MENPORA USULKAN TIGA LEMBAGA BARU

MENPORA USULKAN TIGA LEMBAGA BARU[1]

 

 

Jakarta, Antara

Menpora Hayono Isman mengusulkan tiga lembaga baru pembinaan olah raga nasional, yaitu Departemen Olah Raga sebagai pengganti Kantor Menpora, Bappomas (Badan Pembinaan dan Pengemban gan Olah Raga Nasional), dan KONI yang dipimpin Menpora sebagai ketua umum.

Hasil rumusan itu diungkapkan Hayono Isman setelah menutup Konferensi Olah Raga Nasional yang berakhir di Jakarta Jumat mal am, kendati kepastiannya baru akan diketahui setelah mengadakan  konsultasi dengan Presiden Soeharto.

Menurut dia, jika Kantor Menpora berubah jadi departemen, maka akan dimilikinya jajaran di daerah, baik kanwil maupun kandep.

Altematif kedua ialah pendirian Bappomas, yang akan membantu Menpora dalam memperkuat koordinasi.

“Badan ini akan dapat membantu Menpora dalam perencanaan dan kontrol APBN, sehingga segala perencanaan dan kontrol anggaran yang sekarang tersebar di berbagai departemen teknis akan berada di tangan Menpora.” kata Hayono.

Unsur KONI harus ada pada badan tersebut. KONI sebagai Non-Govermental Organization (NGO) dan Bappomas lembaga pemerintah non-departemen (LPND).

Hayono yakin tidak akan terjadi tumpang tindih antara KONI dan Bappornas karena ada mekanisme kemitraan dan saling tunjang.

“Unsur KONI harus ada di Bappornas untuk posisi manajemen yang tinggi. Bappornas akan lebih kuat mendukung KONI.” tambah Hayono.

Dikatakannya, dari hasil konferensi , para peserta cenderung memilih alternatif kedua (Bappornas).

Untuk pilihan nomor satu (kantor Menpora menjadi departemen), kemungkinannya kecil karena terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan.

Namun, kemungkinan berdirinya Bappornas perlu dirundingkan lebih dahulu dengan KONI. Kecuali itu, konferensi juga merumuskan aspek lain yang menyangkut olah raga sebagai pendidikan dan kesegaran jasmani bangsa.

Keduanya, kata Hayono, membahas olah raga bukan sebagai prestasi namun bagaimana meningkatkan kualitas jasmani warga negara Indonesia untuk menunjang produktivitas. Mengenai program Garuda Emas, Hayono menegaskan sampai saat ini masih milik KONI dan belum menjadi program nasional.

 

One gate Policy (OGP)

Tentang kebijakan satu pintu (one gate policy = OGP), Hayono mengatakan untuk anggaran 1998-99 Menpora mendapat kepercayaan untuk mengadakan perencanaan olah raga nasional dalam APBN.

“Sebelum ini perencanaan dan pengawasan langsung dilakukan Bappenas. Namun, kali ini oleh Menpora terlebih dahulu sebelum diajukan ke Bappenas.” katanya.

Dulu tidak ada kewenangan Kantor Menpora untuk mengawasi perencanaan dan pengawasan di departemen teknis yang menyelenggarakan pembinaan olah raga, misalnya Depdikbud. (F.OK05/0KZS/23:24/SP01128/02/97 23:33)

Sumber: ANTARA (06/03/1997)

_________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 558-559.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.