PEMBANGUNAN (BAGIAN II) (Cuplikan dari buku “Pak Harto Pandangan dan Harapannya”)

PEMBANGUNAN (BAGIAN II) (Cuplikan dari buku “Pak Harto Pandangan dan Harapannya”)

 

 

Jakarta, Pelita

TANGGAL 14 November, seluruh rakyat terutama yang ikut menyaksikan siaran langsung dari Kota Roma di layar TV merasakan sentuhan-sentuhan kebanggaan dan kehormatan baik sebagai manusia maupun sebagai warga bangsa, dikarenakan pemimpinnya-Pak Harto-sedang menyampaikan pidatonya dalam bahasa Indonesia kepada wakil-wakil bangsa seluruh dunia. Dengan rendah hati, Pak Harto mengawali sambutannya, menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh.

“Dengan rasa haru saya ingin menyatakan bahwa undangan ini (kepada Pak Harto) dirasakan pula sebagai kehormatan bagi puluhan juta petani Indonesia dan keluarganya dan bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 165 juta yang saat ini sedang bekerja keras melaksanakan pembangunan”.

Di bagian-bagian lainnya Pak Harto menguraikan dalam garis-garis besar arah dan strategi Pembangunan Nasional bangsa Indonesia dan khusus mengenai pembangunan di bidang pertanian dalam tiga kali Repelita, Pak Harto katakan.

“Dari suatu negara yang beberapa tahun yang lalu menjadi pengimpor beras terbesar di dunia dengan jumlah impor sebesar dua juta ton setahun, kami sekarang telah dapat berswasembada. Apa yang kami capai itu bukanlah keajaiban. Ia merupakan kerja keras dari suatu bangsa yang dilaksanakan secara ulet menurut suatu rencana pembangunan yang realistis tanpa kehilangan cita-cita masa depan”.

Mendekati akhir pidatonya, Pak Harto mengejutkan para hadirin dengan sumbangan 100 ribu ton gabah yang dikumpulkan oleh petani petani Indonesia untuk disumbangkan kepada sesama manusia di kawasan Afrika yang menderita kelaparan. Sambutan tepuk tangan yang riuh rendah dari seluruh yang hadir benar-benar menggetarkan hati. Satu kehormatan telah diberikan oleh dunia kepada pemimpin dan rakyat Indonesia yang telah menyuguhkan padanya satu model pembangunan yang di satu pihak didekati secara pragmatis, tapi di pihak lain obor idealismenya tetap bernyala-nyala.

Menggambarkan hal-hal di atas tidak berarti upaya pembangunan yang telah dan sedang dilakukan sekarang sepi dari kritikan. ltu wajar-wajar saja, sepanjang kandungan isi kritik-krilik itu sifatnya mendorong dan membangun. Orang-orang Indonesia yang ikhlas dan jujur yang rajin menyoroti konsep dan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga punya keinginan dan idealisme untuk cepat melihat satu Indonesia yang makin maju dan terhormat.

Mengenai kekurangan dan kelemahan di sana-sini dalam pembangunan, juga hasilnya yang belum memuaskan kita semua, berkali-kali diakui oleh Pak Harto tanpa menutup-nutupi.

Dalam banyak kesempatan, Pak Harto selalu menyampaikan kepada kaum muda kita tentang tugas mereka. ”Tugas kalian dalam alam pembangunan sekarang adalah aktif ikut serta untuk mengisi dan membina kemerdekaan.” Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan dipandang penting oleh Pak Harto, karena memang pemuda adalah motor pendorong utama dan sumber insani yang besar potensinya bagi pembangunan.

ltulah sebabnya dalam penerapan asas pemerataan dalam Repelita III yang diemban oleh pemerintah Pak Harto menempatkan salah satu dan delapan jalur pemerataan yaitu pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan bagi generasi muda Indonesia.

Keikutsertaan masyarakat termasuk kaum muda dalam pembangunan adalah perwujudan nyata mengisi dan membina kemerdekaan, karena pembangunan bagi satu bangsa yang merdeka dalam dirinya terkandung satu amanat dari cita-cita untuk memperbaiki nasib, mengisi, dan memberi makna hidup sebagai bangsa yang terhormat.

Tahun-tahun awal kemerdekaan yang diliputi oleh perang membela dan mempertahankan kemerdekaan pembangunan sulit dilaksanakan, kalau tidak dapat dikatakan mustahil. Lepas dari periode yang mencekam ini pembangunan masih saja terbengkalai akibat diterapkannya sistem demokrasi liberal yang menjadi malaikat pencabut nyawa setiap kabinet. Kabinet jatuh bangun silih berganti.

Rapuhnya stabilitas nasional membikin program pembangunan pemerintah menjadi tidak mungkin. Rakyat melepaskan diri dari cengkeraman liberalisme yang sangat tidak cocok bagi bangsa Indonesia itu, dan memasuki era kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh pengharapan, tapi harapan begitu besar berakhir dengan kekecewaan. Pembangunan juga mandeg. Politik menjadi panglima.

Empat bulan setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia oleh MPRS dalam tahun 1968, Pak Harto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Paripuma DPR-GR. Dalam pidatonya ini, Pak Harto mengutarakan sekelumit sejarah kegagalan pembangunan di masa lalu. Berkatalah Pak Harto:

“Dalam sejarah kemerdekaan, kita sebenarnya telah beberapa kali mempunyai rencana pembangunan. Salah satu pengalaman pahit, yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pembangunan itu adalah karena tidak adanya stabilitas politik, yang mantap dan sehat”.

Dalam masa liberal, terutama karena terlalu banyaknya jumlah partai-partai politik, maka kita terlalu sering mengalami penggantian pemerintahan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Keadaan semacam ini jelas tidak memungkinkan satu pemerintah pun sempat menyusun rencana kerja yang baik dan melaksanakannya dalam jangka waktu yang cukup layak.

Dalam periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 1959 sayangnya kita mengalami praktek pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Pemusatan kekuasaan semacam itu, lebih-lebih tanpa kontrol efektif dan mana pun telah mengakibatkan berbagai akibat negatif yang sangat luas, mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan matinya inisiatif masyarakat dan telah memberikan lapangan yang luas dan subur bagi geraknya PKI yang tidak saja menghambat usaha pembangunan negara, tetapi membahayakan tegaknya Pancasila dan menginjak-injak asas-asas demokrasi.

Ketidak-berhasilan merealisir cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui satu rencana pembangunan yang menyeluruh dan semesta sudah dapat diperkirakan sejak Dewan Perancang Nasional (Depemas) menyusun satu Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun yang kemudian ditetapkan oleh Sidang Umum MPRS di Bandung tanggal 3 Desember 1960 sebagai satu Ketetapan/Garis­-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Nasional Semesta itu ditinjau dari konten proyek-proyek, lebih mencerminkan keinginan, terlalu politis, dan tidak realistis. Maka sejarah mencatat, pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bagaimana mungkin bisa berlangsung Pembangunan Semesta itu dengan baik, kalau persyaratan pelaksanaan pembangunan yang secara jelas diuraikan dalam Dasar-Dasar Asasi Pembangunan (Bab III, pasal 71) yang menyangkut kepemimpinan pembangunan, partisipasi rakyat, dan keamanan tidak dipenuhi sama sekali.

Pada tanggal 1 Januari 1961, melalui satu upacara di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Presiden Soekamo mengangkat pacul dan mencangkul tanah di halaman belakang gedung proklamasi yang amat bersejarah itu sebagai tanda Pembangunan Nasional Semesta Tahapan Pertama 1961-1967 dimulai.

Pembangunan berbagai proyek terutama di bidang industri, titik berat diletakkan kepada pembangunan industri berat dan industri kimia dasar. Antara lain dibangun pabrik superfosfat di Cilacap, pabrik peleburan baja di Cilegon serta pabrik semen, pabrik gula, dan pabrik kertas di berbagai tempat di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan

Semua pembangunan proyek ini akhirnya kandas di tengah jalan atau kalau selesai dibangun menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Seperti telah dikemukakan dimuka bahwa melaksanakan Pembangunan Nasional Semesta tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya bukan saja karena tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan pembangunan, tapi juga karena terdapat banyak kelemahan dalam penyusunan rencananya, karena terjadi penyimpangan­ penyimpangan di dalam pelaksanaannya baik dalam aspek pembiayaan maupun aspek fisiknya.

Proyek-proyek yang dibangun seringkali kurang persiapannya misalnya dalam hal survei atau studi pendahuluan (pre investment studies atau feasibility studies).

Tidak terwujudnya stabilitas nasional,karena negara selalu beradu dalam keadaan konfrontasi. Perjuangan pembebasan Irian Barat memang satu keharusan, tapi setelah itu masih dilanjutkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia yang dalam dirinya berputar mesin manipulasi politik PKI, maka praktis pelaksanaan pembangunan macet sama sekali.

Tidak mungkin tercipta stabilitas yang sehat dan dinamis selama “revolusi belum selesai”. Yargon ini dengan senang sekali digunakan oleh Bung Karno, sama bergairahnya seperti ia “menyebut politik sebagai panglima”. Karena revolusi belum selesai maka setiap langkah dan tindakannya selalu demi revolusi. Itulah sebabnya Bung Karno tidak terlalu terikat pada Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang semula ia dorong melalui Dewan Perancang Nasional.

Ketidak-terikatannya pada program pembangunan terlihat pada cara dan tindakan-tindakannya yang mengabaikan syarat-syarat pelaksanaan pembangunan, mengabaikan disiplin anggaran, sebaliknya menghambur-hamburkan dana-dana pembangunan untuk proyek-proyek mercusuar.

Akibatnya mengertikah. Kesengsaraan rakyat tak terperikan. Tiap hari rakyat berdiri berjejal-jejal dalam antrian yang panjang untuk sekedar membeli segantang beras dan seliter minyak tanah. Toko-toko di pusat perbelanjaan Pasar Baru Jakarta kosong melompong sementara kehidupan sehari-hari dicekam ketakutan karena insinuasi dan instimidasi. Gambaran kemerosotan di segala segi kehidupan akibat pembangunan, yang tidak berjalan ini, diuraikan oleh Pak Harto, dalam tahun 1977 dalam upacara pengambilan sumpah anggota DPR dan MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977.

Di hadapan wakil-wakil rakyat yang berwajah ceria dan penuh optimis itu, Pak Harto berkata:

“Kemerosotan itu jelas terasa hampir dalam semua segi kehidupan di bidang ekonomi, kita kekurangan pangan, prasarana dalam keadaan parah, produksi merosot pada titik terendah, kita dilanda inflasi terburuk di dunia, kas negara kosong, devisa hampir-hampir tidak ada, dan segala kemunduran ekonomi ton yang mengakibatkan hidup terasa sangat berat.

Di bidang politik, kita menyalakan obor­ mercusuar ke luar tetapi ke dalam, kita dicekam oleh kekuasaan mutlak di bawah pemimpin besar, kita digelisahkan oleh ketegangan, kita berhadapan dengan kita di bawah pengkotak-kotakan “Nasakom”, demokrasi nyaris mati, konstitusi dicampakkan, hukum dilumpuhkan di bawah dalil “revolusi yang belurn selesai”.

“Lebih dari satu dasawarsa yang lalu, kata Pak Harto selanjutnya, kita menyimpulkan bahwa buruknya kehidupun rakyat banyak bersumber pada kemerosotan ekonomi dan macetnya pembangunan. Kemerosotan di bidang politik bersumber pada matinya demokrasi, macetnya konstitusi, dan lumpuhnya hukum. Semuanya itu jelas menjauhkan kita dari cita-cita dan harapan-harapan kemerdekaan. Semuanya itu memudarkan pelaksanaan dan perwujudan Pancasila, yang menjadi pandangan hidup dan dasar negara kita.” (Bersambung)

 

 

Sumber : PELITA (02/04/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 101-105.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.