PEMBERDAYAAN KELUARGA DUKUNG PERLINDUNGAN ANAK

PEMBERDAYAAN KELUARGA DUKUNG PERLINDUNGAN ANAK[1]

 

Jakarta, Antara

Mensos Inten Soeweno mengatakan, optimalisasi pemberdayaan keluarga dan peningkatan fungsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) akan dapat meningkatkan kontribusi derajat kesejahteraan dan perlindungan anak.

“Kegiatan bimbingan menuju keluarga sejahtera yang dapat dilakukan oleh Orsos, LSM dan warga masyarakat merupakan salah satu upaya memberdayakan keluarga serta meningkatkan perlindungan anak dalam keluarga,” kata Mensos dalam Seminar optimalisasai Perlindungan Anak, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, melalui pemberdayaan keluarga, bagi mereka yang berwawasan pengetahuan terbatas akan termotivasi untuk lebih memperhatikan aspek perlindungan anak dan pelaksanaan delapan fungsi keluarga.

“Delapan fungsi keluarga, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, reproduksi, pendidikan, ekonomi, perlindungan dan fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi keluarga itu merupakan kesatuan yang integral dan harus dikembangkan secara serasi, selaras dan seimbang,” katanya.

Bagi keluarga yang berwawasan pengetahuan luas tetapi menghadapi keterbatasan waktu, maka mereka dapat memanfaatkan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional untuk memperoleh substitusi terhadap perlindungan anak.

Dengan demikian, orang tua yang berhalangan hadir ditengah anak-anaknya, akan tetap dapat melaksanakan fungsi  keluarga sebagai wahana yang alami dan utama untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan bagi anak-anaknya.

Mensos mengatakan, Presiden Soeharto pada peringatan Hari Anak Nasional, 23 Juli 1997 telah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang menandai komitmen bersama antara Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bangsa agar lebih perduli melindungi anak-anak.

 

Perlindungan anak

Sementara itu, Ketua DPP Himpunan Wanita Karya (HWK) Ny. Nani Soedarsono mengatakan, masalah perlindungan anak menuntut perhatian dan tindakan nyata baik dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah.

Saat ini terdapat sekitar 6,5 juta anak putus sekolah, 2,9 juta anak terpaksa bekerja baik di sektor formal maupun informal serta ratusan ribu anak yang menjadi anak jalanan, pengamen,pengemis dan bermukim di lingkungan yang rawan.

Namun, sejumlah program pemerintah dan masyarakat, seperti program IDT, Takesra dan Kukesra, GNOTA serta “Panti Persinggahan Untuk Anak” diharapkan secara bertahap mengurangai jumlah anak yang bermasalah dan mereka yang kurang mendapatkan  perlindungan.

Seminar sehari yang diadakan DPP HWK itu diikuti sekitar 200 peserta dan dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatan kesadaran masyarakat dan keluarga untuk menyukseskan “Gerakan Nasional Perlindungan Anak.”

(T.PU06/B/DN04/29/10/9718:57/RU1)

Sumber: ANTARA(29/10/1997)

_____________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 811-812.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.