PELIHARA MOMENTUM PEMBANGUNAN DAN GUNAKAN SECARA TEPAT

PELIHARA MOMENTUM PEMBANGUNAN DAN GUNAKAN SECARA TEPAT

Presiden Soeharto Pada Raker Gubernur/ Bupati

Presiden Soeharto kemarin mengingatkan, kita telah memasuki suatu tahap pembangunan dan situasi yang mengharuskan untuk memelihara pembangunan. Momentum pembangunan itu perlu kita pelihara dan digunakan secara tepat, karena dewasa ini ekonomi kita memiliki daya tahan yang memadai dan sekaligus mempunyai potensi untuk maju lebih pesat.

Ia mengemukakan ini ketika membuka rapat kerja Gubernur dan Bupati/Walikota Madya di Balai Sidang-Senayan, Jakarta. Raker berlangsung selama enam hari sampai Sabtu mendatang, mengambil tema "memelihara" momentum pembangunan demi suksesnya Pemilu 1982 dan sidang umum MPR 1983.

Kepala Dirat Sospol, Kepala Dirat Bandes dan Kepala Dirat Agraria hadir dalam upacara pembukaan ini Ny. Tien Soeharto, Wapres Adam Malik dan Ny. Nelly Adam Malik, serta sejumlah menteri, Ketua DPR Daryatmo.

"Bagi bangsa yang sedang membangun, memperoleh momentum pembangunan itu tidak mudah. Karena itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan momentum yang sudah berada ditangan. Sebab, sekali momentum itu terlepas maka sulit memperolehnya kembali, lebih-lebih lagi karena kita akan ditimbuni oleh masalah­masalah sosial ekonomi yang lebih besar di masa yang akan datang," kata Presiden Soeharto.

Sebelumnya Presiden menyatakan, jangan hendaknya rapat-rapat kerja berubah menjadi hal yang rutin, mengingat tugas besar nasional yang kita hadapi bersama, adalah tetap melanjutkan pembangunan di segala bidang.

Perlu Kerja Keras

Menurut Presiden kita memiliki daya tahan ekonomi kendati pun dunia diliputi resesi dan inflasi. Kita tetap dapat memelihara keadaan ekonomi yang cukup mantap, dan bersamaan dengan itu kita juga dapat terus memelihara pertumbuhan ekonomi kita.

Justru untuk memelihara dan memanfaatkan momentum pembangunan tadi, maka dengan APBN 1982-1983 yang disetujui DPR hari Sabtu lalu diperkirakan anggaran negara dapat ditingkatkan. Ini berarti dapat kita tingkatkan pula gerak pembangunan ini.

"Untuk itu, kita semua baik Pemerintah maupun seluruh bangsa ini harus bekerja keras di bidang masing-masing. Mengsukseskan pelaksanaan rencana tahunan tersebut. Tanpa kerja keras tidak mungkin kita mencapai hasil yang kita inginkan, dan tanpa kerja keras tidak akan ada pembangunan," katanya.

Dikemukakan dalam rangka meningkatkan dan menyukseskan pembangunan itu. Landasan dan pedoman kerja yang selama ini telah digariskan perlu terus disempurnakan pelaksanaannya. Apa yang selama ini dikenal dengan "Enam Sukses", masih tetap menjadi pedoman kerja dan tugas Kepala Daerah.

Keenam sukses itu ialah: menyukseskan usaha peningkatan produksi pangan, khususnya beras dan palawija. Mensukseskan pelaksanaan program-program Inpres di daerah masing-masing. Mensukseskan kehidupan koperasi sebagai salah satu tulang punggung kehidupan ekonomi nasional, terutama Koperasi Unit Desa. Mensukseskan pemecahan masalah kependudukan, terutama pelaksanaan program transmigrasi dan program keluarga berencana. Mensukseskan memasyarakatkan P4, khususnya melalui penataran. Mensukseskan pelaksanaan Keppres 14A.

Delapan Sukses

Selain "Enam Sukses" tersebut, Kepala Negara minta perhatian khusus dari para Kepala Daerah terhadap dua hal lagi. Yaitu masalah usaha meningkatkan ekspor non minyak dan gas bumi."Maka Enam Sukses itu sekarang dapat disebut Delapan Sukses," kata Presiden Soeharto.

Ditegaskan masalah tanah jelas merupakan masalah yang sangat vital bagi kita semua. Karena itu usaha penertiban status dan penggunaan tanah perlu terus ditingkatkan.

Salah satu segi yang sangat penting ialah usaha pemberian sertifikat tanah secara massal yang kini sedang giat dilaksanakan. Presiden berharap agar kegiatan ini dilanjutkan sampai tuntas.

"Hal ini sangat penting, sebab berlarut-larut penyelesaian masalah tanah, kelak akan menjadi masalah sosial dan masalah ekonomi yang berat," katanya.

Menurut Presiden, sasaran kita dalam masalah tanah adalah melaksanakan petunjuk GBHN yaitu untuk mengendalikan secara efektif penggunaan, penguasaan dan pemilihan tanah sehingga benar-benar sesuai dengan asas adil merata. Tanah yang tidak digunakan secara produktif perlu ditertibkan.

Dalam rangka ini kita harus menggiatkan kembali pelaksanaan landreform. Ia menegaskan bahwa landreform sesuai dengan kebutuhan dan keharusan yang perlu kita tempuh, demi rasa keadilan sosial dan demi rasa keadilan sosial dan demi pemanfaatan yang sebesar-besarnya tanah untuk kemakmuran bersama.

Bagian yang Wajar

Menyinggung penyelenggaraan Pemilu 1982, Kepala Negara menegaskan bahwa para Kepala Daerah sebagai Ketua Panitia Pemilihan Daerah mempunyai peranan yang penting.

Harus memberikan perhatian yang serius untuk menyukseskan pelakanaannya, dengan menerapkan peraturan yang telah digariskan setertib-tertibnya dan setepat-tepatnya. Tapi ia juga menekankan, meskipun pikiran dan tenaga banyak dicurahkan dalam rangka menyukseskan pemilu, tapi sekali-kali tidak boleh mengabaikan tugas pembangunan dan pemerintahan pada umumnya.

Marilah kita jadikan pemilu itu sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan bangsa kita, kata Presiden Soeharto. "Kita memang harus melaksanakan pemilu dengan penuh kesungguhan dan penuh perhatian, namun ini tidak berarti bahwa Pemilu lalu berubah menjadi suasana yang menegangkan. Apalagi berakibat menterbengkalaikan pelaksanaan pembangunan pada umumnya."

Ditekankan, aturan permainan untuk melaksanakan pemilu itu sudah ada, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ia minta agar segenap aparatur pemerintahan dan kita semua melaksanakan aturan permainan itu secara wajar, tanpa menambah-nambah yang tidak perlu dan tanpa mengurangi apa yang seharusnya. Dengan cara ini semua pihak akan mempunyai pedoman dan pegangan yang jelas, tanpa menimbulkan salah tafsir dan salah pengertian.

”Yang penting agar rakyat dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilu dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Dengan jalan ini kita akan maju selangkah lagi dalam menumbuhkan kehidupan demokrasi dan konstitusi kita. Kita akan mendewasakan kesadaran politik bangsa kita, yang akan menjadi kunci utama bagi kemantapan kehidupan bangsa dan negara kita di masa datang," demikian Presiden Soeharto.

Selesai memberikan amanat-nya, Kepala Negara kemudian menandatangani dua sampul pertama perangko seri "Pemilu 1982". Sebuah sampul diberikan kepada Mendagri Amir Machmud dan sebuah lagi kepada Menhub Roesmin Nurjadin.

Perangko yang diterbitkan tanggal 1 Maret 1982 ini dicetak secara photogravure oleh Perum Peruri pada kertas putih tanpa tanda air dalam lima warna dan tiga harga Rp 200, Rp.100 dan Rp. 75.

Pengarahan Mendagri

Mendagri Amir Machmud dalam pengarahannya berisi penjabaran materi yang dikemukakan Presiden Soeharto.

Berbicara mengenai sikap aparat pemerintah pada umumnya dan aparat Depdagri pada khususnya, dikemukakan bahwa citra itu secara statistik tidak terlalu mengecewakan.

Dari jumlah pegawai negeri sipil yang seluruhnya berjumlah 1.838.569 orang, pada tahun 1977 yang dikenakan penertiban sebanyak 1.688 orang (0,09%). Tahun 1978 sebanyak 2.868 (0,15%), tahun 1979 sebanyak 1.952(0,10%), tahun 1980 sebanyak 1.184 (0.06%) dan tahun 1981 sebanyak 1.504 (0,08%). Jadi sejak Juni 1977 – Desember 1981 jumlah yang ditindak 9.196 orang (0.5%).

Sedang dalam lingkungan Depdagri darijumlah pegawai negeri sipil 830.079 (di antaranya 377.598 orang pamong desa), yang dikenakan penertiban 3.081 (0,37%) terdiri dari 1.879 pegawai negeri sipil dan 1.202 pamong desa.

Mengenai betapa besarnya tanggung jawab Depdagri dalam penyelenggaraan pemerintahan, menurut Mendagri, tercermin dari data bahwa lebih dari 63% penggunaan APBN pelaksanaannya dipertanggung jawabkan pelaksanaannya pada aparat Depdagri.

Dalam RAPBN 1982/1983 yang jumlah pengeluarannya sebesar Rp 15.607.300.000.000, diantaranya Rp 1.315.400.000 untuk Subsidi Daerah Otonom. Selain itu ada pengeluaran yang dilaksanakan di daerah, karena dikoordinasikan atau dilaksanakan secara langsung oleh Pemda.

Yaitu alokasi sektoral dana APBN sebesar Rp 6.774.615.398.000, dana pembangunan bantuan Inpres Rp 1.400.900.000.000. pendapatan asli daerah Rp 254.974.451.000. Jadi jumlah seluruhnya Rp. 9.845.889.849.000.

Sebelum memberikan pengarahan, Mendagri melantik anggota-anggota Panitia Pertimbangan Landreform Pusat dan Daerah.

Pembina Teritorial

Turut memberikan ceramah pada kesempatan hari pertama rapat kerja kemarin, Menteri Hankam/Pangab Jenderal M.Jusuf. Menurut Jenderal Jusuf, gubernur serta aparatnya merupakan juga pembina teritorial dan wilayah dalam arti yang seluas­luasnya bagi daerah rakyat dan bangsa.

Karena itu gubernur serta bupati hendaknya lebih banyak turut serta bersama aparat ABRI maupun unsur kamtibmas di daerahnya dalam meningkatkan usaha pembinaan teritorial.

"Hal ini saya anggap penting karena keberhasilan pembinaan ini juga akan terasa dalam kehidupan masyarakat. Yang berarti pula keberhasilan gubernur dan aparatnya dalam membina daerah dan wilayahnya sebagai unsur pembinaan bangsa secara keseluruhannya," kata Jusuf.

Selanjutnya ia mengharapkan agar setiap pembinaan baik pembinaan teritorial, wilayah maupun pembinaan keagamaan dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya, hendaknya terus disesuaikan dengan setiap perubahan dan perkembangan bangsa saat ini.

Sehingga selain diperoleh hasil yang selaras dengan pertumbuhan zaman. juga membentuk mental pribadi bangsa yang selaras dengan adat dan budaya bangsanya sendiri.

Kepada para gubernur dan bupati, Jenderal Jusuf berpesan untuk senantiasa memperbanyak peranannya dalam segala kegiatan kehidupan dan pembangunan bangsa.

Peran dalam kesederhanaan kehidupan bermasyarakat, peran dalam keteladanan pergaulan baik sikap maupun perilaku. Terutama peranan dalam upaya pematangan kemanunggalan ABRI dan rakyat atas dasar keyakinan kebenaran terhadap arti kemanunggalan tersebut bagi pertumbuhan dan pembangunan, serta setiap upaya penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.

‘"Dalam kebersamaan dengan aparat teritorial di daerahnya, gubernur dan stafnya hendaknya juga mampu menumbuhkan dorongan semangat pembangunan yang penuh dinamika. Semangat yang menumbuhkan keyakinan dan keberanian untuk berswasembada, swakarya dan swadaya dalam pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan hidup rakyat di daerahnya. Termasuk di dalamnya upaya penyelenggaraan pertahanan dan keamanan lingkungannya," demikian Menhankam/ Pangab. (RA)

Jakarta, Kompas

Sumber : KOMPAS (02/03/1982)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 682-686.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.