PAK HARTO : KALAU PERLU HAK DEMOKRASI BISA DICABUT

PAK HARTO : KALAU PERLU HAK DEMOKRASI BISA DICABUT[1]

 

Jakarta, Republika

Presiden Soeharto menegaskan dalam kondisi tertentu dan bilamana dipandang perlu, suatu negara nasional yang demokratis bisa mencabut hak demokrasi dari sebuah kekuatan politik. Namun diingatkan, pencabutan hak politik itu tidak boleh dilakukan semena-mena.

“Semuanya harus dilakukan dengan landasan konstitusional dan hukum yang kuat yang nyata-nyata didukung oleh kalangan luas rakyat.” kata Presiden saat menerima 100 orang peserta Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXIX Lembaga Pertahanan Nasional di Bina Graha, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Presiden mengajukan sebuah pertanyaan : Bagaimana seharusnya sikap demokrasi terhadap paham dan golongan yang pada dasarnya bersifat antidemokrasi? Apakah akan diberikan hak demokrasi bagi paham atau golongan yang jelas-jelas mengubur demokrasi itu sendiri seandainya mereka berkuasa? Atau sebaliknya, melarang paham dan organisasi yang dalam manifestonya jelas-jelas akan membahayakan demokrasi?

“Sungguh tidak mudah menjawab pertanyaan yang bersifat filsafati ini.” kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, suatu negara nasional yang demokratis harus berani mengambil keputusan paling pahit untuk mencabut hak demokrasi dari kekuatan politik yang jelas-jelas ingin menyalahgunakan demokrasi untuk menghancurkan negara nasional dan demokrasi itu sendiri.

Presiden mengulas saat bangsa Indonesia harus memberikan keputusan final soal itu pada 1966, setelah pada 1965 komunis mencoba mengambil alih kekuasaan. Ini pengulangan setelah mereka memberontak pada 1948.

Pemberontakan penganut ideologi marxisme-leninisme tahun 1965 itu, menurut Presiden, jauh lebih berbahaya, karena didahului dengan persiapan sangat matang dan didukung oleh kekuatan ideologi dan politik dari sebagian tokoh pemerintahan. Mereka juga telah mempersiapkan pangkalan perlawanan bersenjata di beberapa daerah dan terkait dengan kekuatan asing di luar negeri.

Dengan bukti-bukti tidak terbantah itulah MPRS menetapkan larangan terhadap paham rnarxisme-leninisme/ komunis dan menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta seluruh organisasi massanya sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia.

Keputusan MPRS tiga dasawarsa lalu itu dinilai Pak Harto sebagai salah satu keputusan yang sangat penting dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk tumbuh dan berkembangnya semangat nasionalisme serta negara nasional Indonesia.

“Itulah sebabnya, maka di dalam negeri bangsa Indonesia harus tetap memelihara kewaspadaan terhadap komunisme, walaupun Indonesia mengadakan persahabatan dengan negara-negara lain yang menganut ideologi komunis untuk negerinya sendiri. Kita tidak campur tangan terhadap masalah dalam negeri negara-negara lain.”

Presiden juga mengingatkan perlunya menyelesaikan perbedaan pendapat melalui lembaga-lembaga demokrasi. Menurutnya, upaya mempelajari penyelesaian perbedaan secara demokratis itu pun tidak dapat dilakukan begitu saja.

“Sebab, dalam masyarakat juga berkembang filsafat politik yangjustru mengajarkan penyelesaian perbedaan melalui kekerasan, huru-hara, bahkan revolusi. Itulah intisari ajaran paham marxisme-leninisme.” tegas Presiden.

Sumber : REPUBLIKA (19/12/1996)

_________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 115-116.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.