PAK HARTO: MUNDUR TAK JADI MASALAH

PAK HARTO: MUNDUR TAK JADI MASALAH[1]

 

 

Jakarta, Merdeka

Presiden Soeharto menyatakan akan segera membentuk komite reformasi yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan pakar dari perguruan tinggi untuk menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, Susduk MPR/DPR/DPRD yang baru sebagai fase melaksanakan pemilu secepat-cepatnya, melaksanakan sidang umum MPR, menetapkan GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden baru.

“Bagi saya mundurnya itu tidak menjadi masalah. Saya bertekad ngamandito,” kata Presiden mengawali penjelasan kepada pers usai bertukarpikiran dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Dalam pertemuan di ruang Jepara, Presiden yang didampingi Mensesneg Saadillah Mursjid berdialog duajam lebih dengan Ketua PBNU KH Abdurrahman, Wahid (Gus Dur), budayawan Emha Ainun Nadjib, cendekiawan Nurcholisb Madjid, KH Ali Yafie, Yusri lDiza Mahendra, KH Cholil Baidowi, Ahrnad Bagdja, KH Ma’aruf Amin dan Sumarsono.

Meski tidak ikut serta dalam dialog, turut hadir di Istana Merdeka, kemarin Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, para Kastaf dan Kapolri, Pangkostrad, Letjen Prabowo Subianto, Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjarnsoeddin dan Kapolda Metro Jaya Mayjen Harnarni Nata.

Menurut Presiden, keadaan akhir-akhir ini berkembang sangat memprihatinkan terhadap keselarnatan negara dan bangsa. Belakangan, katanya, ada keinginan dari sebagian masyarakat yang menuntut dirinya mundur dari jabatan selaku presiden.

“Masalahnya, sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah bagi saya. Yang perlu kita perhatikan, apakah dengan kemunduran saya, keadaan ini akan bisa segera diatasi,” katanya.

Sebab, kata Presiden, soal kedudukannya sebagai presiden bukan menjadi masalah mutlak. Pada waktu dirinya dicalonkan kembali, dikatakan sudah diminta untuk dicek lagi mengingat dirinya berumur 77 tahun. Ternyata semua kekuatan sosial politik baik, PPP, PDI, Golkar maupun ABRI menyatakan menerima pencalonan presiden masa bakti 1998-2003.

“Jadi, saya terima bukan karena kedudukannya tetapi karena tanggung jawab, lebih-lebih pada saat menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis. Rasa-rasanya kalau saya meninggalkan begitu saja, lantas bisa dikatakan, tinggal gelanggang calong playu. Berarti meninggalkan keadaan yang sebenarnya saya masih harus turut bertanggung jawab,”  katanya.

Karena itu, menurut Presiden, diterima amanat itu dengan rasa tanggung jawab. Ternyata, belakangan baru timbul yang tidak seluruhnya mendukung dan melakukan unjuk rasa tidak percaya dan menuntut supaya mundur.

“Bagi saya mundur sarna sekali tidak menjadi masalah. Karena saya sudah punya pendirian untuk tidak menjadi presiden, bertekad ngamandito,” katanya.

Dalam arti, rnendekatkan diri kepada Tuhan, mengasuh anak-anak sebaik-baiknya menjadi warganegara yang baik. Kepada masyarakat memberikan nasehat, kepada negara tut wuri handayani menggunakan segala yang dimiliki untuk membantu.

Menurutnya, jika sekarang tuntutan mengundurkan diri itu dipenuhi secara konstitusional, maka jabatan presiden harus diserahkan kepada wakil presiden. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ini merupakan jalan penyelesaian masalah dan tidak akan timbul lagi persoalan.

”Nanti Wakil Presiden lantas juga dituntut harus mundur lagi. Kalau begitu terus menerus dan itu menjadi presiden atau menjadi kejadian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dengan sendirinya negara dan bangsa akan kacau seolah-olah tidak mempunyai landasan yang menjamin kehidupan berbangsa dan bermasyarakat,” katanya.

Padahal, bangsa Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan konstitusi. Kalau konstitusi tidak dipegang teguh, maka negara dan bangsa tidak akan langgeng berdirinya, bahkan mungkin setiap saat berganti-ganti, sehingga ada yang setuju dan tidak, atau membawa pertentangan tajam, sampai pertumpahan darah dan mungkin perang saudara.

“Kalau ini terjadi tentu yang rugi bangsa kita sendiri,” kata Presiden.

Sebenarnya, negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan Pancasila dan UUD’45 merupakan warisan pendiri-pendiri republik, pejuang-pejuang yang telah gugur agar menjadi landasan yang baik bagi bangsa yang sangat majemuk dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Karena itu, menurut Presiden, perlu diambil langkah-langkah yang tidak meninggalkan konstitusi, tapi bisa digunakan sebagai landasan guna menyelesaikan persoalan dan mengatasi berbagai krisis, baik krisis moneter maupun krisis kepercayaan ditambah perusakan-perusakan yang telah mengurangi kemampuan bangsa dan negara.

 

Fase Reformasi

Untuk itulah, perlu satu fase yang bisa menjamin kelangsungan negara dan bangsa di mana tidak terjadi lagi kerusuhan, melainkan apa yang diinginkan agar reformasi bisa berjalan baik.

Presiden menegaskan, setelah mendengar saran-saran pendapat dari para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, berbagai organisasi kemasyarakatan dan pendapat dari ABRI. Maka, untuk menyelamatkan negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila dan UUD 1945, serta kesatuan dan persatuan bangsa, Presiden mengambil keputusan sesuai dengan wewenang yang diberikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Presiden Mandataris MPR dan akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin.

Dia juga menegaskan, dalam waktu yang segera mungkin akan dibentuk Komite Reformasi yang anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan para pakar dari perguruan tinggi untuk segera menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, Susunan MPR, DPR dan DPRD, UU Anti Monopoli, UU Anti Korupsi, dan lain-lainnya sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Pemilu akan dilaksanakan secepat-cepatnya berdasarkan UU Pemilu yang baru,” tandasnya.

Selain itu akan dilaksanakan sidang umum MPR hasil pemilu tersebut, antara lain menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden serta ketetapan­ ketetapan MPR lainnya.

Soal pencalonan dirinya, Presiden menyatakan, tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan. Pak Harto juga mengatakan, untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik dan hukum, akan segera diadakan reshuffle kabinet, sehingga Kabinet Pembangunan VII berubah menjadi kabinet bam yang dinamakan Kabinet Reformasi.

Kepada ABRI, Presiden mengimbau supaya menjaga kewaspadaan dan keselamatan nasional, menjaga keamanan dan ketertiban, bersama-sama dan bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat. Presiden mengingatkan, jangan sampai karena emosi tidak terkendali, bangsa Indonesia akan menjadi lebih miskin dan lebih menderita.

“Sekali lagi jalan yang saya kemukakan tadi, semata-mata menyelamatkan negara dan bangsa dari segala sesuatu yang harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Saya harapkan semuanya dapat dimengerti dan tidak perlu khawatir saya akan mempertahankan menjadi Presiden, sama sekali tidak,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, masih banyak pengabdian yang bisa diberikan jika tidak menjadi presiden dan kembali pada anggota masyarakat. Bahkan, ada yang mengatakan dalam bahasa jawanya, tidak menjadi Presiden, tidak akan patheen. Karena, kembali menjadi warga negara biasa, tidak kurang terhormat dari Presiden asal bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa.

“Jadi, jangan dinilai saya sebagai penghalang, tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggungjawab saya terhadap keselamatan bangsa dan negara ini kita harus mengambil langkah-langkah yang konstitusional tetapi diridhoi oleh Tuhan YME, dengan jalan-jalan yang benar,” kata Presiden. (FN)

Sumber: MERDEKA (20/05/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 401-404.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.