PAK HARTO TIDAK MAU DIKULTUSKAN BARITO KUALA

PAK HARTO TIDAK MAU DIKULTUSKAN BARITO KUALA[1]

 

Barito Kuala, Media Indonesia

Presiden Soeharto menolak pemberian nama Jembatan Barito dengan nama Jembatan Soeharto karena khawatir hal itu dapat menimbulkan sikap kultus individu.

“Saya telah bahwa DPRD Tingkat 1 Kalsel telah mengambil keputusan untuk mengusulkan pemberian nama Jembatan Soeharto kepada jembatan Barito ini. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan itu,” ungkap Kepala Negara.

“Tetapi pemberian nama jembatan dengan nama saya, saya khawatir, dapat menimbulkan sikap kultus individu. Karena itu, pada peresmian sekarang jembatan ini saya beri nama Jembatan Barito,” ujar Presiden.

Kepala negara mengemukakan hal itu saat meresmikan Jembatan Barito dan selesainya Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 1996 di Desa Beringin, Kabupaten Barito Kuala, Kalsel, kemarin . Sebelumnya, Presiden meninjau lahan gambut sejuta hektare dan mengadakan temu wicara dengan para petani di Desa Lamunti, Kabupaten Kapuas, Kalteng.

Jembatan Barito yang megah ini, akan menghubungkan dua provinsi yaitu Kalsel dan Kalteng sehingga menjadikan lalu lintas darat antaranya Kalsel, Kalteng, Kalbar, dan Kaltim akan bertambah lancar.

“Berarti terbukanya peluang bagi kemajuan perekonomian dan pengembangan wilayah selatan Kalimantan.”

Potensi Kalimantan, sungguh besar dan bila berhasil mengembangkannya, Kepala Negara yakin satu saat nanti pulau yang kaya akan bahan tambang dan hasil hutan ini bisa menjadi kekuatan penggerak pembangunan di Tanah Air.

Mengenai pengembangan lahan gambut, Presiden menyatakan sangat diperlukan karena kebutuhan beras terus meningkat, padahal tidak sedikit sawah yang telah berubah jadi daerah industri, tempat hunian, jalan raya dan lainnya.

“Bila kita tak segera mencetak sawah baru, maka kita akan sulit mempertahankan swasembada beras. Bahkan tidak mustahil akan kembali menjadi pengimpor beras,” jelas Kepala Negara.

Saat melakukan temu wicara dengan para petani di Desa Lainunti, Kabupaten Kapuas. Kepada para petani, Kepala Negara mengemukakan untuk mengatasi kekurangan lahan itu, maka pemerintah menetapkan pemanfaatan lahan gambut sebagai alternatif. Kepala Negara yang disertai Meneg PPN/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita, Mensesneg Moerdiono dan, Gubernur Kalteng Warsito Rasman mengatakan banyak orang yang mengincar lahan gambut tersebut, termasuk Orang kota.

Kepada petani, baik penduduk asli maupun transmigran, Presiden mengingatkan lahan mereka sudah disertifikatkan. Di Lamunti terdapat 500 KK, 1.000 KK di Palingkau, dan 2.000 KK di Dadahup. (Rid/AWA/Win/N-1)

Sumber: MEDIA INDONESIA (24/04/1997)

______________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 769-770.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.