 27 Juli Imam mengatakan, kepercayaan investor khususnya asing akan kembali pulih apalagi pernyataan Presiden dalam pidato itu tidak terlalu “keras” dan bersifat merangkul semua pihak.

“Pidatonya bagus dan meredam semua masalah yang dikhawatirkan akan muncul serta tidak terlalu politis dan keras. Ini bagus, karena jika terlalu politis maka akan semakin banyak pertanyaan dari investor.” katanya.

Menyangkut defisit transaksi berjalan, ia mengatakan, tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan ekspor. Dalam hal ini yang berpotensi adalah sektor pariwisata karena selain berdampak positif terhadap pemerataan juga karena hampir semua lapisan masyarakat bisa menikmatinya.

Menurut dia, defisit transaksi berjalan memang tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. Defisit itu sendiri tidak akan terlalu berbahaya jika luar negeri masih menaruh kepercayaan kepada Indonesia.

Sumber : ANTARA (16/08/1996)

____________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 384-385.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.