MENPERA : SURAT EDARAN PEMDA KENDARI HARUS DICABUT

MENPERA : SURAT EDARAN PEMDA KENDARI HARUS DICABUT[1]

 

Solo, Antara

Menpera Akbar Tanjung meminta Walikotamadya Tingkat II Kendari segera mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 648.3/25/97 yang melarang pembangunan rumah sangat sederhana (RSS) di wilayah Kendari dengan alasan menyebabkan munculnya kawasan kumuh.

Usai membuka seminar dalam rangka HUT REI ke-25 di Solo, Senin, Menpera menyatakan akan segera mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara serta Walikotamadya Kendari untuk: meminta mereka segera mencabut SE tersebut.

“Saya mungkin akan ke sana dalam minggu-minggu ini bersama jajaran REI untuk menyelesaikan kasus ini.” Kata Akbar Tanjung dengan nada keras.

Pernyataan keras terhadap sikap Pemda Tingkat II Kendari tersebut juga disampaikan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Edwin Kawilarang usai Rapat Paripurna DPP REI, Sabtu (1/3).

Menurut Edwin, sikap Pemda Tk ll Kendari tersebut dapat diartikan bahwa kota Kendari tertutup bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pegawai negeri sipil (PNS) golongan I dan IT.

Sementara itu, Ketua DPD REI Sultra Fachruddin Massarampa menyatakan, SK pelarangan pembangunan RSS itu sama saja dengan membunuh peluang usaha bagi pengembang setempat. Apalagi, perumahan di Kendari sebagian besar dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya PNS golongan I dan IT.

“Keputusan itu tidak manusiawi dan sangat merugikan pengembang. Jika tidak segera dicabut para pengembang RSS akan ambruk karena tidak mempunyai pekerjaan.” kata Fachruddin.

Oleh karena itu, ia meminta SK tersebut segera dicabut, karena seluruh pengembang di Kendari merupakan pengembang RSS dan lahan untuk pengembangan RSS masih sangat luas.

Menurut dia, Sultra masih memiliki lahan seluas ribuan hektare untuk pembangunan RSS, sementara izin lokasi yang telah diterbitkan baru sebesar 200 hektare. Dengan diterbitkannya SE pelarangan pembangunan RSS di Kendari tersebut, pembangunan rumah di daerah itu akan terhenti, bukan saja oleh pengembang anggota REI, tapi juga oleh Perumnas dan Koperasi.

Ia juga menegaskan, alasan yang diajukan Pemda Kendari dalam SE itu sangat keliru dan mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap GBHN dan peraturan hunian berimbang 1:3:6.

“Ini merupakan pelecehan terhadap Menpera dan Presiden Soeharto yang secara jelas menggariskan pembangunan RSS sebanyak-banyaknya di semua wilayah agar dapat terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.” katanya.

Fachruddin juga menolak bila pembangunan RSS dianggap menimbulkan kawasan kumuh dan mengganggu terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Taman.

“Kita sudah menanyakan pada Pemda dimana kekumuhannya. Tapi Pemda tidak bisa menjawab. Soalnya, RSS di Kendari dibangun minimal tipe 36. Jalan pun dibuat selebar 12 meter.”

Kawasan kumuh

SE Pemda Tingkat II Kendari yang diterbitkan tanggal 28 Desember 1996 itu menyatakan bahwa hasil Rapat Sekretaris Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Kendari dengan para pejabat instansi terkait memutuskan untuk mengantisipasi konsep Pembangunan Kota dalam Taman, maka pembangunan RSS tidak diperkenankan di Kendari.

“Memperhatikan konsep RSS, pada gilirannya akan menciptakan satu kondisi lingkungan jadi kumuh.” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Menurut SE itu, pembangunan RSS tidak diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tahun 1992 mengenai konsep hunian berimbang 1:3:6. Padahal, komponen 6 dalam hunian berimbang itu, menurut SK Menpera tahun 1995 terdiri atas satu rumah sederhana (RS) dan lima RSS.

SE itu juga menegaskan, pembangunan RSS tidak diperkenankan lagi, terkecuali yang sudah terlanjur memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bangunan yang sudah jadi, atau IMB-nya dalam proses penyelesaian.

SE tersebut juga mengancam akan membongkar pembangunan RSS yang dilakukan pengembang tanpa IMB.

Sumber : ANTARA (03/03/1997)

_________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 266-268.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.