OPTIMALISASI LAYANAN MASYARAKAT Oleh S Bayu Wahyono

OPTIMALISASI LAYANAN MASYARAKAT

Oleh S Bayu Wahyono[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

PRESIDEN Soeharto ada Hari Pelayanan Masyarakat yang jatuh pada tanggal 2 September, memberi amanat bahwa yang penting bagi setiap jajaran aparatur negara adalah mengubah perilaku dan sikap mental dari pejabat yang ingin dilayani menjadi pelayan masyarakat yang terpercaya (Suara Karya, 3 September 1996).

Imbauan Kepala Negara itu kiranya memang perlu memperoleh perhatian serius bagi aparat birokrasi pemerintahan. Mengapa? Ada pandangan umum, setiap orang yang memerlukan bantuan pelayanan aparat birokrasi. pemerintah, sudah tahu mereka harus bersiap-siap menghadapi in efisiensi, baik tenaga maupun waktu yang berkepanjangan. Itu berlaku hampir di semua urusan, mulai dari soal mengurus KTP, SIM, paspor, surat-surat keterangan resmi, hingga apalagi yang menyangkut urusan izin usaha.

Jika orang berurusan dengan perizinan, terdapat kesan bahwa bila satu simpul birokrasi dihapus, segera disusul dengan munculnya simpul birokrasi lain. Kadang­-kadang kita sulit membedakan mana prosedur yang tercipta oleh kebijakan oknum. Kita juga sering merasakan pemerintah kurang bisa efektif dilaksanakan oleh sebab hambatan pelayanan birokrasi yang tercipta di lapangan.

Kondisi semacam itu akhirnya memunculkan anggapan, bahwa aparat birokrasi masih kurang memiliki mentalitas menjadi pelayan masyarakat. Karena itu tidaklah mengada-ada jika masyarakat menilai bahwa tatkala aparatur negara harus menjalankan fungsi pelayanan justru aparat minta dilayani oleh masyarakat, bukan sebaliknya. Seringkali aparat menunjukkan sikap sebagai penguasa, sehingga urusan yang sebenarnya sederhana bisa menjadi urusan yang rumit dan berkepanjangan.

Pasar

Mengapa aparat birokrasi kurang memiliki semangat menjadi pelayan masyarakat? Rasanya masih banyak yang beranggapan bahwa kata pelayan berkonotasi yang tidak mengenakkan. Sepertinya identik menjadi jongos, koki, babu, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Anggapan seperti itu bersumber dari tata kehidupan masyarakat yang berorientasi kuat kepada status sosial, dan kurang dapat menerima kesamaan derajat sesama kita sebagai manusia. Dalam menghargai sesuatu karya atau pekerjaan, kita tidak pertama-tama melihatnya sebagai karya manusia, tetapi dari stfat halus dan kasarnya. Jenis-jenis pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga fisik dikualifikasikan “kasar”, sedangkan berbagai jenis pekerjaan kantoran disebutnya “halus”.

Bahkan pekerjaan berbisnis atau menerjuni bidang perdagangan, kurang memperoleh apresiasi di kalangan priyayi dulu. Menjadi pegawai pamong prajalah yang diunggulkan di kalangan itu. Sikap atau pendirian inilah kiranya yang sampai sekarang masih menjadi salah satu sebab mengapa sadar atau tidak sadar di kalangan sebagian aparat birokrasi masih timbul penolakan terhadap konsep bahwa aparat anggota adalah pelayan atau abdi masyarakat.

Dalam menjalin interaksi dengan masyarakat, tidak jarang ditemukan perilaku birokrasi menyerupai interaksi yang terjadi dalam pasar. Artinya, terdapat harga tertentu yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika berurusan dengan aparat birokrasi negara. Pada pola interaksi semacam ini, birokrasi negara ibarat pengusaha yang memiliki monopoli, sementara masyarakat merupakan konsumennya. Tetapi sedikit berbeda dengan pasar, komoditas yang diperdagangkan oleh birokrasi adalah otoritas atau kekuasaan (Keliat, 1995).

Meminjam istilah Lawrence Whitehead, perilaku aparat birokrasi semacam itu sebagai birokrasi negara yang kleptokratik (kleptocratic state). Birokrasi semacam ini perilakunya tidak rasional, kekuasaan yang dimilikinya juga dapat disalahgunakan oleh individu-individu untuk memperkaya diri mereka atau kelompoknya. Manifestasinya bisa berupa perilaku yang menjadikan jasa pertanyaan sebagai “komoditas” strategis untuk memperoleh imbalan finansial dari masyarakat yang dilayani.

Situasi seperti itu sering diperparah dengan pengalaman hidup yang kurang menunjang terciptanya iklim untuk bekerja dengan penuh pengabdian. Arus yang lebih kuat berlaku dalam masyarakat sering disinyalir masing-masing individu memikir dan mengurus diri sendiri. Dalam arus masyarakat demikian, kehendak dan semangat melayani orang banyak memperoleh saingan hebat dari semangat untuk mengejar urusannya sendiri.

Ada semacam gugatan terhadap soal itu yang bersuara berikut. Bukankah aparat birokrasi negara selama ini sudah berulang kali dibekali dimensi moralitas melalui penataran dengan materi yang sarat nilai-nilai? Tetapi mengapa seakan-akan tidak tampil dalam perilaku sehari-hari ketika ia tampil sebagai pelayan masyarakat?

Jika dikaji lebih lanjut, sesungguhnya terdapat asumsi yang “keliru” di balik gugatan tersebut. Asumsi yang mengira bahwa bila nilai yaitu sesuatu yang diyakini, dipegang, dan dipahami sccara rasionallalu dihayati seara efektif sebagai yang berharga, yang baik untuk acuan kerja dan motivasi kerja sudah dikemas dalam materi penataran yang diajarkan pada aparat, dengan sendirinya akan tertanam dan menjadi perilaku dari yang ditatar.

Asumsi semacam itu merupakan hasil pola pikir linier. Memang benar bahwa penataran nilai mempunyai aspek kognitifnya sebagai pengetahuan. Artinya, untuk bisa melakukan tindakan tertentu yang baik, orang mesti tahu dan sadar bahwa itu adalah baik. Akan tetapi, aspek kognitif atau pengetahuan mengenai nilai-nilai itu barn satu sisi “kulit” dari nilai itu sendiri, yang substansiat merupakan penghayatan.

Akibatnya, mengasumsikan penataran nilai hanya dalam wujud pemaketan kognitif pengetahuan saja, tidak otomatis akan menjadikan nilai itu akan dihayati atau diperlakui. Masih ada satu bidang yang amat penting di sini.Yaitu, proses jatuh bangun pembantaiannya dalam kemerdekaan dan kemauan si pribadi yang mengolah perjalanan menghayati sebuah nilai. Di sinilah sebenarnya pembentukan mentalitas pelayanan aparat birokrasi lebih efektif dilakukan.

Disiplin

Berbagai upaya untuk mengoptimalisasikan semangat pelayanan aparat birokrasi negara bisa dilakukan. Mulai dari perbaikan sistem rekruitmen pegawai yang berorientasi profesionalisme, keteladanan pimpinan, hingga perbaikan gaji. Namun yang segera penting dilakukan adalah kesediaan dari jajaran aparatur negara untuk menggugat diri.

Berbagai penilaian bernada sumbang dan negatif memang terasa menyakitkan. Namun, sebagai aparat yang berusaha menciptakan citra pemerintahan bersih berwibawa, kiranya tidak perlu menyikapi secara emosionil. Terasa lebih baik jika semua penilaian itu ditampung sebagai bahan perenungan dan untuk bisa lebih banyak mawas diri. Bagaimanapun masyarakat berhak untuk menilai, karena fungsi dan tugas utama serta eksistensi aparat birokrasi pada prinsipnya adalah melayani masyarakat.

Di sinilah pentingnya aparat menggugat diri sendiri. Berbagai gejala negatif akibat adanya kondisi iklim yang kurang menunjang sistem layanan efektif, disikapi sebagai sesuatu yang tak terelakkan, atau gejala itu sesungguhnya dapat dihindari. Kenyataan itu mesti dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya, apabila aparatur pemerintah menginginkan disehatkannya sistem pelayanan kepada masyarakat.

Tradisi aparat birokrasi negara yang patuh alasan patut dipertahankan. Namun bukan untuk tujuan yang negatif, melainkan demi layanan yang sebaik-baiknya. Akan sangat baik jika aparat birokrasi semakin patuh pada hukum, sehingga menciptakan situasi tertib layanan. Akan sangat ideal kalau aparat birokrasi meningkatkan etos kerja keras, tanpa harus mencari dalih gaji pas-pasan dan berkeluh-kesah tak ada “obyekan”.

Yang tak kalah penting, adalah apabila aparat birokrasi pemerintah dapat mengembangkan disiplin dengan cara mengendalikan diri, sehingga di lingkungan birokrasi ada ketaatan pada tata kerja tanpa perlu banyak pengawasan dari atas. Dengan cara itu, Over control dan berbagai pengawasan yang menelan biaya bermilyar-milyar rupiah makin tidak diperlukan lagi.

Begitulah, tekad bangsa Indonesia yang ingin berkompetisi dengan bangsa lain di era liberal ekonomi yang sudah mulai kita jalani, akan lebih terasa sebagai retorika jika tidak diimbangi dengan kemauan yang sungguh-sungguh dari segenap-aparatur di jajaran birokrasi pemerintah untuk memperbaiki dan mengoptimalisasikan fungsi pelayanan pada masyarakat. *)

*) Penulis adalah alumnus Sosiologi Pascasarjana UGM dan staf pengajar pada IKIP Yogyakarta.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (30/09/1996)

__________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 812-815.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.