MENSESNEG JANGAN BERI PUNGUTAN YG TIDAK WAJAR

MENSESNEG JANGAN BERI PUNGUTAN YG TIDAK WAJAR

 

 

Mensesneg Sudharmono SH mengimbau masyarakat termasuk kalangan usaha untuk tidak memberikan pungutan yang tidak semestinya.

Pemerintah menganjurkan pada dunia usaha untuk tidak memberikan pungutan­pungutan liar kepada aparat negara, katanya menjawab pertanyaan Komisi II DPR dalam rapat kelja yang dipimpin ketuanya, Purwosasmito di Jakarta Selasa.

Komisi II dalam kesempatan itu menanyakan masih adanya hambatan pembangunan berupa pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Mensesneg menegaskan, pemerintah selalu menerima dan menanggapi setiap keluhan masyarakat terutama dari dunia usaha, tetapi pemerintahpun menganjurkan agar tidak memberikan pungutan-pungutan liar itu kepada aparat, ujarnya.

Gerakan nasional itu dicanangkan bukan berarti sebelumnya pemerintah tidak memperhatikan hal itu. Namun, sejak Pelita I pemerintah telah melaksanakannya lewat berbagai kegiatan pembinaan aparatur negara agar bersih dan berwibawa.

Meskipun hasilnya masihjauh dari keinginan, namun aparatur pemerintah sekarang jauh lebih maju dan mempunyai kemampuan sehingga mampu melaksanakan pembangunan.

Kendati demikian, bangsa Indonesia, ujar Sudharmono, tidak boleh puas, bahkan justru harus berusaha bekerja keras dan menutupi lobang-lobang kebocoran yang ada.

Dengan peningkatan efisiensi, produktivitas dan disiplin nasional kita akan menemukan terobosan-terobosan untuk keluar dari kesulitan ekonomi, ujarnya.

Menjawab pertanyaan anggota Dewan, Sudharmono mengatakan, yang dimaksud pendatang haram di Malaysia belum tentu imigran gelap, tapi imigran yang mempunyai masalah.

Ia menjelaskan, masalah itu dibicarakan oleh Presiden Soeharto dan PM Mahathir dalam kunjungan lalu ke Kualalumpur, dan bagi Malaysia hal itu bukan merupakan masalah serius.

Sebetulnya itu soal kecil, bukan semata-mata masalah warga negara Indonesia masuk gelap, sebab nyatanya kita saling membutuhkan, katanya.

Dalam pembicaraan pimpinan kedua negara, Presiden Soeharto menyatakan kalau ada masalah menyangkut WNI yang belum menjadi warga negara Malaysia, agar sejak pagi-pagi dibicarakan di tingkat teknis antar pemerintah, sehingga kedua negara dapat mengambil tindakan setepatnya, sehingga tidak menjadikan masalah kecil dibesar­besarkan dan berlarut-larut jadi masalah politik, ujarnya.

Menjawab pertanyaan mengenai pembangunan Gelora Senayan menjelang penyelenggaraan SEA Games, Mensesneg mengatakan Gelora Senayan hanya akan mengalami penyempurnaan, karena sudah cukup representatif.

Baik Depdikbud maupun Setneg menurut Sudharmono, tidak mendapat anggaran untuk itu, kecuali KONI, ujarnya.

Menjawab pertanyaan tentang kapan Inpres Sektor Informal akan dikeluarkan, Mensesneg menjelaskan konsep tersebut sedang diproses.

Sekarang dalam pembahasan antar departemen yang dikoordinasi oleh Sekneg, demikian Sudharmono. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (10/02/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 385-386.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.