Pak Harto, Rumah Murah Untuk Rakyat

Pak Harto, Rumah Murah Untuk Rakyat

 

Pemerintah harus punya komitmen mendukung rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini porsi dan tugas pemerintah.

PEMBANGUNAN perumahan sangat penting bagi kehidupan rakyat, karena bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat pembentukan watak dan jiwa melalui kehidupan keluarga.

Untuk memantapkan program pembangunan perumahan, maka pemerintahan Presiden Soeharto membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) pada Mei 1972. Sebagai pelaksana, dibentuklah Perum Pembangunan Rumah Nasional (Perumnas).

Presiden Soeharto Meninjau Pabrik Rumah Murah di Perlit Cibinong Bogor, 15-7-1974
Presiden Soeharto Meninjau Pabrik Rumah Murah di Perlit Cibinong Bogor, 15-7-1974

Pada Pelita II mulai diperkenalkan sistem pembiayaan pembelian rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pada 10 Desember 1976, untuk pertama kalinya Bank Tabungan Nasional (BTN) merealisasikan KPR yang dibangun pengembang swasta bagi 17 debitur yang membeli rumah di Semarang dan Surabaya.

Kemudian pada tahun yang sama, Perum Perumnas menyelesaikan pembangunan rumah sederhana (RS) di Depok (Jawa Barat) dan di Klender, Jakarta Timur.

Program ini dilanjutkan dengan penjualan rumah atas dukungan KPR-BTN kepada pegawai negeri, ABRI, karyawan BUMN dan perusahaan swasta serta mereka yang terkena proyek pemerintah.

Langkah ini diikuti pembangunan rumah murah (RS dan RSS) di provinsi-provinsi lain. Jumlah rumah yang dibangun mencapai 53.354 unit, sebanyak 50.672 unit dibangun oleh Perum Perumnas sedangkan sisa 2.682 unit dibangun oleh pengembang swasta.

Pada Pelita III pembangunan perumahan yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah terus ditingkatkan. Di bidang perumahan kota dilakukan peningkatan program perbaikan lingkungan perumahan kota. Program ini mencakup 200 kota kecil, sedang dan besar. Pembangunan rumah sederhana yang ditargetkan 150.000 unit dapat dilampaui. Sebanyak 80.536 unit dibangun oleh Perumnas dan sisanya 216.158 unit dibangun oleh pengembang swasta.

Di bidang perumahan desa diadakan proyek perintis pemugaran perumahan desa (P3D). Proyek yang ditangani Departemen Pekerjaan Umum ini menjangkau 6.000 desa. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula program peningkatan swadaya masyarakat dalam perumahan lingkungan (PSMPL) yang ditangani Departemen Sosial serta program perbaikan perumahan dan lingkungan desa (PPLD) oleh Departemen Dalam Negeri.

Secara kuantitatif dan kualitatif, pembangunan perumahan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada Pelita IV secara kualitatif ditingkatkan pengembangan program perumahan dan pemukiman di daerah perkotaan. Meliputi perintisan perbaikan lingkungan perumahan kota di 400 lokasi kota. Perintisan peremajaan kota di beberapa kota besar dan pengembangan kota serta pusat-pusat pertumbuhan baru.

Secara kuantitatif, pada periode ini dapat dibangun 288.438 unit rumah sederhana dari 300.000 unit yang ditargetkan. Dari jumlah itu sebanyak 217.643 unit dipasok pengembang swasta anggota REI (Real Estat Indonesia) dan 70.795 dibangun oleh Perumnas. Sedangkan di bidang perumahan desa, lokasi P3D ditingkatkan menjadi 10.000 desa. Selain itu ditingkatkan pula keterpaduan penanganan perumahan desa melalui pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu (P2LDT).

Pak Harto, di bidang pembangunan perumahan rakyat, memberdayakan BKPN yang diketuai Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pada Pelita V, pemerintah mengikutsertakan koperasi di dalam pembangunan perumahan yang berjumlah 375.832 unit. Di sini REI membangun sebanyak 271.056 unit, Perumnas 85.280 unit dan Koperasi 19.496 unit. Masih ada pembangunan perumahan yang dilakukan melalui instansi lain, seperti Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Sejak Pelita I sampai Pelita V melalui program transmigrasi telah dibangun 834. 977 unit rumah.

Sedangkan pembangunan perumahan bagi masyarakat suku terasing yang tersebar di 20 propinsi mencapai 31.896 unit.

Sejak Pelita V diperkenalkan peremajaan pemukiman kota yang dipadukan dengan perintisan pembangunan rumah sewa dan rumah milik dalam bentuk rumah susun sederhana. Sampai Pak Harto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, selama Pelita VII, pemerintah menargetkan untuk membangun sejuta rumah.[]

Sumber: Harian Pelita, 30 Oktober 2012

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.