PAK HARTO : ANGGOTA FKPPI JANGAN BERSIFAT MENYENDIRI

PAK HARTO : ANGGOTA FKPPI JANGAN BERSIFAT MENYENDIRI[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

Presiden Soeharto mengingatkan, sekalipun berasal dari satu lingkungan yang khusus, anggota FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra ­Putri ABRI) jangan sekali-kali bersifat menyendiri atau terpisah dari kaum muda lainnya.

“Sifat seperti itu, tidak saja kurang produktif, tetapi juga akan menimbulkan kecemburuan dari generasi muda lainnya.” ujar Kepala Negara, saat membuka Rapat Pimpinan I FKPPI di Istana Negara, kemarin.

Karena itu, Presiden meminta, agar FKPPI membina kerja sama dengan organisasi kepemudaan lainnya serta membahas secara realistik tantangan yang dihadapi maupun langkah-langkah yang akan diambil.

Pada acara itu, tampak hadir Menko Polkam Soesilo Soedarman, Mensesneg Moerdiono, Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, Ketua Umum Ormas FKPPI Barubang Trihatmodjo, dan pendiri FKPPI Surya Paloh.

Presiden mengingatkan, dalam pembangunan ini, negara memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk berperan secara terorganisasi.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, organisasi kemasyarakatan sebagai sarana dan wahana kegiatan dalam pembangunan dapat dibentuk oleh siapa saja.” tutur Kepala Negara. Membentuk, mengembangkan dan mendayagunakan organisasi kemasyarakatan, kata Kepala Negara, adalah salah satu wujud asas kedaulatan rakyat yang kita anut.

“Hal itu wajar, karena pembangunan bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat.” ujarnya.

Menurut Presiden, peranan negara pada dasarnya adalah menciptakan kondisi dan peluang yang sebesar-besarnya bagi berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi aspirasi dan kepentingannya sendiri.

Namun, Kepala Negara mengingatkan, organisasi kemasyarakatan yang dapat dibentuk dalam jumlah berapapun, memang berbeda dengan organisasi kekuatan sosial politik.

“Organisasi kekuatan sosial politik merupakan sarana dan wahana rakyat, khusus untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perannya terutama adalah untuk menghimpun aspirasi masyarakat, menyuarakan aspirasi itu, dan menawarkan tokoh-­tokoh untuk mewakili rakyat melalui pemilu.” papar Presiden.

Kader-kader orsospol ini, kata Kepala Negara, dapat bergerak langsung untuk ikut merumuskan ataupun duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, atau ikut merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, orsospol tidaklah bertujuan sekadar mengurus dirinya sendiri, tetapi ikut mengarahkan jalannya negara dan pemerintah secara menyeluruh.

Karena itu, lanjut Kepala Negara, selain untuk kepentingan para anggotanya sendiri, setiap kebijakan orsospol memiliki dampak bagi seluruh bangsa dan pemerintahan.

“Dengan kata lain, selain memiliki hak untuk berpolitik, orsospol mempunyai tanggungjawab yang besar dibidang politik kepada seluruh bangsa.” ujar Presiden.

Sumber : Media Indonesia (04/01/1996)

___________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 583-584.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.