PATUHI KETENTUAN KEPPRES 14/1979

PATUHI KETENTUAN KEPPRES 14/1979

Presiden Soeharto kembali menegaskan, ketentuan-ketentuan Keppres No.14 tahun 1979 supaya benar-benar dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikan kepada Menteri PPLH (Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) Emil Salim di Bina Graha Kamis kemarin yang melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan Keppres No.14 tahun 1979 dalam pelaksanaan tender-tender pembangunan di Irian Jaya.

Atas pertanyaan wartawan, Emil Salim mengatakan, ia baru mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan itu dari hasil kunjungannya ke Irian Jaya baru-baru ini pada acara penyerahan DIP (Daftar Isian Proyek).

Beberapa pengusaha di Irian Jaya pada kesempatan tersebut melaporkan masalah tender. Ternyata dalam pelaksanaannya pejabat setempat menambahkan persyaratan-persyaratan lain lagi dari yang sudah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keppres No.14 Tahun 1979.

Macam-Macam Surat Fiscal

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Keppres No.14 tahun 1979, demikian penjelasan Menteri, sebenarnya sudah cukup satu surat keterangan fiscal yang berlaku selama satu tahun untuk ikut dalam tender.

Tetapi di Irian Jaya, surat keterangan itu tidak cukup, masih harus dilengkapi lagi dengan apa yang disebut surat fiscal tender, surat fiscal daerah, surat keterangan bank, surat jaminan angkutan, dan surat rekomendasi dari Kepala Daerah setempat.

Surat-surat tambahan itu, katanya menambah biaya, misalnya untuk surat fiscal daerah si pengusaha harus bayar Rp 25.000. Disamping itu pengusaha-pengusaha di Irian Jaya harus mengurus surat-suratnya ke Jayapura.

"Hal ini semakin menambah biaya lagi karena pengusaha-pengusaha dari daerah Irian Jaya yang begitu luas dan sulit transportasinya harus datang ke Jayapura," kata Menteri.

Atas pertanyaan wartawan, Menteri Emil Salim mengatakan belum pernah mengetahui atau pendapat laporan sebelumnya mengenai penyimpangan-penyimpangan tersebut, selain setelah mengadakan kunjungan ke Irian Jaya dalam acara penyerahan DIP baru-baru ini

"Salah," kata Menteri menegaskan, sewaktu wartawan menanyakan apakah itu salah atau tidak. Tetapi cepat-cepat ia menambahkan, bahwa Dirjen Pajak sudah menyatakan kesediaan akan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan itu secepatnya. Di samping itu pejabat-pejabat setempat juga sudah menyatakan pengertian untuk memperbaiki.

Menteri mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan yang dia lakukan sendiri mengapa sampai terjadi penyimpangan, rupanya hal itu sudah lama berlangsung, dengan alasan mengontrol penerimaan daerah dari pajak-pajak pengusaha.

"Tetapi, para pejabat tersebut kan sudah sering ditatar, dan sudah diberi penjelasan tentang Keppres No.14," komentar Menteri.

Bank Pionir untuk Indonesia Timur

Di samping penegasan tentang Keppres No.14 Tahun 1979, Menteri Emil Salim mengatakan, untuk mempercepat kegiatan pembangunan di Irian Jaya atau di daerah Indonesia Bagian Timur, Presiden mcmberi petunjuk supaya mengembangkan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan pionir disana. Untuk itu Presiden memesankan supaya segera menghubungi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam pesannya Presiden mengatakan, untuk mengembangkan usaha di Irian Jaya melalui lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, jangan disamakan persyaratan teknisnya dengan daerah-daerah Indonesia lainnya yang sudah lebih maju. Yang perlu dikembangkan di sana adalah semangat keperintisan (pionir), katanya.

Atas pertanyaan wartawan, Menteri Emil Salim mengatakan, lembaga perbankan yang akan diusulkannya untuk beroperasi di Irian Jaya nanti adalah Bank Rakyat Indonesia, karena bank ini tugasnya di bidang pertanian dan sudah banyak pengalaman.

Bank Pemerintah yang sudah beroperasi di Irian Jaya sekarang ini hanya Bank Ekspor Impor Indonesia, tetapi bank ini belum punya cabang di daerah pedalamannya.

Dikatakan, sarana perbankan di Irian Jaya mulai saat ini sudah semakin penting untuk menunjang pelaksanaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan pengusaha-pengusaha.

Dalam tahun anggaran 1980/1981 ini saja, jumlah anggaran sektoral yang akan masuk ke Irian Jaya akan mencapai Rp. 32 milyar, belum termasuk proyek-proyek Inpres dan anggaran daerah (APBD). Untuk, mengembangkan jenis-jenis usaha di Irian Jaya, Presiden menyarankan supaya pengusaha-pengusaha setempat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di daerah tersebut.

Misalnya untuk bahan-bahan bangunan, ada semacam rotan di Irian Jaya yang biasa dipakai penduduk setempat menjadi bahan dinding rumah seperti gedek. Bahan-bahan batako pun, menurut Presiden, banyak dijumpai di Irian Jaya yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.

Lebih lanjut Menteri PPLH Emil Salim rnengatakan, untuk lebih mendorong pertumbuhan pengusaha di daerah Indonesia bagian Timur perlu dibentuk KADIN setempat. Hingga sekarang, katanya di daerah Maluku dan Irian Jaya belum ada cabang KADIN. (DTS)

Jakarta, Suara Karya

Sumber: SUARA KARYA (18/04/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 573-575.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.