MENYUSUL PRESIDEN, MENTERI, GAJI GUBERNUR JUGA SIAP DIPOTONG

MENYUSUL PRESIDEN, MENTERI, GAJI GUBERNUR JUGA SIAP DIPOTONG[1]

 

Jakarta, Media

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan kesiapan pihaknya untuk dipotong gaji pokok sesuai imbauan Presiden Soeharto. Berdasarkan imbauan itu yang terkena pemotongan gaji pokok adalah para pejabat eselon I. Sehingga ada lima pejabat Pemda DKI yang akan kena yakni Gubernur, sekwilda, dan empat wakil Gubernur.

Namun begitu, ujar Sutiyoso, pihaknya berniat untuk memotong gaji pokok para wali kota sampai pejabat eselon IV Untuk itu, pejabat teras Pemda DKI mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut. Tetapi, katanya, sebelum melakukan pemotongan. pihaknya lebih dahulu meminta saran dan pendapat serta melihat dampak terhadap keluarga masing-masing hila ada pemotongan.

“Kalau pemotongan itu ternyata memberatkan beban keluarga pejabat yang bersangkutan. Tentu tidak kita lakukan pemotongan. Artinya kita harus melihat situasi dan kondisi instansinya ditambah kebutuhan keluarga pejabat bersangkutan.” ungkap Sutiyoso sambil menambahkan pemotongan gaji pokok tersebut jangan sampai berdampak terlalu berat bagi keluarga pejabat tersebut.

Mengenai implementasi dan teknis pengeluaran dana dari hasil pemotongan gaji pokok eselon I itu juga masih abstrak. Karena itu, kita tunggu dulu pengarahan dari pemerintah. Kalau dari pemerintah belum ada pengarahan yang jelas, menurut Sutiyoso, pihaknya akan menyalurkan kepada mereka yang benar-benar butuh bantuan, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah IDT.

Gubernur, wakil Gubernur, para bupati dan seluruh pejabat eselon I dan II se-Sultra juga sepakat menyerahkan kepada negara gaji pokok mereka selama satu tahun terhitung mulai April 1998 untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pengentasan kemiskinan.

“Ini keputusan bersama dan ikhlas dari seluruh pejabat yang bersangkutan, karena merasa ikut prihatin dengan kesulitan yang dialami sesama warga negara yang kurang mampu sebagai dampak krisis moneter.” kata Gubernur Kaimoeddin di Kendari Kamis.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Edy Waluyo, dalam kaitan itu juga menyatakan kesiapan pihaknya membantu masyarakat tidak mampu setiap bulan melalui honor dewan. Soalnya dewan tidak punya gaji pokok seperti eksekutif melainkan honor. Namun soal besar kecilnya tergantung masing-masing anggota dewan. Sebab kebutuhan keluarga masing-masing wakil rakyat berbeda -beda, sehingga tidak boleh disamaratakan.

Menurut Edy karena anggota DPRD DKI itu terdiri dari beberapa unsur organisasi politik, maka rencana memberi bantuan tersebut harus benar dimusyawarahkan dulu.

“Tidak boleh sistem komando”.

Setuju

Ketua FKP DPRD DKI Fatommy, Ketua FPP DPRD DKI Achmad Suaidy Ketua F-ABRI DPRD DKI, Sumekar, Ketua F-PDI DPRD DKI, Lukman F Mokoginta, dan Wakil Ketua F-PP DPRD DKI Elishman Iljas, saat ditanya kesiapan mereka menyumbangkan sebagian dari honornya untuk rakyat Jakarta yang kurang mampu umumnya mereka setuju. Begitu juga para anggota DPRD DKI lainnya menyatakan setuju. Namun nilainya relatif dan tergantung kebutuhan keluarga masing­masing dewan.

Menurut Fatommy, memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu berkaitan dengan krisis ekonomi ini, khusus kalangan DPRD DKI tidak perlu lamanya sampai satu tahun seperti pejabat eselon I. Begitu juga besarnya jangan dipaksakan. Sebab kalau dipaksakan, itu namanya bukan bersifat bantuan lagi.

Namun, ada juga anggota dewan yang mengeluh bila menyumbangkan honornya terlalu besar. Sebab banyak anggota Legislatif sekarang ini terlibat utang I (kredit) potong gaji. Tetapi ada juga yang menyatakan rela dan ikhlas menyumbangkan honornya sampai Rp.100.000 tiap bulan.

Sementara itu, Kepala Humas BAKN Pusat Yudi Yitno mengatakan jumlah pegawai negeri golongan IV di seluruh Indonesia sebanyak 895 orang dengan variasi gaji yang diperolehnya berkisar Rp.282.900-Rp.722.500.

Rinciannya, untuk golongan IVA dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji Rp.282.900 sampai tertinggi Rp.617.600. Gaji untuk golongan IV B berkisar Rp.294.200-Rp.642.300 dan untuk golongan IV C berkisar Rp.306.000-Rp.694.700.

Sedangkan gaji untuk golongan IV D berkisar Rp.318.200-Rp.694.700 dan untuk golongan VI D gajinya berkisar Rp.331.000-Rp.722.500. Untuk mencapai gaji tertinggi ini pegawai negeri harus bekerja sekitar 30 tahun dengan memperoleh kenaikan pangkat berkala, katanya menjawab Media di Jakarta kemarin.

Sumber : MEDIA INDONESIA (20/03/1998)

___________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 878-880.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.