PAK HARTO TENTANG PENYUSUNAN RAPBN : HARUS REALISTIS, JANGAN DITUTUP-TUTUPI

PAK HARTO TENTANG PENYUSUNAN RAPBN : HARUS REALISTIS, JANGAN DITUTUP-TUTUPI[1]

 

Jakarta, Republika

Presiden Soeharto kemarin memanggil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita di kediaman Jalan Cendana, Jakarta. Dalam pertemuan itu, menurut Ginandjar, Kepala Negara menegaskan penyusunan RAPBN 1998/99 harus menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenar-benarnya, sehingga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

“Kalau berat (keadaan ekonomi-Red), maka RAPBN harus menggambarkan keadaan itu. Jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga tidak ada penafsiran yang keliru tentang perekonomian kita.” kata Ginandjar kepada wartawan mengutip pernyataan Kepala Negara.

Pak Harto memanggil Ginandjar karena menteri inilah yang bertanggungjawab bagi penyusunan RAPBN. Menurutnya, selain soal RAPBN, dalam pertemuan satu jam itu Kepala Negara juga membicarakan masalah dampak gejolak moneter, kekeringan, dan penanggulangan bencana alam di Irian Jaya.

Mengenai penyusunan RAPBN mendatang, menurut Ginandjar, Kepala Negara menegaskan harus mencerminkan keadaan dan perkembangan ekonomi yang sebenarnya. Karena itu, RAPBN harus disusun serealistis dan setransparan mungkin.

APBN tahun anggaran 1997/98 yang sedang berjalanini mencapai Rp 101,1 triliun dengan penerimaan dalam negeri Rp 88,1 triliun dan sisanya bantuan luar negeri. Harga patokan penerimaan minyak adalah 16,5 dolar AS/barel. Tanpa mau memberikan gambaran angka yang akan tercantum pada RAPBN 98/99 itu. Ginandjar mengatakan,

“Menurut perkiraan saya mungkin tidak akan meningkat sebesar yang lalu.”

Kepala Negara, lanjut Ginandjar, juga menyatakan penyusunan rencana belanja tahun mendatang khususnya yang berkaitan dengan penerimaan dalam negeri dalam kaitannya dengan penerimaan dari sektor migas harus memperhatikan beberapa faktor. Yaitu, antara lain, bagaimana harga riil minyak di pasar internasional, hasil kesepakatan negara OPEC di Jakarta baru-baru ini tentang produksi serta bagaimana mereka mematuhi kuotanya masing-masing, dan apakah Irak akan mencapai kesepakatan dengan PBB bagi ekspor minyaknya.

Para menteri OPEC di Jakarta memutuskan untuk menaikkan pagu produksi dari 25,04 juta barel/hari menjadi 27,5 juta barel/hari untuk semester pertama tahun 1998.

Sekalipun di Tanah Air terjadi gejolak moneter serta munculnya dampak kepada masyarakat akibat kemarau panjang sehingga bisa mempengaruhi APBN, Kepala Negara menegaskan bahwa ada sektor yang harus tetap mendapat prioritas tinggi. Sektor-sektor itu adalah pengentasan kemiskinan, pemerataan, pembangunan prasarana ekonomi baik oleh pemerintah, swasta maupun gabungan pemerintah dengan swasta, serta pengembangan SDM.

Khusus mengenai penerimaan dari sektor migas, Ginandjar menyebutkan ada dua faktor penting di dalamnya, yaitu peranan migas sebagai sumber penting penerimaan negara serta besar kecilnya subsidi pemerintah terhadap BBM.

“Kalau harga minyak mentah tinggi, maka subsidinya akan tinggi kalau harga BBM tidak disesuaikan.” kata mantan Menteri Pertambangan dan Energi ini.

Faktor lain yang penting adalah berapa besarnya kurs atau nilai tukar dolar terhadap rupiah. Dalam kaitan dengan penentuan kurs dolar itu, menurut Ginandjar, Kepala Negara mengemukakan agar penetapan itu dilakukan secermat mungkin, karena penentuan itu akan berlangsung untuk periode 1 April 1998 hingga 31 Maret 1999.

Selain membicarakan masalah persiapan penyusunan RAPBN 1998/99, kemarin Kepala Negara juga menginstruksikan Ginandjar untuk membantu mengatasi dampak dari gejolak moneter dan kekeringan.

Menurut Kepala Bappenas ini, karena properti merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampak negative krisis moneter sehingga banyak pekerja harian yang tidak bisa bekerja, maka akan diupayakan proyek padat karya. Misalnya, dengan menyalurkan para buruh lepas untuk membuat atau memelihara saluran di DKI Jakarta yang kini menghadapi musim hujan.

Sedang untuk menanggulangi kesulitan pangan di Irian Jaya, yang telah mengakibatkan sedikitnya 500 orang meninggal dan sekitar 150.000 berada dalam keadaan rawan pangan, menurut Kepala Negara, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Langkah itu antara lain penyaluran bantuan darurat berupa pangan, menciptakan ketahanan makanan berupa penanaman tumbuhan yang biasa mereka makan, menciptakan lapangan kerja produktif, serta menyusun program jangka menengah dan panjang sehingga musibah inibisa dicegah.

Sumber : REPUBLIKA (12/12/1997)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 125-127.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.