PEMBATASAN PENGUASAAN SAHAM BISA JALAN JIKA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PEMBATASAN PENGUASAAN SAHAM BISA JALAN JIKA UNTUK KEPENTINGAN UMUM[1]

 

Jakarta, Antara

Keinginan membatasi penguasaan saham atas perusahaan swasta yang “go public” tidak lebih dari 15 persen, menurut Staf Ahli Menkeu Dahlan Sutalaksana, bisa saja dilaksanakan jika untuk kepentingan ekonomi secara umum.

Namun kalau tujuannya hanya untuk pemerataan, menurut Dahlan usai pelantikan pejabat eselon I,II, III dan direksi BUMN di lingkungan Depkeu di Jakarta, Kamis, pembatasan kepemilikan saham ini bukan satu-satunya jalan.

Menkeu Mari’e Muhammad seusai pelantikan tidak mau memberi komentar mengenai pembatasan kepemilikan saham itu. Dengan cepat ia meninggalkan kerumunan wartawan yang mengejarnya sampai di pintu lift gedung Depkeu.

Pada kesempatan itu, Dahlan juga mengatakan bahwa semua peraturan yang ada itu pada dasarnya dibuat untuk menangkap aspirasi yang muncul di masyarakat. Karena itu, katanya, kalau memungkinkan nya bisa saja dilaksanakan.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pasar modal di Indonesia sudah transparan dan pedoman mengenai pemilikan saham seperti yang termuat dalam UU pasar modal sudah dilaksanakan.

Ketika ditanya bagaimana dampaknya jika pembatasan kepemilikan saham ini diterapkan, ia mengatakan setiap peraturan yang ada pembatasan biasanya mendapat reaksi, baik yang senang maupun tidak senang.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dan pelaku pasar modal Sjahrir menegaskan agar permasalahan kepemilikan modal atas perusahaan swasta yang “go public” hendaknya dikembalikan ke Bapepam sebagai pengawas bursa dan Menkeu.

Menurut dia, jual beli saham yang lebih dari 20 persen sudah diatur dalam UU Pasar Modal dan itu harus melalui “tender over”. Kalau tidak, katanya, berarti terjadi “insider trading”.

Persoalan pembatasan kepemilikan saham perusahaan swasta yang “go public” agar dibatasi tidak lebih dari 15 persen ini dilemparkan Menkop/PPK Subiyakto Tjakrawerdaya seusai bertemu Presiden Soeharto, Selasa (18/11).

Menurut Menkop Presiden juga tidak setuju atas gejala munculnya satu kelompok yang ingin menguasai saham sebuah perusahaan swasta yang “go public” dalam jumlah besar yang menjurus ke arah monopoli.

Suku Bunga

Menyinggung kemungkinan penurunan suku bunga, Dahlan mengatakan, penurunan itu tidak bisa dipaksakan dan tergantung pada mekanisme pasar dan koordinasi antar-sektor fiskal, moneter dan riil.

Diingatkannya bahwa suku bunga yang tinggi bukan satu-satunya daya tarik bagi pemodal asing untuk menanamkan modalnya karena mereka lebih melihat prospek ekonomi satu negara.

Buktinya, kata Dahlan, sebelum suku bunga di Indonesia setinggi sekarang, investor asing yang masuk sudah membanjir.

Pada acara pelantikan itu, Menkeu Mar’ie Muhammad mengangkat Drs Arie Soelendro MA sebagai Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara, Djonifar AF MA sebagai Direktur Peraturan Pajak, Drs Affan Achmad sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak dan Drs Bachtiar sebagai Pengganti Majelis Pertimbangan Pajak.

Pejabat yang juga dilantik adalah Drs N Kusnadi Widjaja sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran, Drs Achmad Rachjadi sebagai Direktur Dana Luar Negeri, Dr Mochamad Rosul sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

Sementara itu, Direksi BUMN yang dilantik adalah R Soedradjat Djajakoesoemah sebagai Dirut PT. Asuransi Jiwasraya dan sebagai direkturnya adalah Teddy Widodo, Sapto Trilaksono dan Moemiati Firman, sedang Djumantoro dan Suhairni Pulungan menjabat sebagai direktur di Asuransi Jasaraharja dan Djunaedi sebagai direktur PT. Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi.

Dirut PT. TIEP yang juga dilantik adalah Otje Soetoto dan yang dilantik sebagai direktumya adalah Tafsir Nurchamid,  Sahat Hamonangan Gultom dan Kuswati. Sementara itu, Dirut PT. SIER yang dilantik adalah A Gawi Oemar dan direkturnya adalah Muhamad Shodiq, DB Asmadi dan Hartojo Abdulkahar.

Sumber : ANTARA (21/11/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 502-503.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.