OBJEKTIF, NAMUN SOAL KELEMAHAN PERLU DIJELASKAN LEBIH RINCI

OBJEKTIF, NAMUN SOAL KELEMAHAN PERLU DIJELASKAN LEBIH RINCI

 

 

Jakarta, Kompas

Meskipun secara umum berbagai kalangan menilai pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR cukup obyektif, namun mereka tetap mengharapkan penjelasan lebih rinci mengenai berbagai kelemahan di dalam pengelolaan negara, antara lain, masalah, korupsi, kolusi dan monopoli yang menjadi salah satu penyebab lemahnya fundamental ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis saat ini.

Demikian rangkuman berbagai pendapat yang dihubungi secara terpisah seusai pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto di depan Sidang Umum MPR, Minggu (1/3), di Gedung DPR/MPR.

Wakil Sekretaris F-KP MPR Din Syamsudin mengatakan, pidato Presiden Soeharto merupakan bentuk pertanggungjawaban dari apa yang diamanatkan MPR. Isinya cukup obyektif, terbuka dengan data berbagai kelebihan dan kelemahannya, sudah memenuhi nuansa bagaimana sebuah pertanggungjawaban disampaikan. Soal apakah F-KP MPR akan menerima pertanggungjawaban Presiden Soeharto, masih akan dibicarakan oleh intern fraksi.

“Pernyataan Presiden Soeharto bahwa ternyata fundamental ekonomi kita tidak cukup kuat sehingga muncul krisis, tidaklah bisa dianggap sebagai kegagalan. Pertanggungjawaban beliau itu menyeluruh, tidak parsial dan tidak hanya melihat apa yang terjadi enam bulan terakhir,” kata Din.

Menurut Wakil Sekretaris KKP MPR ini, tolok ukur keberhasilan Presiden Soeharto adalah GBHN yang merupakan amanat MPR. Selama masa jabatannya bisa melaksanakan amanat tersebut, ya tidak gagal. Sejauh ini fraksinya tidak melihat atau memikirkan untuk memberikan catatan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto.

Anggota MPR Theo L Sambunga yang juga Ketua Fraksi DPK mengatakan, pidato pertanggungjawaban presiden ini memiliki bobot khusus. Terutama, presiden secara gamblang menjelaskan perkembangan terakhir di bidang sosial politik dan ekonomi. Bahkan secara khusus, tanpa mau menutup-nutupi, presiden berupaya merinci situasi dan kondisi Indonesia selama tujuh bulan belakangan ini.

“Dari sudut pandang ini,terlihat betapa besar komitmen Pak Harto terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup rakyat. Jadi, sama sekali tidak betul anggapan orang mengatakan, presiden tidak tahu apa sesungguhnya yang sedang dihadapi rakyatnya,” kata Theo.

 

Kemungkinan catatan

Wakil Ketua DPR/MPR ismail Hasan Metareum mengemukakan, masalah politik memang tidak banyak disinggung dalam pertanggungjawaban presiden, karena kemungkinan masalah itu akan dibahas dalam pemandangan umum semua fraksi.

“Masalah politik barangkali dirasakan sudah dilakukan tetapi masih belum sempurna. Masih jauh sekali. Bidang politik memang masih jauh sekali dari apa yang kita harapan selama ini. Jadi, apa yang dilaporkan (tentunya) belum banyak, kalau memang belum banyak perubahan yang dilakukan,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan adanya catatan yang akan diberikan F-PP terhadap pidato pertanggungjawaban presiden, menurut Buya hal itu akan digambarkan semuanya dalam pemandangan umum fraksi hari Rabu (4/3). Menurut sebuah sumber di F-PP, F-PP akan menyertakan catatan dalam menanggapi pidato pertanggung­jawaban presiden.

Buya juga mengatakan, masalah-masalah seperti kolusi, korupsi, dan monopoli yang oleh banyak kalangan pengamat dinilai berpengaruh terhadap lemahnya funda­mental ekonomi Indonesia tidak akan ditemui dalam pertanggungjawaban presiden. ‘

“Yang akan menyinggung dan menilai masalah itu nanti fraksi-fraksi. Presiden hanya melaporkan apa yang dilakukan. Presiden kan tidak melakukan korupsi. Yang melakukan itu kan pegawai-pegawai yang memegang proyek,” katanya.

Dikatakan, apa yang terjadi saat ini harus menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia di masa depan. Tinggal kita pikirkan harus bagaimana menanggulanginya. Hal senada juga dikemukakan Ketua Fraksi PPI DPR, Jusuf Syakir. Ia mengaku terkejut karena masalah korupsi dan kolusi tidak disinggung dalam pidato Presiden.

 

Pernyataan  terbuka

Ketua F-PDI MPR Buttu R Hutapea secara khusus menyoroti pernyataan Presiden kepada semua pihak untuk melihat yang kurang itu kurang dan yang baik itu baik.

Menurut Butu, musibah nasional yang dialami Indonesia saat ini selain disebabkan adanya badai dari luar juga karena ada kelemahan dari dalam antara lain masalah korupsi, kolusi, dan monopoli.

Mengenai apakah masalah tersebut akan menjadi catatan PDI dalam pemandangan umum nanti, Hutapea mengatakan.

“Dalam pemandangan umum akan kami bahas itu. Artinya bagaimana mengatasi hal itu, karena ini adalah kelemahan yang harus segera diatasi.”

Lain halnya dengan Ketua Umum DPP PDI, Soerjadi, yang mengaku kecewa karena pidato pertanggungjawaban presiden tidak menyangkut persoalan politik. Dikatakan, semangat yang ada dalam pemerintahan Orde Bam adalah semangat yang hanya mengedepankan masalah ekonomi dan kurang memberikan porsi di bidang politik.

Ketua Umum PPK Kosgoro , Bambang W Soeharto, yang ditanya mengenai tidak dibahasnya masalah hak asasi manusia (HAM) dalam pidato pertanggungjawaban presiden, mengatakan , hal itu sudah tergambar dalam GBHN meski secara eksplisit tidak disebutkan . Secara garis besar dia setuju dengan apa yang disampaikan presiden.

 

Tolak intervensi

Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyoroti penegasan presiden bahwa bangsa Indonesia pasti mampu keluar dari krisis yang dialami saat ini.

“Adanya penegasan itu juga menunjukkan bahwa bangsa ini sebenarnya tidak ingin diintervensi oleh bangsa lain,” katanya.

Mengomentari mengenai minimnya materi mengenai politik dalam pidato tersebut, anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, presiden telah menegaskan betapa pentingnya stabilitas politik sebagai basis untuk membangun.

“Presiden mengerti betul soal itu bahwa memang ada beberapa gejolak yang terjadi akibat krisis moneter ini,” katanya.

Ketika Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Sudomo, menilai pertanggungjawaban Presiden kali ini adalah yang terberat selama 30 tahun terakhir.

Sumber: KOMPAS (02/03/1998)

_________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 143-145.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.