MENTRANS TENTANG ISTILAH LAHIRNYA PANCASILA

MENTRANS TENTANG ISTILAH LAHIRNYA PANCASILA

 

 

Koperasi Serbaguna Gotongroyong (Kosgoro) tidak akan ikut dalam apa yang dinamakan “peringatan hari lahir Pancasila secara nasional” yang menurut kabar akan diadakan 1 Juni nanti di Istora Senayan.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Transmigrasi Martono, selaku pucuk pimpinan organisasi massa tersebut, ketika menanggapi berita di salah satu suratkabar Ibukota tentang akan adanya peringatan semacam itu.

Berita bersumberkan Ki Utomo Dannadi, yang mengaku humas persatuan Keluarga Besar Pelajar Pejuang Kemerdekaan (PKBPPK), itu menyebutkan bahwa peringatan tersebut diselenggarakan PKBPPK bersama Kosgoro dan Yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta). Bahkan berita itu menyebutkan bahwa Presiden Soeharto diharapkan hadir untuk memberikan sambutan.

“Itu tidak benar. Pak Harto belum pernah diundang pada peringatan itu,” kata Martono kepada wartawan Sabtu setelah ia melapor kepada Presiden di kediamannya, Jalan Cendana Jakarta.

Ia mengaku pernah dihubungi salah seorang tokoh Yapeta untuk urusan peringatan itu, namun ketika itu ia menjawab hal itu akan dibicarakan dulu dengan pengurus Kosgoro lainnya.

“Sampai hari ini saya belum sempat membicarakan soal itu dengan rekan-rekan dari Kosgoro,” katanya.

Martono berpendapat, 1 Juni 1945 bukan hari lahir Pancasila, melainkan lahirnya istilah Pancasila, sama nilainya dengan 18 Agustus 1945 yang merupakan lahirnya istilah UUD 1945.

“Sebab lima unsur yang ada dalam Pancasila itu sendiri sudah dimiliki bangsa Indonesia jauh sebelum istilah itu diucapkan Bung Karno 1 Juni 1945,” demikian kata Martono.

Dengan dasar pandangan itu, katanya, peristiwa itu tidak penting diperingati. Namun ia mengakui, Bung Karnolah yang menggali Pancasila. Ia menambahkan, Kosgoro tidak akan ikut dalam peringatan itu karena dapat menimbulkan pro-kontra di masyarakat yang bisa berkembang menjadi pertentangan.

Kepada Presiden, Menteri Martono melaporkan rencana pembangunan tahap kedua daerah transmigrasi yang antara lain mengundang investasi perusahaan swasta dalam upaya meningkatkan pendapatan para transmigran.

Dengan usaha Pemerintah di bidang transmigrasi sekarang ini, katanya, hasilnya hanya cukup sekedar menghidupi para transmigran sehari-hari. Untuk meningkatkan taraf hidup mereka diperlukan investasi tambahan.

Potensi untuk mengembangkan daerah transmigrasi, menurut Martono, cukup besar, karena sekarang ini banyak lahan jatah transmingran (2 hektar) yang belum digarap seluruhnya.

“Untuk itu saya mengundang perusahaan swasta nasional atau asing untuk menanam modal di daerah transmigrasi dan bekerja sama dengan para transmigran membuka suatu usaha pertanian atau lainnya,” demikian Martono. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (09/05/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 129-130.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.