PAK HARTO : FKPPI HARUS JAGA NAMA BAIK KORPS TNI ORGANISASI KEMASYARAKATAN  DAPAT DIBENTUK SIAPA SAJA

PAK HARTO : FKPPI HARUS JAGA NAMA BAIK KORPS TNI ORGANISASI KEMASYARAKATAN  DAPAT DIBENTUK SIAPA SAJA[1]

 

Jakarta, Merdeka

Organisasi kemasyarakatan boleh dibentuk siapa saja dan berapapun jumlahnya. Karena memang tidak dibatasi seperti organisasi kekuatan sosial politik yang sudah disepakati hanya ada tiga. Itu ditegaskan Presiden Soeharto saat membuka Rapim I Forum Komunikasi Putra-putri Pumawirawan dan Putra-putri ABRI (FKPPI) di Istana Negara, kemarin.

Hadir di Istana Negara kemarin, Menko Polkam Soesilo Soedarman selaku Ketua Umum Pepabri, Pangab Jenderal Feisal Tanjung serta 504 fungsionaris FKPPI dari unsur dewan pembina, pengurus pusat, dan pengurus daerah. Dalam Rapim pertama yang berlangsung selama 2 hari di TMII, antara lain dibahas masalah perkembangan organisasi dan priorita sprogram konsolidasi.

Lebih lanjut Pak Harto mengatakan, membentuk, mengembangkan dan mendayagunakan organisasi kemasyarakatan , menurut Pak Harto adalah salah satu wujud asas kedaulatan rakyat yang dianut. Sesuai dengan peraturan perundang­-undangan yang ada, ormas itu sebagai sarana dan wahana  kegiatan  dalam pembangunan, karenanya dapat dibentuk oleh siapa saja.

“Dalam pembangunan kita negara memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta secara terorganisasi.” tambah Kepala Negara.

Hal itu, sambungnya merupakan hal yang wajar karena pembangunan bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil bagi seluruh rakyat.

“Pada taraf terakhir, rakyat sendirilah yang mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya.” kata Presiden sembari menambahkan.

“Peranan negara pada dasarnya menciptakan kondisi dan peluang sebesar-besarnya bagi berkembangnya kemampuan masyarakat memenuhi aspirasi dan kepentingannya sendiri.”

Pak Harto juga menguraikan organisasi kemasyarakatan bisa dibentuk berapapun jumlahnya. Ini berbeda dengan organisasi kekuatan sosial politik yang sudah disepakati seluruh pimpinan politik pada tahun-tahun pertama Orba yang disederhanakan menjadi tiga kekuatan sosial politik.

Kader-kader organisasi kekuatan sosial politik dapat bergerak langsung dalam masyarakat maupun duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk ikut merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun, organisasi kekuatan sosial politik tidak bertujuan sekedar mengurus dirinya ke dalam, tetapi ikut mengarahkan jalannya negara dan pemerintahan secara menyeluruh.

“Dengan lain perkataan, selain mempunyai hak untuk berpolitik, organisasi kekuatan sosial politik mempunyai tanggungjawab yang besar dalam bidang politik kepada seluruh bangsa.” kata Presiden.

Korps Prajurit

Presiden juga berpesan agar jajaran FKPPI menjauhkan diri dari hal-hal yang mencemarkan diri sendiri dan keluarga, karena keberadaannya terkait dengan nama baik dan kehormatan korps prajurit TNI.

“Jauhkanlah dari hal-hal yang dapat mencemarkan diri sendiri dan keluarga asal kalian.” pesan Kepala Negara.

Walaupun berasal dari lingkungan khusus, jajaran FKPPI diminta tidak bersikap menyendiri atau memisahkan diri dari anggota muda lainnya. Sebab sikap itu, tidak saja kurang produktif, tetapi menimbulkan kecemburuan dari generasi muda lain.

“Binalah kerjasama dengan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya, bahaslah secara realistik tantangan yang kalian hadapi bersama, dan susunlah langkah-langkah bersama yang akan kalian ambil.” ujar Pak Harto yang juga pembina utama FKPPI.

Dalam laporannya, Ketua Umum FKPPI Barubang Trihatmodjo mengemukakan, ada tiga penekanan dalam Rapim FKPPI kali ini. Pertama, memantapkan keberadaan FKPPI sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga besar ABRI dalam mengemban misi sosial politik ABRI. Kedua, mendukung suksesnya Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Ketiga, mempersiapkan Munas FKPPI tahun depan.

Dijelaskan, FKPPI terus mengembangkan nilai solidaritas, persahabatan, dan persaudaraan, tanpa membedakan asal-usul daerah, agama, ataupun pangkat orang tua anggotanya. Barubang juga melaporkan pelaksanaan Mubes Luar Biasa FKPPI, 10 September 1995, yang mengubah nama FKPPI menjadi Generasi Muda FKPPI. (FN)

Sumber : Merdeka (08/10/1998)

___________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 581-583.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.