MPR SAHKAN 4 KETETAPAN

MPR SAHKAN 4 KETETAPAN[1]

 

Jakarta, Bisnis

Sidang paripurna MPR tadi malam mensahkan empat Rancangan Ketetapan MPR menjadi Ketetapan MPR termasuk Tap MPR tentang GBHN 1998.

Pengesahan keempat Rantap MPR menjadi Tap MPR itu diambil setelah semua fraksi yakni FKP, FABRI, FPDI, FPP dan FUD menyatakan dapat menerima empat rantap hasil Komisi A, B dan Komisi C MPR untuk disahkan menjadi Tap-Tap MPR. Keempat rantap yang disahkan menjadi Ketetapan MPR itu yakni Rantap MPR tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR No.1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Tap MPR No.1/MPR/1988 dan Tap MPR No.1/MPR/1993.

Selain itu Rantap MPR tentang GBHN 1998, Rantap tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto selaku Mandataris MPR, Rantap MPR tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sedangkan Rantap MPR tentang Pengangkatan Presiden RI, serta Rantap MPR tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI, belum disahkan menunggu hasil pemilihan Presiden dan Wapres.

Fraksi ABRI

Fraksi ABRI secara resmi menyatakan, menerima naskah rancangan GBHN 1998, pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR dan seluruh rancangan ketetapan yang telah dibahas untuk dijadikan Ketetapan MPR termasuk Rantap Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden.

Juru bicara F-ABRI Dibyo Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono pada pendapat akhir Rapat Paripurna IX menegaskan sikap fraksinya memohon kepada Majelis memilih dan menetapkan HM. Soeharto sebagai Presiden/Mandataris MPR masa bakti 1998-2003 dan BJ Habibie sebagai Wapres periode yang sama.

Fraksi PDI

Sementara itu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) saat menyampaikan pendapat akhir mengatakan kesepakatan yang dibuat pemerintah dengan Dana Moneter Internasional (IMF) agar jangan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Dalam pendapat akhir yang disampaikan Soedaryanto, FPDI menyatakan, dapat

menyetujui langkah pemerintah untuk meminta bantuan ke IMF, karena kerja sama dengan lembaga itu memang sudah lama dan IMF memiliki dana serta tenaga ahli yang diharapkan dapat membantu mengatasi krisis moneter.

Fraksi PP

Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dalam pendapat akhirnya menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban Presiden Soeharto seperti sudah dibahas dalam Komisi C, rantap-rantap hasil kerja Komisi B, dan rancangan GBHN yang dibahas Komisi A.

Dalam pendapat akhir yang dibacakan secara bergantian oleh H. Abdul Aziz Imran Pattisahuriwa dan H. Tosari Widjaja, FPP meminta kepada majelis agar rantap­rantap tersebut dijadikan Ketetapan MPR.

Pendapat akhir itu, juga memuat tujuh harapan FPP yang menyangkut masalah ekonomi dan politik. Harapan itu adalah pertumbuhan ekonomi yang telah menghantarkan terciptanya ekonomi bangsa, dibarengi pemerataan yang lebih luas.

Harga Diri Bangsa

Sedangkan FUD melalui juru bicaranya Hasan Basri Durin, menyatakan bersama rakyat di daerah siap menghadapi keadaan ekonomi terburuk sekalipun.

Menurut FUD, nilai rupiah terhadap dolar boleh turun tetapi harga diri bangsa tidak boleh menurun sedikitpun.

“Kami FUD bersikap akan tetap mempertahankan integritas bangsa.” tandas juru bicara FUD.

FUD juga mengajak semua pihak untuk bekerja terus.

“Kita masih memiliki kekayaan yang luar biasa, marilah bekerja keras, tiada lahan tanpa tanaman dan tiada tanaman tanpa produksi.”

Sementara itu FKP melalui juru bicaranya. Sri Rejeki Sumaryoto mengatakan tantangan yang kita hadapi dewasa ini terutama adalah masalah ekonomi dan moneter yang melanda Asia Timur termasuk Indonesia.

Menurut FKP, apabila situasi ini terus berlarut-larut maka pembangunan yang telah diupayakan dengan susah payah selama ini seolah-olah tidak berarti.

Sumber : BISNIS INDONESIA (10/03/1998)

____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 236-238.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.