PANGAB: POSKO KEWASPADAAN TIDAK TUMPANG TINDIH DENGAN BAKORSTANASDA

PANGAB: POSKO KEWASPADAAN TIDAK TUMPANG TINDIH DENGAN BAKORSTANASDA[1]

 

Jakarta, Antara

Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung mengatakan, Pos Komando (Posko) Kewaspadaan yang dibentuk pada tingkat Kodim tidak tumpang tindih dengan Bakorstanasda yang sudah lebih dulu ada.

“Bakostanasda tidak ada di tingkat Kodim. Bakorstanasda hanya ada di daerah tingkat 1. Jadi tidak ada ‘overlapping’ malah jadi lebih solid.” kata Jenderal Tanjung menjawab pertanyaan wartawan seusai buka puasa bersama dengan tokoh masyarakat di Jakarta, Jumat.

Menurut Pangab, pos itu bertugas memantau setiap isu yang bisa meresahkan dan kemudian meneruskannya kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

“Kalau harus ada penindakan, maka yang akan menindak adalah aparat penegak hukum. Polisi yang akan menangkap.” ujar Jenderal Tanjung.

Ketika ditanya apakah itu berarti pendekatan keamanan terus digunakan, Pangab mengatakan, pendekatan keamanan masih tetap akan diterapkan sebagai tindakan preventif.

“‘Security approach’ itu tetap ditegakkan. Preventif juga kita tegakkan.”  kata Panglima ABRI.

Kopkamtib

Sementara itu, Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid yang ditanya wartawan di tempat yang sama mengatakan, kewenangan Pos Komando Kewaspadaan tidak akan seperti Kopkamtib di masa lalu.

“Dasarnya apa?” kata Syarwan balik bertanya ketika wartawan menanyakan apakah pembentukan Posko Kewaspadaan nantinya akan jadi seperti Kopkamtib dahulu.

Syarwan juga menjelaskan, setiap menjelang Pemilu, situasi selalu berkembang cepat dan itu perlu dicermati dan ditangani secara cepat oleh masing-masing fungsi secara terpadu dalam wadah baru tersebut.

“Sehingga akhirnya menemukan cara bertindak yang sudah dirumuskan Bersama.” kata Kassospol ABRI seusai buka bersama di kediaman Panglima ABRI tersebut.

Ia juga mengatakan, Pos Komando itu bersifat koordinatif dan wadah seperti itu sebetulnya sudah pernah ada.

“Seperti dulu ada Bakorwil.” katanya sambil menambahkan, keberadaan Posko Kewaspdaan sebetulnya bukan hal yang baru.

Kassospol ABRI berpendapat, keberadaan Pos Komando itu dalam operasionalnya juga tidak akan bertentangan dengan Kodim.

“Operasionalnya kan masing-masing fungsional. Kalau ada penindakan, misalnya menyangkut kriminalitas, Polri yang menangani.” katanya.

Ia juga mengatakan, pembentukannya di tingkat Kodim sangat tepat, karena masalah yang timbul pada awalnya berada di tingkat kewilayahan (Kodim).

Dengan keberadaan Posko tersebut, ujar Syarwan Hamid, diharapkan tidak sampai ada lagi masalah yang bisa berkembang tidak menguntungkan, yang tidak tertangani sebagaimana mestinya.

Pembentukan Pos Komando Kewaspadaan pertama kali diungkapkan Presiden Soeharto pada Jumat (17/1) di Istana Merdeka ketika menerima puluhan pengurus koperasi pondok pesantren.

Wadah itu perlu didirikan karena pada tahun 1995 dan 1996 terjadi berbagai kerusuhan di tanah air. (T.PU06/24/01/97 23:16/DNOl/24/01/97 23:43/RE2)

Sumber: ANTARA (24/01/1997)

____________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 481-482.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.