PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI MPR SUPREMASI HUKUM BELUM TERWUJUD

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI MPR SUPREMASI HUKUM BELUM TERWUJUD[1]

 

Jakarta, Media

Penyusunan materi perundang-undangan yang mengarah dan berpihak pada pembukaan peluang partisipasi dan demokratisasi masih terkalahkan oleh penyusunan peraturan perundang yang lebih diorientasikan bagi kepentingan pelestarian kekuasaan.

Juru bicara F-PDI MPR Budi Hardjono mengemukakan hal tersebut kemarin dalam rapat paripurna Sidang Umum MPR dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rantap GBHN dan Non GBHN. Kelima fraksi selama satu hari kemarin telah menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicara fraksinya masing-masing.

Menurut Budi, supremasi hukum juga kurang tampak. Dalam penegakan hukum tampak benar-benar diabadikan pada pemenuhan rasa keadilan dan kebenaran, sebaliknya proses peradilan justru bersifat kolutif.

Demikian juga dalam hal pembangunan budaya keteladanan masih jauh dari harapan. Sebaliknya yang lebih tampak justru munculnya perilaku-perilaku koruptif, manipulatif, kolusif, nepotist, dan budaya asal bapak senang (ABS) serta minta dilayani.

Di bagian lain, secara khusus PDI mengajak anggota majelis agar rumusan­rumusan Rantap GBHN yang dihasilkan BP MPR diteliti kembali serta dipahami dengan perkembangan keadaan yang nyata terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Menurut F-PDI asumsi yang digunakan dan rumusan-rumusan yang dipilih memberikan kesan bahwa rancangan naskah GBHN ini terlalu optimistis.

Berkaitan dengan bidang hukum, fraksi ABRI berpandangan usulan yang menginginkan terjadinya perubahan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam pengujian secara materil produk hukum, kurang tepat dan tidak proporsional.

“Dari aspek yuridis dan politis, dirasakan kurang tepat jika suatu produk hukum dari lembaga tinggi negara diuji lembaga tinggi negara lainnya.” kata juru bicara F­ABRI MPR Marsekal TNI Satria Tubagus.

F-ABRI berpendapat, peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum bersama dari dua lembaga tinggi negara, yaitu DPR dan Presiden. Produk bersama dari dua lembaga tinggi itu, tentu saja bernuansa politik.

Renungkan

Sedangkan F-PP melalui juru bicaranya, Endin AJ Soefihara dan Moehamad Kaoy Syah mengajak semua pihak merenungkan musibah dan berbagai krisis yang dihadapi bangsa Indonesia, meliputi parahnya krisis ekonomi yang membuat rakyat menderita, pelaksanaan pemilu, demokrasi, dan reformasi politik yang tampaknya harus segera diperbaiki.

Menurut Endin hasil mufakat Badan Pekerja MPR yang menyepakati perlunya Sidang Umum Tahap II mengkonsentrasikan diri pada pembahasan pertanggung jawaban Presiden/Mandataris, bukan berarti sudah final.

Menurut F-PP, berbagai kesulitan hidup dan musibah yang menimpa bangsa Indonesia hampir di seluruh wilayah Tanah Air beberapa bulan terakhir ini harus segera diakhiri.

F-PP mencatat, pemerintah dan masyarakat terlalu yakin dengan segala hal yang dilakukan. Kritik dan peringatan diabaikan seakan tidak takut pada datangnya bencana yang ternyata dalam sekejap meludeskan semua hasil pembangunan. Di samping itu juga disesalkan adanya pernyataan bahwa rakyat kecil di pedesaan tidak terpengaruh krisis ekonomi.

Tentang banyaknya opini masyarakat yang berkembang dalam forum diskusi, media massa dan lainnya mengenai krisis ekonomi, menunjukkan semata-mata adanya rasa tanggungjawab atas kelangsungan masa depan bangsa, di samping sebagai fenomena partisipasi politik yang baik bagi pengembangan kehidupan yang lebih demokratis.

Sedangkan Fraksi Utusan Daerah melalui juru bicaranya Prof. Dr. Muladi menyatakan fraksi tersebut sangat memahami dan menghayati dinamika rakyat di daerah yang sangat mendambakan tegaknya konstitusi, demokrasi, dan hukum atas dasar falsafah Pancasila dan UUD’45 dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (04/03/1998)

___________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 761-763.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.