PAK HARTO PENUHI ASPRIASI RAKYAT

PAK HARTO PENUHI ASPRIASI RAKYAT[1]

 

Jakarta, Suara Karya

JAKARTA (Suara Karya) : Kalangan orsospol menyambut positif tindakan Pak Harto yang menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Sikap dan tindakan tersebut mencerminkan sifat kenegarawanan dan kearifan Pak Harto dalam memenuhi aspirasi masyarakat luas.

Demikian antara lain dikemukakan DPP Golkar dan DPP PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (21/5), menyambut Pak Harto yang menyatakan berhenti dari jabatannya. Pendapat senada juga dikemukakan fraksi-fraksi DPR dan beberapa mantan anggota DPR, serta beberapa pakar dan tokoh masyarakat.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar H Harmoko dan Sekjen Ary Mardjono, DPP Golkar menyatakan bahwa proses alih jabatan kepresidenan dari HM Soeharto kepada BJ Habibie sebagaimana telah dilaksanakan melalui proses pengucapan sumpah di hadapan Mahkamah Agung adalah konstitusional.

Pernyataan yang disampaikan Ketua DPP Golkar Abdul Gafur itu terdiri atas empat butir. Pertama, keputusan HM Soeharto berhenti sebagai presiden merupakan sikap yang mencerminkan sifat kenegarawanan dan kearifan HM Soeharto dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

“Golkar menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya atas jasa dan pengabdian beliau terhadap masyarakat, bangsa dan negara.” kata Gafur yang dalam kesempatan itu didampingi Ketua DPP Golkar H Sofyan Lubis.

Kedua, proses alih jabatan tersebut sebagaimana telah dilaksanakan melalui proses pengucapan sumpah di hadapan Mahkamah Agung, 21 Mei 1998, sebagai pelaksanaan pasal 8 UUD 1945 dan TAP MPR No.VII/1973 pasal 2 ayat (3) adalah konstitusional. Ketiga, Golkar dalam menghadapi masa mendatang tetap konsisten dan konsekuen untuk menjalankan terus reformasi di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi dan hukum sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan kemajuan masyarakat. Keempat, kepada seluruh masyarakat, Golkar menyerukan, untuk tetap tenang dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, demikian pernyataan tersebut.

Menjawab pers seusai membacakan pernyataan itu, Gafur mengatakan, karena Golkar selalu taat asas terhadap konsitusi, maka otomatis mendukung pengangkatan Habibie sebagai presiden yang dinilai konstitusional. Terhadap HM Soeharto, Golkar menegaskan, sebagai orang yang memimpin bangsa selama Orde Baru, Pak Harto akan terus dihormati terutama akan jasa-jasanya.

Pernyataan PPP

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum DPP PPP H Ismail Hasan Ketaren SH dan Sekjen Drs. H Tosari Widjaya menyatakan, setelah memperhatikan dinamika seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dan para mahasiswa sivitas akademika serta sikap DPR yang menuntut terwujudnya reformasi secara menyeluruh sejalan dengan sikap dan perjuangan PPP selama ini. DPP PPP menyampaikan 4 butir pernyataan sikap. Pertama, menyampaikan penghargaan atas sikap kenegaraan HM Soeharto yang menyatakan berhenti sebagai Presiden secara konstitusional sesuai pasal 8 UUD 1945, dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama ini. Kedua, mendukung Prof. Dr. Ing. BJ Habibie menjadi Presiden RI yang telah mengucapkan sumpah pada hari Kamis, 21 Mei 1998, sesuai dengan pasal 2 ayat (3) TAP MPR No.VII/MPR/1973, dengan harapan dapat segera mewujudkan reformasi secara menyeluruh, termasuk pembentukan kabinet baru, yang mencerminkan seluruh potensi dan kekuatan bangsa. Ketiga, menghargai sikap ABRI yang telah memberikan dukungan kepada pimpinan nasional yang baru serta senantiasa bertekad memelihara kehidupan berbangsa dan bemegara secara konstitusional. Keempat, menyerukan kepada seluruh fungsionaris dan keluarga besar PPP serta seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan bersama-samaABRI memelihara keamanan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Masih Menilai

Sementara itu, kepada wartawan seusai Pak Harto mengumumkan berhenti, Ketua DPR/MPR H Harmoko mengungkapkan, DPR masih akan menilai langkah selanjutnya yang akan diambil eksekutif untuk menyelesaikan berbagai masalah kenegaraan yang mendesak untuk ditangani.

“Dewan masih akan melihat langkah eksekutif selanjutnya dan dewan akan melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil.” katanya.

Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan selain mencakup kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah mendesak yakni menyangkut krisis moneter, juga meliputi penggunaan hak budgeter.

“Sampai seberapa jauh kabinet akan melaksanakan GBHN, nanti akan kita lihat.” ujarnya.

Menurut Harmoko, salah satu yang patut diwujudkan kepemimpinan nasional yang baru adalah melaksanakan reformasi berbagai bidang.

“Reformasi tidak boleh berhenti untuk mengantisipasi berbagai bidang.” tuturnya.

Sebagai langkah untuk merespons reformasi yang akan dilakukan pemerintah, DPR akan mendorong melalui Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Program itu diarahkan untuk menyusun perundang-undangan yang mendesak untuk mengatur berbagai masalah.

Ketua FKP (Fraksi Karya Pembangunan) DPR-RI Drs. HM Irsyad Sudiro berpendapat, pernyataan berhenti Presiden Soeharto melaksanakan tawaran yang diajukan FKP DPR khususnya alternatif kedua dari lima alternatif yang diajukan.

“Pernyataan berhenti Presiden Soeharto sesuai dengan tawaran yang diberikan FKP. Pak Harto tampaknya memilih alternatif kedua dari lima alternatif yang diajukan.” katanya.

Sidang Istimewa

Dengan berhentinya Pak Harto dan dilantiknya Prof. Dr. BJ Habibie sebagai Presiden RI, maka Habibie akan melanjutkan masa jabatan Presiden RI yang terpilih dalam Sidang Umum MPR 1998 untuk periode 1998-2003. Tetapi, dalam dinamika dan realita politik, menurut Irsyad, situasi bisa berkembang, yakni bisa saja diperlukan Sidang Istimewa MPR, jika ternyata memang diperlukan Presiden yang baru.

“Pernyataan Pak Harto itu merupakan jalan keluar terbaik sesuai kehendak sebagian besar rakyat Indonesia.” kata Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta, Kamis (21/5).

Keputusan tersebut mencerminkan kebesaran jiwa Soeharto untuk bersikap realistis menerima apa yang dituntut masyarakat.

Dengan lahirnya keputusan seperti itu, kata Sultan, jalan menuju perwujudan reformasi total menyangkut pembaharuan kepemimpinan nasional akan semakin lain, sehingga Bangsa Indonesia dapat terhindar dari potensi perpecahan yang sangat berbahaya.

“Paling tidak, satu bagian penting dari tuntutan masyarakat telah dapat terpenuhi dengan sikap bijak seperti itu.” katanya.

Menurut Sultan, proses peletakan jabatan dan pengambilan sumpah Wapres BJ Habibie untuk diangkat menjadi Presiden sudah sepenuhnya sesuai dengan konstitusi. Ia berpendapat, Sidang Istimewa MPR sebaiknya tetap harus dilangsungkan sebagai tahap lanjutan dari berhentinya Soeharto untuk memberi kejelasan legitimasi yang sangat dibutuhkan pemerintahan berikutnya.

“Jangan lupa krisis yang kita hadapi sekarang ini adalah krisis kepercayaan sama artinya dengan krisis legitimasi.” kata Sri Sultan.

Karena itu, setelah Pak Harto berhenti, Sidang Istimewa harus tetap digelar, baik untuk mengukuhkan Habibie sebagai Presiden baru atau mengangkat orang lain lagi yang telah terbukti didukung aspirasi masyarakat.

Kepada mahasiswa yang masih gencar menuntut reformasi, Sri Sultan berpesan, agar lebih berhati-hati lagi, karena semakin kritis situasi, potensi perpecahan semakin besar.

“Berjuanglah terus, namun jangan sampai mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa.” demikian Sultan HB X.

Emil Salim berpendapat, kevakuman kedudukan presiden secara nyata harus diatasi. Namun,

“Habibie pun harus memenuhi legalitasnya supaya diterima masyarakat. Tapi pengisian itu istilahnya, Presiden peralihan sementara atau transisi.” katanya.

Ia tidak terlalu mempersoalkan pengisian vakum tersebut, yang penting jangan sampai mementahkan berhentinya Soeharto selaku presiden. Namun, cacat hukum itu harus segera ditambal karena Habibie bukan presiden tetap sampai tahun 2003.

“Tapi sebelum Sidang Istimewa MPR dilaksanakan, siapa presidennya.” ujar Emil Salim.

Calon Presiden

Mantan anggota DPR Sabam Sirait minta DPR/MPR harus meneruskan Sidang Istimewa guna memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Ia mengusulkan calon presiden baru adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wiranto, Megawati, dan Try Sutrisno.

Sementara beberapa tokoh lainnya berpendapat, rekonsiliasi damai sehubungan dengan berhentinya Soeharto sebagai presiden akan memberikan kepastian politik yang diharapkan akan mengembalikan kegairahan dunia usaha. Hanya saja, masih diperlukan upaya yang intensif untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Dalam masa transisi ini, masalah strategis seperti pertumbuhan ekonomi tidaklah realistis untuk dikedepankan.

Selain itu, pemerintahan baru dibawah komando Presiden BJ Habibie perlu melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, baik yang kritis maupun profesional. Upaya ini wajib dilakukan untuk selain memulihkan kepercayaan masyarakat sendiri, juga masyarakat dan lembaga Internasional sehingga kondisi ekonomi bisa segera pulih kembali.

Pengamat ekonomi Dr. Rizal Ramli mengatakan, rekonsiliasi damai dengan berhentinya Soeharto sebagai presiden memberikan kepastian politik sehingga diharapkan dapat mengembalikan kegairahan dunia usaha. Karena, kondisi politik yang stabil dan pasti sangat baik bagi dunia usaha untuk memulai kegiatannya.

Hal yang sama juga dikemukakan Prof. Dr. Dzulkarnain Amin SE MA.

“Hanya dalam suasana dan kondisi politik aman dan stabil yang dapat dijadikan modal dasar untuk menuju pembangunan ekonomi yang stabil pula.” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad itu di Bandung, Kamis.

Kebutuhan Rakyat

Pengamat ekonomi Mari Pangestu dan Didik Rachbini berpendapat, perlunya upaya psikologis secara intensif untuk mengatasi ekonomi rakyat, terutama pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti sembilan bahan pokok dan obat-obatan dalam masa transisi ini, sebelum melangkah ke masalah lainnya.

“Tanpa ketenangan dari segi psikologis, rakyat akan terus resah dan kemungkinan buruk seperti rush bahan kebutuhan pokok masih akan terjadi lagi. Kondisi ini tidak akan menyelesaikan masalah.” ujar Mari Pangestu.

Didik Rachbini dan Guru Besar FE Universitas Indonesia Dr. Anwar Nasution serta Ketua Kadin Iman Taufik berpendapat ekonomi akan segera pulih setelah ada kepercayaan dari masyarakat dalam dan luar negeri. Untuk menciptakan kepercayaan itu, Presiden BJ habibie harus dapat mendekati orang yang kritis dan profesional, terutama dalam menyusun menteri ekonomi baru.

“Kepercayaan merupakan kunci utama pemulihan ekonomi nasional.” ujar Iman Taufik.

Anwar Nasution berpendapat ekonomi akan cepat pulih apabila Presiden BJ Habibie melibatkan banyak golongan dalam kabinet baru dan ABRI tetap mendukung presiden. Karena, ABRI masih dibutuhkan dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.

Sumber : SUARA KARYA (22/05/1998)

_____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 514-518.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.