MENPEN : PRESIDEN TIDAK MENGATAKAN SIAP MUNDUR

MENPEN : PRESIDEN TIDAK MENGATAKAN SIAP MUNDUR[1]

 

Jakarta, Republika

Presiden Soeharto menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan siap mengundurkan diri seperti dikutip beberapa media massa dalam pertemuan Kepala Negara dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Rabu lalu.

Penjelasan Presiden itu disampaikan Menteri Penerangan Alwi Dahlan kepada wartawan di kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta, Jumat, beberapa jam setelah Kepala Negara tiba kembali di tanah air dari Kairo sekitar pukul 04.00.

Ucapan lengkap Presiden di depan masyarakat Indonesia di Kairo itu, seperti dikutip oleh Menpen Alwi Dahlan adalah sebagai berikut :

“Sebetulnya, kalau masyarakat tidak lagi memberi kepercayaan sebetulnya tidak apa-apa, kalau tidak diberi kepercayaan. Saya sendiri juga mengatakan kalau sudah tidak dipercaya ya sudah, saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata. Saya barangkali tidak dipercaya oleh rakyat, saya akan menjadi pandito, akan mendekatkan diri dengan Tuhan, membimbing anak-anak supaya menjadi orang yang baik dan juga ada masyarakat, bisa memberi nasihat bagi negara, tut wuri handayani. Jadi tidak menjadi masalah kalau saya tidak ada kepercayaan dari rakyat kembali. Tidak akan menjadi penghalang apalagi sampai mematikan kelangsungan hidup negara dan bangsa ini.”

Ketika mengulas ucapan Presiden itu, Menteri Alwi Dahlan mengatakan jika dibaca hati-hati, maka jelas bahwa bagi Presiden Soeharto yang penting adalah kelangsungan hidup negara dan bangsa dan itu bentuknya sangat berkait dengan undang -udang dasar.

“Itu berarti apapun yang dilakukan harus secara konstitusional. Jadi dengan demikian jelas beliau tidak mengatakan ‘saya siap mundur’ seperti diinterpretasikan beberapa pihak.” kata Menteri Alwi Dahlan.

Presiden Soeharto, kemarin, selama dua setengah jam sejak pukul 09.00 pagi di Jl. Cendana, Jakarta, menerima Wakil Presiden BJ Habibie, Menko Polkam Feisal Tanjung, Mendagri Hartono, Menpen Alwi Dahlan, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, Menkeh Muladi, Jaksa Agung Soedjono Chanafiah, Mensesneg Saadilah Mursjid, dan Ka Bakin Moetojib guna menerima laporan sekembali ke tanah air dari Kairo.

Tafsiran beberapa media mengenai Pak Harto siap mundur sebelumnya telah mendapat tanggapan sebagian masyarakat. Bahkan Ketua DPR/MPR H Harmoko pun ketika berdialog dengan tokoh-tokoh hukum mengatakan akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk membahas “pernyataan” Presiden Soeharto tersebut.

“Pimpinan MPR akan bertemu Presiden, sampai seberapa jauh nanti kalau dia mundur itu dalam kapasitas bagaimana. Kemudian apakah melalui sidang umum atau sidang istimewa, itu ada aturannya.” kata Harmoko yang didampingi Wakil Ketua Syarwan Hamid dan Fatimah Achmad serta Sekjen DPR Afiff Ma’roef (Republika, 15/5).

Pada jumpa pers, kemarin, hal tersebut dikonfirmasi wartawan kepada Menpen.

Berikut petikannya :

“Apakah dibicarakan juga mengenai rencana pertemuan dengan pimpinan DPR?”

“Tidak ada. Tapi pimpinan DPR dipersilakan memikirkan tiga UU itu. UU politik itu memang dibicarakan. Beliau senang karena DPR telah mulai dalam hal itu dan BP7 dapat instruksi, dan kita telah membentuk tim untuk melihat berbagai alternatif tentang penyempurnaan atau perubahan UU politik.”

“Apakah pemerintah melihat perlu ada sidang istimewa untuk membahas soal reformasi?”

“Ya pemerintah selalu mengacu kepada UUD. Kita tahu bahwa presiden itu sumpah jabatannya adalah memegang teguh pelaksanaan UUD dan UUD mengatakan sidang istimewa dilakukan jikalau presiden melanggar UUD dan tidak melaksanakan GBHN. Ini saya sebagai kepala BP7 dan juga rakyat cinta beliau.”

Sumber : REPUBLIKA (16/05/1998)

__________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 307-308.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.