PANCASILA SEHARUSNYA SATU-SATUNYA AZAS SETIAP PARPOL

PANCASILA SEHARUSNYA SATU-SATUNYA AZAS SETIAP PARPOL

Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto

Masalah Kependudukan dan Kesempatan Kerja Menjadi Tantangan Besar

Beberapa penegasan penting dinyatakan Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan di depan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat, hari Senin 16 Agustus 1982. Yaitu mengenai keharusan merampungkan proses pembaharuan kehidupan politik, dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap kekuatan sosial politik.

Selain itu juga keharusan untuk mempunyai kepercayaan kepada kemampuan bangsa dalam usaha membangun dirinya. Sekaligus ini untuk menolak gambaran, seolah-olah era pembangunan ini terhinggapi kegagalan atau diliputi kegelapan.

Sebaliknya dikemukakan, bahwa kritik atau peringatan seperti itu adalah tidak beralasan, tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam pidato selama sekitar satu-setengah jam, Presiden Soeharto menguraikan pula tahap-tahap usaha memperbaharui kehidupan politik sejak masa Orde Baru dengan berbagai pengalamannya, serta laporan hasil pembangunan serta tantangan dalam berbagai bidang.

Satu-Satunya Azas

Dalam soal pembaharuan kehidupan politik Soeharto menyatakan, kini 16 tahun sesudah lahirnya keinginan nasional untuk memperbarui kehidupan politik, termasuk pengalaman tiga kali melaksanakan pemilihan umum.

“Maka kita masih harus melanjutkan, merampungkan dan membulatkan secara tuntas proses pembaharuan kehidupan politik”.

Menurut Presiden Soeharto, dalam soal ini, jumlah dan struktur partai politik seperti ditegaskan dalam UU No. 5/1975 tentang Parpol dan Golkar, sudahlah memadai.

“Yang perlu dibulatkan dan ditegaskan adalah asas yang dianut oleh setiap Parpol dan Golkar,” demikian Kepala Negara di depan para anggota DPR, menteri, pejabat tinggi negara, kepala perwakilan negara sahabat serta para undangan lainnya di Gedung DPR.

Dalam kaitan ini, Presiden menandaskan bahwa semua kekuatan sosial politik terutama Parpol yang masih menggunakan asaslain selain asas Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-satunya asas yang digunakan adalah Pancasila.

Penegasan dan kebulatan seperti itu dinilai Presiden penting. Bukan saja karena sekarang telah ada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang menjadi pedoman kehidupan dan pembangunan masyarakat Pancasila, atau pun bukan hanya karena zaman di depan harus diisi dengan perhatian dan kerja keras untuk pembangunan, tetapi “terlebih-lebih adalah mutlak agar kita tidak selalu dihinggapi kerawanan-kerawanan yang menghantui timbulnya perpecahan dankekacauan dengan kekerasan karena ulah kita sendiri.”

Tanpa menyebut sesuatu Parpol, Presiden Soeharto mengemukakan bahwa adanya asas lain di samping asas Pancasila yang menjadi ciri khas dari partai, “akan merangsang unsur-unsur ekstrim- baik dari dalam maupun dari luar, untuk lebih menonjolkan asas lain itu pada saat-saat perjoangan politik mencapai bentuknya yang nyata, seperti pada masa-masa menjelang pemilihan umum.”

Menurut Presiden, didorong oleh naluri untuk menunjukkan identitas golongan, maka asas lain yang bukan asas Pancasila itu lah yang ditonjolkan dalam masa kampanye.

“Ini akan mudah merangsang fanatisme kelompok yang sempit, yang dapat dimanfaatkan golongan ekstrim yang terdapat dalam kelompok yang bersangkutan atau di luarnya, yang sulit dikendalikan.”

Menurut Presiden, hal itulah yang antara lain menjadi penyebab mengapa dalam musim kampanye pemilu yang lalu, di sana-sini timbul kebringasan yang telah mengarah kepada kekerasan dalam perjoangan politik yang akhirnya mendatangkan korban jiwa.

Sehingga berdasar pada kenyataan serta belajar dari pengalaman pahit itu, maka semua kekuatan sosial politik, khususnya Parpol, sebaiknya hanya mengikatkan diri pada asas Pancasila.

“Saya yakin, dengan sikap yang demikian, Parpol yang bersangkutan akan dapat tumbuh semakin kokoh dan makin memperoleh kepercayaan dari rakyat,” demikian Presiden Soeharto.

Ia melanjutkan dengan nada tanya bukankah “rakyat sudah bertekad untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila? ” Karena dengan mengamalkan Pancasila dan dalam alam Pancasila itulah, rakyat kita yang penuh kemajemukan itu, “termasuk majemuk dalam hal agama” akan dapat menumbuhkan dan mengamalkan kebhinnekaan itu dalam suasana tenteram dan kekeluargaan,” kata Kepala Negara.

Sikap Rakyat

Ia mengingatkan pula, dari pemilu yang lalu, dapat ditarik pelajaran bahwa rakyat ternyata menolak penggunaan kekerasan dalam kehidupan berpolitik.

Sejarah politik kita selama masa kemerdekaan memang telah menunjukkan, bahwa penggunaan kekerasan dalam perjoangan politik di antara kita tidak pernah membawa hasil, malahan berakhir dengan kegagalan, kata Presiden.

“Rakyat kita lebih menerima pendekatan yang persuasif dan penjelasan yang masuk akal. Sikap rakyat itu merupakan modal sangat berharga dan menjadi tempat persemaian subur bagi perkembangan kehidupan politik yang sehat berdasarkan Pancasila.

“Kenyataan ini, hendaknya kita ingat bersama terutama oleh para pemuka dan pemimpin masyarakat, baik pada tingkat nasional, daerah atau tingkat lain yang lebih bawah. Pikiran kita mengenai politik, hendaknya tetap bersumber dan memancarkan nilai-nilai luhur Pancasila, yang harus berfungsi sebagai pengendali kehidupan politik kita.”

Presiden menambahkan, dengan berlandaskan pada Pancasila itulah disusun program guna dilaksanakan, untuk mengisi kehidupan bersama dalam mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

“Dengan memperjoangkan program-program pembangunan yang demikian itu, dengan kemungkinan penonjolan dan perbedaan dalam tekanan dan pengutamaan, maka akan terciptalah dorongan dinamika untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir-batin, tetapi dengan tetap berpegang teguh pada kesatuan dan keutuhan landasan ideologi yang telah kita sepakati bersama Pancasila,” demikian Soeharto.

Sebelum sampai pada penegasan mengenai perlunya semua kekuatan sosial politik hanya mendasarkan diri pada satu-satunya asas Pancasila tadi, Kepala Negara menguraikan kembali tahap-tahap yang pernah dilakukan dalam proses pembaharuan kehidupan politik.

Antara lain mengenai tujuan pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik, yang menyangkut wadah maupun semangat, sikap setia gerak kekuatan sosial politik, sampai pada terbentuknya UU No. 5 tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar serta fusi-fusi yang kemudian dilakukan kekuatan-kekuatan sosial politik.

Tidak Bisa Lain

Semua itu menurut Kepala Negara, didasarkan bahwa kekuatan sosial politik sebagai kekuatan pembangunan, harus membawa aspirasi dan harus menjadi perancang pembangunan yang berdasarkan Pancasila, itu berarti asas kekuatan sosial politik, “Tidak bisa lain dari Pancasila dan tujuannya juga tidak bisa lain dari membangun masyarakat Pancasila.”

Presiden Soeharto menunjukkan pengalaman masa kampanye Pemilu 1982, yang telah menjatuhkan korban-korban termasuk mereka yang tewas sebagai akibat ekses, “Perbuatan keberingasan unsur-unsur peserta dalam masa kampanye.

“Menurut Presiden, gejala-gejala kebringasan di beberapa daerah itu, jika tidak dapat diatasi bukannya tidak mungkin mendatangkan bencana bagi bangsa Indonesia.

“Padahal kita semua sadar dan sepakat, bahwa pemilu adalah bagian dan pembangunan politik dalam rangka pembangunan besar bangsa dan pembangunan itu kita lihat sebagai pengamalan Pancasila”.

Pada kesempatan itu, Presiden Soeharto menyampaikan rasa duka dan belasungkawa sedalam-dalamnya atas tewasnya para korban dalam kampanye pemilu yang lalu.

Kepada para pesertanya, ia ingatkan bagi yang menang tidak boleh silau dengan kemenangannya, sedang bagi yang kalah tidak perlu berkecil hati.

“Sebab dalam Demokrasi Pancasila, yang penting adalah tegak dan subumya demokrasi yang kita rasakan sebagai kemenangan bersama.”

Tidak Sesuai Kenyataan

Pada bagian lain dari pidatonya, Kepala Negara mengemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan terus mencapai kemajuan yang pesat. Namun juga disadari, pembangunan yang begitu luas jangkauannya itu tidak akan berhasil tanpa pengorbanan, kekecewaan, kesalahan, dan tidak mungkin pula tanpa ketidak puasan.

Dalam proses yang demikian, banyak kebiasaan dan pola berpikir yang lama harus ditinggalkan, tapi ada pula timbul kebiasaan dan pola berpikir baru yang keliru.

Presiden Soeharto mengakui, dalam proses itu memang tidak jarang terjadi perbedaan kecepatan perobahan dan pertumbuhan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain.

“Inilah yang kadang-kadang menimbulkan kesan seolah-olah pembangunan kita melahirkan kehampaan dan kekacauan tata nilai, memperbesar ketidakadilan serta mempersempit tanggung jawab dan partisipasi rakyat.”

Bahkan, kata Presiden, kadang-kadang ada pula yang memberi gambaran seolah-olah dalam era pembangunan ini, kita telah terhinggapi berbagai penyakit yang sudah begitu parah, ketidakadilan begitu merajalela, sehingga kita akan mengalami kegagalan total.

Menurut Presiden Soeharto, kritik dan peringatan seperti itu dihargai.

Tetapi ia mengingatkan, hendaknya hal itu jangan sampai mengarah pada sikap destruktif dan kalap, seolah-olah hari depan kita diliputi kegelapan.

“Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak beralasan,” kata Kepala Negara.

Percaya Kemampuan Bangsa

Ia menekankan, seharusnya kita justru tetap mempunyai kepercayaan kepada kemampuan bangsa kita, untuk terus-menerus menjamin adanya kesinambungan, peningkatan, koreksi dan pembaharuan dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Karena ternyata kita telah mencapai banyak kemajuan dalam pembangunan bangsa selama ini.

“Walaupun kita masih harus mengejar ketertinggalan, masih ada di antara kita yang taraf hidupnya tergolong rendah, namun sebagai bangsa sebagai hasil pembangunan, kita telah memasuki tingkat yang lebih maju,” demikian Presiden.

Kepala Negara memperkuat dengan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia kini telah termasuk bangsa yang berpenghasilan sedang, meninggalkan tingkat bangsa yang berpenghasilan rendah.

Ini dicapai di tengah-tengah dunia yang dilanda berbagai krisis ekonomi dan resesi. “Ini menambah keyakinan pada kita, bahwa arah pembangunan yang kita tempuh selama ini benar, yang membuat kita tabah untuk terus maju bersama, membangun masa depan yang kita cita-citakan,” kata Soeharto.

Selanjutnya Presiden menguraikan kemajuan berbagai sektor penting, di samping tantangan yang masih harus dihadapi.

Stabilitas Ekonomi

Pertama-tama ditunjukkan soal stabilitas ekonomi yang dapat dimantapkan. Tahun 1981, laju inflasi adalah 7 persen, sedang tahun 1980 masih 16 persen.

Untuk tahun anggaran 1981/82, lajunya 9,8 persen, sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak setinggi 60 persen, sehingga mempengaruhi tingkat inflasi Januari 1982 yang sampai 4,7 persen.

Untuk bulan-bulan selanjutnya tahun 1982, kenaikan harga sangat terkendali. Sehingga dalam tujuh bulan pertama tahun 1982-setelah puasa dan lebaran tingkat inflasinya berada di bawah 7 persen, dan ini berarti dalam enam bulan terakhir adalah kurang dari 2,3 persen untuk bulan-bulan selanjutnya tahun itu diharapkan keadaan harga-harga tetap stabil, sehingga laju inflasi tidak akan melonjak.

Tapi dalam neraca perdagangan luar negeri, diakui keadaan ekonomi dunia menimbulkan dampak negatif.

Sejak awal 1981 ekspor barang nonminyak seperti hasil perkebunan dan pertambangan, terasa mengalami keseretan. lni akibat adanya proteksi berbagai negara konsumen ditambah turunnya harga barang ekspor di pasaran internasional.

Untuk mengatasinya, antara lain dikeluarkan serangkaian kebijaksanaan Januari 1982, seperti pemberian keringanan dan kemudahan untuk ekspor non-minyak dan sistem imbal-beli bagi barang-barang impor keperluan pemerintah.

“Pelaksanaan kebijaksanaan ini memang tidak mudah, namun hasil-hasilnya telah mulai kita rasakan,” demikian Kepala Negara tanpa perincian lebih jauh.

Tidak Ada Devaluasi

Tapi ia mengutarakan, bahwa berkat langkah penghematan penggunaan devisa seperti dengan Knop-15 tahun 1978, maka keadaan cadangan devisa sekarang tetap dalam batas yang cukup.

Dalam kesempatan ini, Presiden Soeharto memberi penegasan, bahwa pemerintah berpendapat “tidak perlu mengadakan devaluasi rupiah.” Nilai tukar rupiah terhadap uang asing, akan tetap dibiarkan “mengambang terkendali” seperti sekarang ini.

Ditambahkan, pemerintah akan terus berusaha serta mencari jalan untuk mendorong ekspor barang non-minyak. Bukan hanya untuk mendapatkan devisa yang cukup memadai guna memenuhi kebutuhan impor barang yang belum dapat diproduksi sendiri, tapi juga karena barang-barang ekspor seperti basil perkebunan dan pertambangan, menyangkut jutaan buruh dan petani yang mendambakan hidup dari hasil ekspor itu.

Presiden mengatakan, dengan terjaminnya stabilitas ekonomi serta usaha sungguh­ sungguh untuk meningkatkan produksi berbagai bidang, maka pertumbuhan ekonomi nasional dalam tahun 1981 lalu cukup tinggi.

Yaitu 7,6 persen, suatu angka termasuk yang tertinggi di antara negara-negara di dunia. Pertumbuhan ini akibat kenaikan produksi berbagai bidang, seperti pertanian, industri maupun bidang jasa.

Swasembada Beras

Misalnya di bidang pertanian, ditunjukkan kenaikan produksi beras sejak tahun 1980, sehingga pada tahun 1981 dengan hasil 22,2 juta ton berarti telah melampaui sasaran produksi tahun kelima Repelita Ill,yaitu 20,5 juta ton.

Dalam tahun 1982 ini, produksi beras diperkirakan tetap akan naik, menjadi sekitar 23 juta ton. “Dengan kenaikan cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini, praktis kita telah dapat mencapai swasembada beras dalam tahun 1982 ini,” demikian Presiden Soeharto.

Dalam tahun ini, hasil pembelian beras dan gabah dari dalani negeri oleh Bulog untuk stok nasional, diharapkan mencapai dua juta ton, sedang stok ekuivalen beras yang dikuasai Bulog mencapai lebih dari 2,7 juta ton.

Presiden menguraikan pula kenaikan produksi palawija, peternakan dan sebagainya. Khusus tentang perikanan, kenaikan produksi terutama oleh perikanan darat, sedang perikanan laut justru turun 0,6 persen akibat kebijaksanaan menghapuskan trawl, yang telah menimbulkan keresahan pada nelayan tradisional di samping merugikan lingkungan dan sumber daya alam.

Namun diharapkan produksi itu akan naik lagi, dengan digantinya peralatan trawl dengan alat lain yang tidak membahayakan lingkungan.

Kepala Negara menyatakan, pembangunan bidang pertanian akan terus ditingkatkan agar dapat menjadi pendukung tokoh bagi pembangunan industri, menuju ekonomi nasional yang seimbang antara pertanian dan industri, sebagai landasan bagi “take off ‘-nya pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Proyek Industri Kunci

Tentang bidang industri, ditekankan pada peningkatan usaha memberikan kedalaman bagi struktur dan pola industri nasional dengan pembangunan proyek­proyek industri dasar atau industri hulu, industri kunci. Dan bersamaan dengan itu dibangun pula industri antara.

Sampai pertengahan 1982 telah disiapkan 52 proyek industri kunci, meliputi kimia dasar, logani dasar dan perluasan berbagai unit produksi aneka industri sebagian besar diharapkan selesai dan mulai beroperasi menjelang akhir Repelita III.

Dalam pengembangan industri dasar, sekaligus diterapkan konsepsi wilayah pusat pengembangan industri dan zona-zona industri, sebagai kerangka pokok dan landasan untuk mendukung serta memperkokoh penyebaran industri hilir dan kecil.

Pendidikan

Dua hal penting lain yang disinggung Presiden adalah soal pendidikan dan perumahan. Ditunjukkan betapa sektor pendidikan dianggap penting sekali, terlihat dari biaya yang disediakan negara menduduki tempat teratas dibanding sektor lain.

Ditekankan, bahwa usaha pendidikan diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas kesempatan belajar sehingga merata bagi setiap warga negara, dan meningkatkan kaitan yang bermanfaat antara sistem pendidikan dan kebutuhan pembangunan nasional.

Semua usaha itu mencakup seluruh tingkat pendidikan, dari TK sampai perguruan tinggi, baik milik pemerintah maupun swasta.

Disebutkan sejumlah angka, misalnya dalam tahun ketiga Repelita Ill, jumlah anak yang tertampung di SD dan Madrasah Ibtidaiyah lebih 27 juta anak, pada pendidikan SLTP lebih 3,8 juta murid dan SLTA lebih dari dua juta.

Sedang untuk perguruan tinggi negeri dan swasta, tertampung 600.000 rnahasiswa. Untuk SD berarti peningkatan lima persen dibanding tahun lalu, SLTP 11 persen, SLTA 16 persen dan perguruan tinggi 21 persen.

“Kendati pun demikian, tantangan di bidang pendidikan masih tetap besar,” kata Presiden.

Perumahan

Mengenai usaha penyediaan perumahan bagi kesejahteraan rakyat, dikemukakan berbagai angka peningkatan, sekal pun diakui masih jauh dari mencukupi.

Dalam Repelita Ill, Perumnas akan membangun 120.000 rumah, sementara Bank Tabungan Negara yang menyediakan kredit pemilikan rumah, selama tiga tahun Repelita Ill ini telah memberikan KPR untuk 42.000 rumah non-Perumnas dengan nilai harnpir Rp 160 miliar.

Sedang untuk rumah Perumnas, dalam tahun ketiga Repelita telah direalisir KPR untuk 27.500 rumah dengan nilai hampir Rp 40 miliar. KPR ini sudah menyebar ke 99 kabupaten di 19 propinsi.

Salah satu masalah, menurut Presiden, adalah makin sulitnya mendapatkan tanah dengan harga terjangkau rakyat banyak di kota-kota besar. Karena itulah, kini dirintis pembangunan rumah susun atau flat yang dipadukan dengan peremajaan kota di daerah permukiman masyarakat golongan kurang mampu.

Tentang listrik masuk desa (LMD), pada tahun ke-tiga Repelita III ini ada penambahan bagi 850 desa untuk 122.000 keluarga. Sehingga saat ini LMD telah ada di 4.170 desa dengan hampir 730.000 konsumennya.

Tantangan Kependudukan

Tapi selain berbagai angka kemajuan tadi, Presiden Soeharto juga mengetengahkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan pemecahan. Terutama adalah masalah kependudukan, kesempatan kerja serta transmigrasi.

Dalam rnasalah kesempatan kerja, Presiden mengatakan soal ini berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Dari hasil sensus 1980 diketahui jumlah penduduk lebih 147 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 2,3 persen setahun.

Pertumbuhan tinggi ini menyebabkan pula cepatnya laju pertumbuhan angkatan kerja, terutama di kalangan generasi muda.

Dalam kaitan ini, Kepala Negara mengatakan perkiraan mengenai jumlah pertambahan angkatan kerja sedikit meleset. Sebab pada menjelang Repelita Ill dulu, diperkirakan tambahan angkatan kerja sekitar 6,5 juta orang, tapi sekarang ternyata “angka itu lebih besar lagi”.

Kenyataan menunjukkan sebagian besar mereka terdapat di daerah pedesaan, dan mereka ini justru kurang memiliki keterampilan

“Jawaban sementara yang dapat kita berikan adalah memperluas kesempatan kerja yang tidak memerlukan keterampilan. Narnun langkah ini bersifat sementara. Karena itu kita usahakan peningkatan perencanaan tenaga kerja yang terpadu secara nasional”.

Jumlah Petani Membesar

Betapa besarnya masalah itu, oleh Presiden Soeharto ditunjukkan meningkatnya jumlah petani, petani penyekap, petani penggarap dan buruh tani.

Dari tahun 1973 sarnpai 1980, jumlah petani meningkat 2,8 persen setahun atau dari 14 juta menjadi 17 juta lebih. Petani yang menggarap sawah kurang dari 0,5 hektar juga bertambah dari 6.,6 juta menjadi 11 juta orang, atau naik 7,7 persen setiap tahun. Sedang petani penggarap dari 450.000 menjadi 2,6 juta, atau naik 28 persen setahun.

Perkembangan tadi menunjukkan, bahwa tambahan tenaga kerja akibat pertambahan jumlah penduduk, belum banyak diserap oleh sektor lain di luar pertanian.

Sementara jumlah tenaga kerja yang masuk ke sektor pertanian sebagai petani dan buruh tani cukup besar dan umumnya terpusat di Pulau Jawa. Akibat lebih jauh, tanah pertanian yang diusahakan seseorang, terus makin sempit.

“Ini menunjukkan tantangan terbesar kita di masa datang adalah memperluas kesempatan kerja di luar bidang pertanian dan melaksanakan transmigrasi besar-besaran ke luar Jawa.”

“Mengingat tak kurang dari 11 juta keluarga petani menggarap sawah yang kurang dari 0,5 hektar, maka itu merupakan tantangan pula bagi program transmigrasi. Karena menggarap sawah kurang dari setengah hektar, tidak akan mencukupi hasilnya bagi keluarga petani yang bersangkutan,” demikian Presiden Soeharto.

“Di tahun-tahun mendatang, keberhasilan dalam melaksanakan transmigrasi, merupakan salah satu kunci jawaban terhadap masalah kependudukan.”

KB Sangat Menentukan

Kunci terpenting lainnya adalah pelaksanaan keluarga berencana. Presiden mengatakan, Indonesia memang tergolong yang berhasil menurunkan tingkat kelahiran melalui KB yang lelah merupakan gerakan nasional.

Jika tahun 1967-70 angka kelahiran masih mencapai 4,4 persen, maka 1979 dapat ditekan sampai 3.6 persen.

Namun karena angka kematian juga menurun pesat, maka laju pertumbuhan setiap tahun masih 2,3 persen. Untuk itu disasarkan pada tahun 1990 nanti, angka itu harus ditekan menjadi 2,2 persen saja.

“Secara nasional, berhasil atau gagalnya pelaksanaan KB akan sangat menentukan maju atau mundurkan pembangunan kita,” demikian Presiden mengingatkan.

Disiplin dan Kejahatan

Pada bagian lain, Kepala Negara menyinggung perlunya suatu “disiplin pembangunan”, yang diperkuat pada setiap pelaksanaan dan aparatur pembangunan.

Sehingga dana dan daya dapat terpakai secara baik, efektif dan efisien. Untuk itu, perlu digalakkan terus fungsi “pengawasan melekat”, di samping pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan sendiri.

Presiden juga memberi perhatian terhadap berbagai kejahatan yang timbul akhir­ akhir ini, seperti perampokan, pembajakan bis dan sebagainya. “Saya minta agar seluruhjajaran ABRI, khususnya Polri sebagai alat penegak hukum, dapat mengatasi gangguan yang meresahkan masyarakat,” demikian penggarisan Presiden Soeharto.

Pada bagian akhir pidatonya, setelah sepintas menyinggung beberapa masalah internasional, Presiden menyampaikan “kata-kata perpisahan dengan DPR hasil Pemilu 1977 yang hampir merampungkan masa tugasnya.

Kepala Negara menyatakan penghargaan atas kritik-kritik para anggota DPR selama lima tahun terakhir ini, karena kritik itu dinilainya berguna. Sebaliknya Presiden menghargai dukungan yang diberikan para anggota DPR terhadap kepemimpinannya serta kebijaksanaan pemerintah, “karena memberi semangat untuk terus maju bersama”.

“Karena itu, saat-saat pembicaraan saya terakhir di depan Saudara-saudara semua, saya ingin mengatakan sampai bertemu pada tugas-tugas pengabdian yang baru nanti”.

Bagian Akhir Darma Bakti

Pada awal pidatonya, Presiden Soeharto mengatakan peringatan hari ulang tahun Proklamasi ke-37 ini, sekaligus merupakan pertanda bahwa Angkatan 45 sebagai Generasi Pembebas, kini mendekati bagian-bagian akhir darma baktinya. Sebab kehadiran suatu generasi dalam sejarah bangsa, umumnya hanya berlangsung sekitar setengah abad.

“Pada tempatnya lah apabila pada saat-saat ini, Angkatan 45 mengadakan renungan ulang mengenai pengalamannya, baik keberhasilan maupun kegagalannya selama ini, sambil menanyakan apa yang masih harus dan dapat dijalankan dalam sisa masa pengabdiannya, untuk menyelesaikan, merampungkan dan membulatkan darma baktinya.”

Ditambahkan, suatu generasi lebih muda, Generasi Penerus, sekarang telah mulai ikut berperan dalam penyelenggaraan negara dan bangsa kita. Peran mereka akan bertambah besar dalam tahun-tahun mendatang, demikian Presiden Soeharto mengisyaratkan. (RA)

Jakarta, Kompas

Sumber : KOMPAS (18/08/1982)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 792-802.

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.