Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban

Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban[1]

 

KEESOKAN harinya, 2 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto datang ke Istana Bogor memenuhi panggilan Presiden Soekarno.

Telah berkumpul di Istana dua orang wakil perdana menteri dan para panglima angkatan termasuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro yang ditetapkan sebagai pelaksana harian Pimpinan Angkatan Darat. Ternyata Pranoto mengabaikan saran Nasution.

Dalam pertemuan itu Mayor Jenderal Soeharto melaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa ia telah mengambil keputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat setelah mengetahui Jenderal A Yani diculik dan Cun Pa tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini sesuai dengan standing order (order tetap) di Angkatan Darat, jika Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal A Yani berhalangan maka Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto yang menggantikan.

Selanjutnya Mayor Jenderal Soeharto mengatakan, karena Presiden Soekarno telah memutuskan mengambil IG No P Ketik d alih pimpinan Angkatan Darat dan menetapkan Pranoto sebagai pelaksana harian Pimpinan Angkatan Darat, maka ia tidak bertanggung jawab lagi atas keamanan dan ketertiban, menyerahkan kepada pejabat yang telah ditunjuk oleh Presiden.

Mendapat penjelasan dari Mayor Jenderal Soeharto, Presiden Soekarno serta-merta mengatakan bahwa Mayor Jenderal Soeharto masih bertanggung jawab dalam hal pemulihan keamanan dan ketertiban pasca kudeta G30S/PKI.

Mungkin Presiden Soekarno memperhitungkan bahwa situasi pada waktu itu sangat kritis—6 jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh—negara berpotensi perang saudara, dan menyadari selama 20 tahun menjadi Presiden, adalah Angkatan Darat yang secara politik tidak pernah ditundukkannya secara total.

Atas kehendak Presiden Soekarno meminta Mayor Jenderal Soeharto memulihkan keamanan dan ketertiban, Soeharto balik menyampaikan agar hal ini diumumkan secara resmi di RRI, agar masyarakat mengetahui bahwa Mayor Jenderal Soeharto memegang komando pemulihan keamanan dan ketertiban meskipun pelaksana tugas harian Pimpinan Angkatan Darat diberikan kepada Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro.

Berbekal penugasan dari Presiden Soekarno yang diumumkan di RRI itulah, Mayor Jenderal Soeharto memiliki legalitas dan kewenangan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca pemberontakan G30S/PKI.

Dengan bergabungnya Nasution ke Kostrad, seakan mengulang duet Nasution-Soeharto pada waktu menumpas berbagai pemberotakan yang terjadi pada dekade tahun lima puluh. Kelompok pemberontak G30S/PKI menyebut keduanya sebagai NATO (Nasution-Soeharto).

____________________________________________________________

[1]Noor Johan Nuh,  “Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar”, Jakarta : Yayasan Kajian Citra Bangsa, hlm 78-80.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.