PADA AKHIRNYA F-PP TERIMA PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

PADA AKHIRNYA F-PP TERIMA PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN[1]

 

 

Jakarta, Media Indonesia

Seperti sudah diduga, F-PP MPR, akhirnya menerima pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR HM Soeharto. Jika keempat fraksi lain menyatakan menerima pertanggungjawaban tersebut dalam pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai pidato pertanggungjawaban Presiden Mandataris MPR, F-PP menyatakan sikap serupa dalam sidang Komisi C yang berlangsung kemarin.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim F-PP menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR,” kata juru bicara F-PP Chozin Chumaidy dalam rapat Komisi C yang dipimpin Ida Bagus Oka (F-UD) pada Sidang Umum MPR 1998 kemarin.

Seperti diketahui dalam rapat paripurna Rabu lalu (4/3), F-PP belum memutuskan sikap menerima atau menolak. F-PP hanya menyatakan kaget terhadap pidato pertanggungjawaban tersebut.

Sikap F-PP mendapatkan sorotan dari fraksi-fraksi lain. Bahkan ada yang menilai F-PP tidak konsisten, sedangkan Ketua Umum DPP PPP Buya Ismail Hasan Metareum mengatakan jangan ada yang ingin mendikte F-PP.

Melalui juru bicaranya, FPP berpendapat, setelah mengikuti dengan saksama pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR, adanya kesungguhan dan tekad presiden/mandataris untuk betul-betul melaksanakan ketetapan-ketetapan MPR 1993, khususnya tentang GBHN.

Tekad dan kesungguhan itu, katanya, diwujudkan dengan berbagai kebijakan pembangunan yang dirumuskan dalam Repelita dan dioperasikan dalam kegiatan tahunan yang secara kuantitatif dijabarkan dalam APBN.

Meski telah mencatat banyak keberhasilan dalam pembangunan, F-PP melihat di balik prestasi itu terdapat banyak masalah krusial yang memerlukan penanganan sungguh-sungguh, yakni kesenjangan ekonomi, baik pelaku ekonomi, antar badan usaha, maupun antardaerah.

Begitu juga masih terdapat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dan penguasaan sumber-sumber ekonomi produktif di tangan segelintir orang, sehingga kondisi ini dapat mengusik rasa keadilan masyarakat, apalagi ditambah dengan masih banyak angka pengangguran dan susahnya generasi baru bangsa mencari pekerjaan yang layak.

FPP juga menyatakan prihatin dengan musibah krisis ekonomi dan ternyata fun­damental ekonomi bangsa Indonesia kurang mampu bertahan menghadapi gelombang gejolak moneter tersebut.

“Dalam laporan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR belum tergambar secara jelas sebab-sebab rapuhnya fundamental ekonomi tersebut,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Ali Hardi Kiai Demak:

“Sejakawal kita memang sudah dapat menerima pidato tersebut. Tetapi waktunya saja yang belum tepat untuk menyatakan sikap itu. Jadi jangan menafsirkan yang macam-macam,” tambahnya.

Sedangkan anggota FPP MPR KH Sa’ad Sjamlan mengajak masyarakat agar tidak menaruh curiga atas sikap FPP yang telah menerima pidato pertanggungjawaban presiden/mandataris dalam rapat Komisi C, kemarin.

“Sejak awal FPP sudah memutuskan menyampaikan sikap pada rapat komisi, bukan dalam pemandangan umum,” ujarnya. (SB/Man/Edi/D-12)

Sumber: MEDIA INDONESIA (07/03/1998)

__________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 219-220.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.