MPR SAHKAN 4 KETETAPAN

MPR SAHKAN 4 KETETAPAN[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Rapat Paripurna ke 9 SU MPR RI 1998 yang berlangsung di Gedung Graha Sabha Paripurna MPR/DPR tepat pukul 22.00 WIB Senin malam, mengesahkan 4 rancangan ketetapan MPR-RI (Tap MPR RI) tahun 1998, Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR/MPRH. Harmoko secara mufakat bulat menyetujui rantap­rantap hasil kerja Komisi A, B dan C MPR RI itu menjadi Ketetapan MPR-RI 1998.

Sebelum mengesahkan 4 rantap MPR-RI untuk ditetapkan sebagai Ketetapan MPR-RI 1998, kelima fraksi di MPR (F-ABRI, F-UD, F-PDI, F-PP, dan F-KP), dalam Rapat Paripurna ke-9 lanjutan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/MPR, Ny. Fatimah Achmad dan dr. H Abdul Gafur mulai Senin pagi sampai sore menyampaikan pendapat akhir fraksi, yang intinya menyetujui materi bahasan yang sudah diselesaikan Komisi A, B, dan C yaitu Rantap GBHN 1998 oleh Komisi A, lima Rantap Non GBHN oleh Komisi B, dan Rantap Pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto selaku Mandataris MPR-RI oleh Komisi C agar disahkan menjadi Ketetapan MPR-RI. Rapat Paripurna ke 9 ini kemudian dilanjutkan lagi pada Senin malam yang langsung dipimpin oleh Ketua DPR/MPR H Harmoko untuk mensahkan rantap-rantap menjadi Tap MPR.

Dalam menyampaikan pendapat akhir fraksi, F-ABRI tampil dengan juru bicara, Jenderal Pol Drs. Dibyo Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono MA, FUD oleh HM Ardans SH dan Hasan Basri Durin, F-PDI oleh Soedaryanto dan Ismatulnandar, F-PP oleh H Abdul Aziz, Imran Pattisalusiwa SH dan Drs. H Tosari Widjaja, dan pendapat akhir fraksi F-KP dibacakan oleh Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan MSc dan Ny. Hj Sri Redjeki Sumaryoto SH.

Tap MPR

Rantap MPR-RI yang disahkan menjadi Ketetapan MPR-RI 1998 itu adalah Tap MPR-RI tentang Perubahan dan tambahan Atas Ketetapan MPR-RI No.1/MPR/1983 tentang Peraturan tata tertib MPR-RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan MPR-RI No.1/MPR/1998 dan Ketetapan MPR-RI No.1/MPR/1993, Tap MPR-RI tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tap MPR­RI tentang pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto Selaku Mandataris MPR-RI dan Rantap MPR-RI tentang Pemberian Tugas dan Wewenang. Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR-RI dalam rangka penyuk sesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.

Rapat Paripurna SU MPR 1998 pada tanggal 1 Maret 1998 lalu juga telah mengesahkan Keputusan tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR-RI Tahap II tanggal 1-11 Maret 1998 beserta lampirannya.

Sementara itu dua Rantap MPR-RI masing-masing tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI baru akan disahkan pada rapat paripurna ke 10 dan 12 SU MPR RI sesuai jadwal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 10 dan 11 Maret mendatang.

Komisi-Komisi

Sementara itu sebelum fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, rapat paripurna ke 9 SU MPR-RI 1998 di gedung Graha Sabha, Senin pagi yang dipimpin Wakil Ketua MPR/DPR Ny. Fatimah Achmad menyetujui materi bahasan yang sudah diselesaikan Komisi A, B, dan C.

Materi bahasan yang disetujui itu adalah Rancangan GBHN 1998 oleh Komisi A, lima Rancangan Ketetapan (Rantap) oleh Komisi B, dan rancangan tanggapan terhadap pertanggungjawaban Presiden oleh Komisi C. Selanjutnya, rancangan­rancangan akan disahkan dalam Sidang Paripurna ke-9 (lanjutan) di tempat yang sama, Senin malam.

Ketua Komisi A, R Hartono melaporkan pembahasan Rancangan GBHN itu dimulai 20 Oktober dan selesai 23 januari 1998 untuk diserahkan kepada Badan Pekerja MPR.

Selanjutnya Rancangan itu dibahas kembali dalam Komisi A yang akhirnya seluruh fraksi di komisi tersebut menerima Rancangan GBHN 1998.

Menurut dia, hingga selesai pembahasan rancangan itu di tingkat Panitia Ad Hoc (PAH) I, tak satupun menyisakan agenda untuk diselesaikan di forum SU MPR 1998.

Sidang paripurna itu dilanjutkan dengan laporan akhir Komisi B oleh Ketua Komisi B Wiranto yang meminta kepada pimpinan majelis untuk menyetujui lima rantap yang telah dibahas komisi ini menjadi ketetapan MPR.

Lima rantap yang akan menjadi ketetapan MPR itu adalah rantap tentang Tata Tertib MPR, rantap tentang GBHN, rantap Pengangkatan Presiden RI, rantap Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus Kepada Presiden/Mandataris MPR, dan rantap MPR tentang Pengangkatan Wakil Presiden.

Menurut Wiranto, diharapkan rancangan yang dihasilkan melalui proses persidangan yang panjang itu dapat memenuhi harapan rakyat untuk mengakhiri kesulitan yang kini tengah dihadapi bangsa ini.

“Semoga ketetapan ini menjadi sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.” katanya.0

Sementara itu, Ketua Komisi C Ida Bagus Oka melaporkan, kata akhir komisinya terhadap laporan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR. Setelah diadakan pembahasan di tingkat komisi, seluruh fraksi menerima laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Presiden Soeharto 1 Maret 1998.

Dalam kaitan itu, FUD dapat melihat keberhasilan pembangunan selama lima tahun sehingga fraksi tersebut menerima dengan bulat dan utuh laporan pertanggungjawaban. FPP menghargai laporan itu, mengakui adanya keberhasilan pembangunan di samping masih ada kekurangannya.

“FPP dapat menerima laporan pertanggungjawaban Presiden.” kata Oka.

Sedangkan, FPDI menerima dengan baik dan FKP menerima sepenuhnya. F-ABRI, kata Ketua Komisi C, telah melihat adanya peningkatan taraf hidup masyarakat serta adanya peningkatan stabilitas yang mantap.

“Karena itu, FABRI menerima sepenuhnya laporan pertanggungjawaban.” kata Oka.

Atas sikap seluruh fraksi tersebut, Komisi C merekomendasikan agar rantap laporan pertanggungjawaban Presiden disahkan menjadi Ketetapan (Tap) MPR 1998. (Tim SK).

Sumber : SUARA KARYA (10/03/1998)

___________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 233-236.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.