PAK HARTO BERHENTI, HABIBIE JADI PRESIDEN

PAK HARTO BERHENTI, HABIBIE JADI PRESIDEN[1]

 

Jakarta, Suara Karya

H. MUHAMMAD SOEHARTO akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI periode 1998-2003, terhitung mulai Kamis (21/5). Sesuai dengan pasa1 8 UUD 1945 maka Wapres BJ Habibie melanjutkan jabatan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003.

Pernyataan itu disampaikan Pak Harto dalam sambutan tertulis di hadapan pimpinan DPR/MPR di Ruang Credential Istana Merdeka, Kamis pagi (21/5) dan pada kesempatan silaturahmi. Pak Harto terlihat tetap tegar dan tenang saat menyatakan pengunduran diri sehingga membawa suasana haru di dalam Istana yang lebih banyak dipenuhi wartawan dalam dan luar negeri daripada pejabat. Hanya lima menteri yang hadir, yaitu Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, Mensesneg Saadilah Mursjid, Menpen Alwi Dahlan, Mensos Siti Hardiyanti Rukmana, Menkeh Muladi, dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Di barisan pejabat tempatnya lebih banyak diisi oleh pejabat eselon I Sekretariat Warpes.

Keputusan Pak Harto berhenti diambil setelah secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi serta pasal 8 UUD 45.

Pak Harto menyatakan, sejak beberapa waktu terakhir mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional, demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, dirinya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke VII. Akan tetapi, lanjut Pak Harto, hingga Kamis kemarin Komite Reformasi tidak dapat diwujudkan karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukannya.

Sangat Sulit

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya itu, Pak Harto menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan itu, Pak Harto berpendapat sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik.

“Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini Kamis, 21 Mei 1998.” kata Pak Harto.

Sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 maka Wapres Prof. Dr. Ir. BJ Habibie, kata Pak Harto, akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003.

Minta Maaf

Pak Harto mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan rakyat selama memimpin negara dan bangsa Indonesia. Pada kesempatan itu Pak Harto juga meminta maaf bila melakukan kesalahan dan kekurangan.

“Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Panacasila dan UUD 1945.” katanya.

Mulai Kamis kemarin Kabinet Pembangunan VII, ujar Pak Harto, berstatus demisioner. Kepada para menteri, Pak Harto mengucapkan terima kasih.

Karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kata Pak Harto, Wapres melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung RI. Selesai menyampaikan pidatonya, Pak Harto yang didampingi Mensesneg Saadilah Mursjid menyilakan langsung Habibie untuk mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI periode 1998-2003.

Sikap 14 Menteri

Hari-hari terakhir menjelang Pak Harto secara resmi menyatakan berhenti dari jabatan presiden, aksi demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan reformasi di segala bidang, termasuk meminta Presiden mundur, semakin marak di seputar gedung DPR/MPR dan juga di kota-kota lain di luar Jakarta. Boleh jadi karena kerasnya tuntutan mahasiswa dan rakyat, rapat pimpinan DPR pada 18 Mei mengharapkan Presiden sebaiknya mundur. Sehari sebelumnya salah seorang Menteri Kabinet Pembangunan VII, yakni Menparsenibud Abdul Latief mengajukan surat permohonan mengundurkan diri karena desakan anak-anaknya. Pada 19 Mei rapat pimpinan DPR dengan ketua fraksi-fraksi DPR memperkuat keputusan rapim sehari sebelumnya, yakni Presiden sebaiknya mundur secara konstitusional.

Dengan tegar pada 19 Mei Pak Harto memenuhi janjinya menjawab keputusan rapim DPR yang meminta dirinya mundur itu. Ia bersedia mundur secara konstitusional dengan tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden dalam siding umum MPR hasil pemilu yang dipercepat. Sebelum pemilu dilaksanakan peRIu dilakukan reformasi empat dari lima UU politik. Untuk itu ia akan membentuk Komite Reformasi. Ia juga berjanji segera merombak Kabinet Pembangunan VII dan mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi.

Rabu, 20 Mei, ada rencana massa dalam jumlah besar akan mengadakan long march dari berbagai penjuru kota dan daerah untuk membuat mimbar bebas di Monas. Maka, ABRI pun menyiapkan pengamanan ekstra ketat dengan membarikade semua ruas jalan menuju Monas yang tidak memungkinkan massa bergerak ke Monas, di samping melalui pendekatan manusiawi. Arak-arakan massa ke Monas itu akhirnya batal.

Tetapi, pada Rabu siang itu menjelang sore sekitar dua kilometer dari Monas 15 dari 18 menteri ekonomi mengadakan rapat di gedung Bappenas. Dua menteri tidak datang tanpa alasan, sedangkan seorang lainnya karena sakit mata. Dari rapat yang membahas situasi terakhir perekonomian  nasional lahir pernyataan sikap yang ditujukan kepada presiden dan ditandatangani 14 dari 15 menteri yang hadir. Ke 14 menteri itu adalah Akbar Tandjung, AM Hendroprijono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Soeseno, Ijaryanto Dhanutirto, Yustika Sjarifuddin Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rahmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Menurut sumber yang mengetahui diperoleh informasi bahwa ke 14 menteri tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dalam surat yang dikirimkan pada petang hari itu juga kepada presiden. Dalam surat dikabarkan bahwa ekonomi nasional takkan mampu bertahan lebih dari seminggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat, tepat, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Khususnya tentang reformasi di segala bidang seperti direkomendasikan DPR-RI dan pimpinan fraksi-fraksi 19 Mei lalu.

Ke 14 menteri itu juga menyatakan mereka bersepakat bahwa pembentukan kabinet baru (Kabinet Reformasi) takkan menyelesaikan masalah.

“Karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam susunan kabinet baru tersebut. Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam mensukseskan Catur Krida Kabinet Pembangunan VII.” tulis mereka seperti dikutip sumber itu.

Kabarnya malam harinya Pak Harto mengambil keputusan mengundurkan diri.

Sumpah Habibie

Habibie dalam sumpahnya sebagai Presiden RI 1998-2003 menyatakan,

“Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Sumpah yang diucapkan Habibie berdasarkan pasal 9 UUD 1945, dan sesuai dengan agama yang dianutnya, yaitu Islam. Pengucapan sumpah dilakukan di depan Ketua MA Sarwata dan pimpinan MA lainnya, termasuk Ketua Muda MA. Bertindak sebagai saksi dalam pengucapan sumpah Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag dengan menjunjung Al-Quran di atas kepala Habibie.

Usai pengucapan sumpah, Pak Harto memberikan ucapan selamat kepada Presiden yang baru, BJ Habibie. Setelah itu Pak Harto menyalami pimpinan MA dan melambaikan tangan kepada wartawan dengan senyum khasnya.

“Usai pengambilan sumpah Presiden Habibie mengatakan, sebagai Presiden baru ia melaksanakan aspirasi rakyat secara konstitusional.” seperti dikutip Menpen (demisioner) Alwi Dahlan, aspirasi itu adalah pelaksanaan reformasi secara menyeluruh, termasuk reformasi politik, ekonomi, hukum dan segala segi.

Mengenai hubungan dalam negeri, Presiden Habibie menekankan, bangsa Indonesia bersyukur dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi internasional serta bangsa-bangsa di seluruh dunia. Juga akan terus dilaksanakan komitmen yang telah disetujui termasuk komitmen-komitmen reformasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Didampingi Tutut

Pak Harto tiba di Istana Merdeka pukul 08.30, didampingi putri sulungnya, Ny. Siti Hardiyanti (Mbak Tutut) yang juga Mensos. Sebelumnya pukul 08.25 Wapres BJ Habibie tiba dengan mobil B 2. Pak Harto didampingi Habibie kemudian pada pukul 08.40 mengadakan pertemuan silaturahmi dengan pimpinan DPR, terdiri atas Ketua DPR/MPR Harmoko dan para Wakil Ketua Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Fatimah Ahmad Pasaribu, Ismail Hasan Metareum, serta Sekjen DPR Afif Ma’ruf Pertemuan yang hanya 5 menit ini berlangsung di Ruang Jepara.

Pak Harto datang di Istana dengan menggunakan mobil Mercedez hitam bernomor polisi B 1 dengan pengawalan kepresidenan seperti biasanya. Pak Harto tidak mengenakan pakaian sipil lengkap melainkan PSH (pakaian sipil harian), berupa safari berwarna abu-abu gelap beRIengan pendek.

Pak Harto didampingi oleh putri sulungnya Tutut, yang mengenakan busana panjang abu-abu, lengkap dengan kerudung. Berbeda dengan para menteri lainnya, Tutut tidak lagi mengenakan lencana menteri Najaka.

Ketika pulang, Pak Harto yang tetap didampingi Tutut, mendapat pengawalan konvoi dari Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) seperti saat kedatangannya. Mobil yang ditumpangi Pak Harto masih sama, Mercedez hitam tetapi plat nomornya berubah menjadi B 2 044 AR, yaitu nomor polisi bagi kendaraan sipil. Ajudannya baik waktu datang maupun kembali dari Istana masih tetap sama pula yaitu Kol Kav Issantoso dan Kol Pol Sutanto. Dalam iring-iringan konvoi Pak Harto terdapat Land Rover Defender dengan bintang tiga merah yang di dalamnya terdapat menantunya, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto.

Sementara itu Wapres BJ Habibie sewaktu datang ke Istana dikawal Paspampres dengan mobil Mercedez hitam berstir kiri, dengan nomor polisi B 2. Saat meninggalkan Istana, Habibie yang telah menjadi Presiden mendapat pengawalan konvoi sama. Hanya saja mobilnya tidak lagi bernomor polisi B 2 atau B 1, melainkan plat besar berwarna dasar merah bertuliskan “Indonesia 1”. (N-1)

Sumber : SUARA KARYA (22/05/1998)

_________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 472-476.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.