PEJABAT PEMDA DAN EKSEKUTIF BUMN SIAP SUMBANGKAN GAJI

PEJABAT PEMDA DAN EKSEKUTIF BUMN SIAP SUMBANGKAN GAJI[1]

 

Bandung, Bisnis

Para pejabat Pemda Jabar dan eksekutif BUMN di Bandung menyambut positif imbauan presiden untuk menyisihkan gaji pokok setiap bulannya asalkan jelas mekanismenya maupun cara penyalurannya.

“Gaji pokok saya kan sekitar Rp.800.000. Jadi tidak ada masalah karena itu merupakan tugas mulia.” ungkap Gubernur Jabar R. Nuriana kepada wartawan di sini kemarin.

Nuriana mengatakan untuk melakukan pemotongan gaji tersebut tidak ada masalah, namun masih menunggu petunjuk pelaksana dan mekanismenya secara jelas.

“Saya masih menunggu Juklak atau Juknisnya, karena siapa saja pejabat Pemda yang terkena pemotongan gaji itu.” katanya kepada wartawan di sini kemarin.

Menurut dia pejabat eselon cukup banyak di lingkungan Pemda Jabar, namun Nuriana tidak menjelaskan berapa jumlahnya secara pasti.

Sebelumnya, presiden meminta para menteri Kabinet Pembangunan VII untuk menyumbangkan gaji pokok mereka selama setahun untuk mengentaskan kemiskinan. (Bisnis, 18 Maret)

Wagub Jabar bidang Ekbang Ukman Sutaryan mengatakan imbauan Presiden tersebut merupakan teladan yang baik karenanya mesti diikuti.

“Itu kan teladan dari Kepala Negara, tentunya wajib diikuti.” katanya kepada pers di sini kemarin.

Namun, ujar dia, karena masih berupa imbauan tentunya tidak ada paksaan bagi yang tidak mengikuti imbauan tersebut.

“Secara pribadi saya tidak keberatan. Tetapi kami juga perlu tahu hak dan kewajiban pegawai, antara lain berupa hak mendapatkan gaji.”

Ia mengatakan jika sekarang pimpinan mengimbau untuk menyumbangkan gaji dan pejabat merasa berkecukupan alangkah baiknya ikut serta.

“Tetapi kalaupun tidak, tidak ada hukumannya.” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini pegawai yang berada dalam lingkungan Pemda Jabar sebesar 300.000 orang dengan jumlah eselon I, dan III sekitar 20% atau 9.000 orang.

“Jika seluruh eselon di Jabar menyumbang, hasilnya akan cukup berarti untuk mengentaskan kemiskinan, walaupun tentu saja belum mencukupi.” katanya.

Menurut Ukman, walaupun sumbangan gaji tersebut merupakan imbauan, penanganannya mesti tetap baik agar tujuan yang akan dicapai bisa terpenuhi.

“Sumbangan itu harus teradministrasikan dengan baik, sebab kalau tidak bisa tidak jelas penyalurannya hingga akhirnya tidak bermanfaat.” katanya.

Gaji pokok Ukman sebagai wakil Gubernur Jabar sebesar Rp.500.000. Jika ditambah tunjangan lainnya bisa mencapai Rp.1,5 juta, katanya.

Perlu Diperjelas

Sementara itu, Direktur Utama PT IPTN Hari Laksono mengatakan pemotongan gaji pokok tersebut untuk membantu masyarakat kurang mampu merupakan tugas mulia, namun untuk melakukan tersebut perlu ada teknis pelaksanaannya secara jelas.

“Meskipun pemotongan gaji pokok itu cukup besar dirasakan, Tetapi namanya tugas mulia tentu harus rela melaksanakannya.” ujar Hari kepada Bisnis di sini kemarin.

Namun demikian, katanya, untuk pelaksanaan pemotongan gaji pokok yang dimulai bulan April itu, akan dilakukan pembicaraan tingkat direksi.

“Jadi, saya akan rapatkan dulu, tingkat direksi mana saja yang memang harus dipotong.” tambahnya.

Sementara itu, Direksi PT Talkom AA. Nasution dan Direksi PT Pos Indonesia yang dihubungi tidak ada di tempat.

“Bapak sedang ke Jakarta untuk pengalihan urusan departemen terkait Deparpostel ke Dephub.” tutur EVP Komunikasi Perusahaan PT Telkom Sempuma maupun Manajer Eksternal Humas PT Pos Indonesia Sabarudin kepada Bisnis.

Namun, menurut kedua pejabat humas tersebut, sampai saat ini belum ada petunjuk atau SK karyawan yang sampai tingkat mana saja akan dipotong gajinya.

Sumber : BISNIS INDONESIA (20/03/1998)

_________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 880-881.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.