MPRS TARIK KEMBALI PENGANGKATAN PBR SEBAGAI PRESIDEN SEUMUR HIDUP

MPRS TARIK KEMBALI PENGANGKATAN PBR SEBAGAI PRESIDEN SEUMUR HIDUP

Djika Presiden Berhalangan Letdjen. Soeharto Memangku Djabatan Presiden[1]

 

Djakarta, Berita Yudha

Musjawarah Paripurna MPRS telah mensjahkan beberapa ketetapan dibidang hukum dan tata negara sebagai hasil rumusan Komisi A, jaitu tentang kedudukan semua Lembaga2 Negara Tingkat Pusat dan Daerah, posisi dan fungsijangdiaturdalam UUD45 soal Pemilihan Umum, Kabinet Ampera, pembentukan Panitya2 Ad Hoc, Pemilihan/penundjukan Wakil Presiden serta tata-tjara pengangkatannja, tentang pengertian  Mandataris MPRS, mengenai Pemimpin Besar Revolusi, penindjauan kembali Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963, penindjauan kembali produk2 Legislatip Negara, memorandum DPRGR mengenai sumber Tertib Hukum Republik, pemberian otonomi se-Iuas2nja pada daerah.

Soal Presiden Seumur Hidup

Mengenai penindjauan kembali Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963, MPRS dalam ketetapannja memutuskan menarik kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi mendjadi Presiden Seumur hidup.

Penarikan kembali tsb. diatas tidak mempengaruhi mas a djabatan Presiden Soekarno sampai ada Ketetapan lam dari MPR hasil pemilihan umum, sedang keputusan itu disampaikan kepada Presiden/Mandataris MPRS dengan permintaan maaf.

Sebagai pertimbangan penarikan kembali tsb. disebutkan antara lain bahwa UUD 45 tidak mengenal lembaga Presiden Seumur Hidup dan pengangkatan Presiden Seumur Hidup itu adalah prakarsa MPRS sendiri dan sama sekali bukan kehendak Presiden Soekarno. Disebutkan djuga sebagai pertimbangan bahwa kehendak Presiden Sukarno jang dinjatakan pada waktu menerima Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963 dan kemudian ditegaskan lagi dalam amanat Nawaksara agar pengangkatan tsb. dinilai kembali oleh MPR hasil pemilihan umum, mengandung suasana kebatinan keberatan beliau terhadap pengangkatan tsb. sedang pengangkatan tsb. harus merupakan tanggung djawab MPRS sendiri dan tidak tepat djika pertanggung djawabnja dibebankan pada MPR hasil pemilihan umum.

Pengertian Mandataris MPRS

Pengertian tentang Mandataris menurut Ketetapan itu jalah, bahwa Mandataris MPRS adalah Presiden pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD 1945, Mandataris MPRS berkewadjiban melaksanakan putusan2 jg ditugaskan oleh MPRS untuk dilaksanakannja dan Mandataris MPRS berkewadjiban memberikan laporan pertanggungan djawab mengenai pelaksanaan keputusan MPRS.

Ketetapan Tentang Pemilihan Umum

Ketetapan MPRS tentang Pemilihan umum menjebutkan, bahwa Pemilihan umum jang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat2nja pada tgl. 8 Djuli 1968.

Undang2 Pemilihan Umum dan Undang2 Susunan MPR, DPR dan DPRD sudah harus selesai diundangkan selambat2nja dlm. djangka waktu 6 (enam) bulan sedjak tanggal penetapan ketetapan ini. Susunan DPR dan DPRD terdiri dari golongan politik dan karya dan menugaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan ini, demikian isi Ketetapan tsb.

Pemangku Djabatan Presiden

Berdasarkan pertimbangan2 psikis, psychologis Sidang MPRS ke-IV ini menganggap lebih baik tidak mengisi lowongan djabatan Wakil Presiden. Oleh karenanja, dianggap perlu membuat ketentuan mengenai pedjabat Presiden apabila sewaktu2 Presiden berhalangan, mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewadjibannja guna menghindarkan kekosongan dalam Pimpinan Negara dan Pemerintahan maka MPRS menetapkan apabila Presiden berhalangan maka Letdjen Soeharto selaku pemegang SP 11 Maret 66 memangku djabatan Presiden. (DTS)

Sumber: BERITA YUDHA (06/07/1966)

[1]Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam  Berita”, Buku I (1965-1967), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, Hal 185-187.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.