PDI BERUSAHA OBYEKTIF DLM PEMBAHASAN GBHN 88

PDI BERUSAHA OBYEKTIF DLM PEMBAHASAN GBHN 88

 

 

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) akan berusaha mengambil sikap obyektif dan positif dalam pembahasan GBHN 1988 pada persidangan MPR.

Artinya, PDI akan mempelajari dan menelaah segala sesuatu sehingga yang masih dianggap lemah dapat diperkuat dan yang masih di anggap mengandung kesalahan dapat diperbaiki, demikian dikemukakan Ketua Umum DPP PDI Soerjadi atas pertanyaan wartawan seusai mengikuti pelantikan anggota DPR dan MPR periode 1987-1992 di Jakarta hari Kamis.

Ditambahkannya, PDI juga sependapat dengan Presiden Soeharto agar Bab I, Bab II dan Bab III GBHN 1983 tetap dipertahankan menjadi bagian dari GBHN 1988.

“Tentu saja mempertahankan bukan dalam arti mutlak. Maksudnya, pengkajian ulang bagi usaha penyempumaan tidak tertutup untuk kami lakukan,” tandasnya.

Presiden Soeharto dalam pidatonya pada acara pelantikan itu mengajukan pertimbangan kepada MPR supaya Bab I, Bab II dan Bab III yang memuat pola dasar pembangunan nasional dan pola umum pembangunan jangka panjang, tetap menjadi bagian dari GBHN 1988.

Dasar pertimbangan Kepala Negara antara lain, bahwa kurun waktu Repelita V mendatang merupakan kurun waktu penutup dari pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama, yang telah menjadi kesepakatan nasional selama ini.

Sedangkan dalam perspektif pembangunan bangsa Indonesia dalam jangka panjang, dewasa ini tidak ada perkembangan strategi baru yang mengharuskan diubahnya kesepakatan nasional tersebut.

Ketika memberi komentar lebih Ianjut atas pidato Kepala Negara pada acara pelantikan itu, Soerjadi menggarisbawahi pernyataan Presiden yang mengingatkan tentang kedudukan MPR dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Presiden pada kesempatan tersebut menegaskan, sesuai UUD 1945 Presiden berada di bawah MPR dan bukan berada disampingnya.

Soerjadi menafsirkan pernyataan itu sebagai suatu ajakan untuk menjunjung tinggi posisi MPR sehingga jangan sampai ada masyarakat yang menilai majelis itu hanya sekedar lembaga “stempel”.

Mengenai sumbangan pemikiran Kepala Negara bagi penyusunan GBHN 1988, Soerjadi menilai, secara umum sumbangan pemikiran tersebut menunjukkan besarnya kepemimpinan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto.

“Sumbangan pemikiran itu bukan diberikan untuk menggurui para angggota majelis, melainkan ditekankan oleh Kepala Negara sekedar sebagai sumbangan saja,” demkian Soerjadi. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (01/10/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 255-256.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.