MENPEN ALWI DAHLAN : PAK HARTO TIDAK NYATAKAN ‘SIAP MUNDUR’, PAK HARTO SETIBA DI TANAH AIR.

MENPEN ALWI DAHLAN : PAK HARTO TIDAK NYATAKAN ‘SIAP MUNDUR’, PAK HARTO SETIBA DI TANAH AIR.[1]

 

 

Jakarta, Merdeka

Presiden Soeharto sekembalinya dari Kairo, Mesir, memanggil Wapres BJ Habibie serta sejumlah menteri jajaran Polkam untuk mendengar laporan perkembangan situasi terakhir, di kediaman Jalan Cendana, Jakarta, kemarin.

Dalam pertemuan yang diikuti Wapres dan delapan menteri serta pejabat setingkat, Presiden menjelaskan ucapannya ketika bertatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, yang dikhawatirkan menimbulkan salah persepsi.

“Intinya, Presiden mengatakan sebetulnya, tidak ada kata-kata menyatakan saya siap mundur. Itu tidak benar diucapkan.” kata Menpen Alwi Dahlan memberi keterangan.

Presiden tiba dari Kairo hari Jumat pukul 04.01 WIB di Lanuma Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pertemuan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung sekitar satu jam 20 menit. Para menteri yang hadir diantaranya Menko Polkam Feisal Tanjung, Mendagri R Hartono, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, Mensesneg Saadilah Mursjid, Menkeh Muladi, Menpen Alwi Dahlan, Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro dan Kabakin Letjen (Purn) Moetojib.

Alwi Dahlan menyatakan, setelah mendengar laporan Menko Polkam dan evaluasi para Menteri berkaitan kerusuhan yang terjadi, Presiden menginstruksikan untuk mengambil tindakan sesuai UU terhadap pihak yang jelas-jelas melakukan kegiatan kriminal seperti penjarahan dan perampokan. Kepada rakyat banyak, disampaikan imbauan agar tenang dan bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan sehingga masyarakat dan bangsa jangan sampai menderita karena tindakan-tindakan yang dilakukan di luar hukum dan UUD.

Menpen menyebutkan, pada pertemuan itu kasus penembakan-penembakan terhadap mahasiswa dilaporkan oleh Menhankam/Pangab. Intinya, kata Menpen, ada temuan yang menunjukkan titik-titik terang dan disetujui tindakan Menhankam/Pangab menjelaskan secara transparan kepada masyarakat.

Presiden kata Alwi, selalu terbuka terhadap saran-saran reformasi politik dan bergembira melihat perkembangan dan tanggapan terhadap imbauan saran-saran itu. Presiden menyambut baik dan mendukung langkah-langkah reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum yang sudah bergulir.

Misalnya, akan menerima saran-saran reformasi terpadu dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum dari Universitas Indonesia. Langkah ini dinilai baik, karena yang terpenting betul-betul mengajukan saran-saran bagaimana reformasi itu dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki.

“Karena itu, Presiden ingin mendengarkan lebih lanjut dan kalau saya tidak salah besok akan menerima Universitas Indonesia untuk mendengarkan saran tersebut.” Kata Alwi Dahlan.

Sidang Istimewa

Ditanya apakah pertemuan itu membicarakan juga berdirinya Majelis Amanat Rakyat (MAR), Menpen menjawab masalah itu tentu saja dilaporkan, namun inti pembahasan berkaitan dengan segala sesuatu dari segi konstitusi.

Sedangkan soal pertemuan dengan pimpinan DPR, Alwi mengatakan, masalah itu tidak disinggung.

“Tidak ada. Tapi pimpinan DPR dipersilakan memikirkan UU politik. Presiden senang karena DPR telah mulai dalam hal itu dan BP-7 dapat instruksi, dan kita telah membentuk tim untuk melihat berbagai alternative tentang penyempurnaan atau perubahan UU politik.” jelasnya.

Menyangkut peninjauan harga BBM, Alwi mengatakan, tentu ini prakarsa DPR dan berusaha menyuarakan apa yang diinginkan rakyat. Presiden, katanya, menginstruksikan agar diperhatikan dengan sungguh-sungguh sebab ini yang paling penting dan tidak boleh menambah beban rakyat.

“Jadi segala sesuatu yang menyangkut beban rakyat harus kita pikirkan walaupun tentu ada permasalahan subsidi dan sebagainya. Karena itu proses sedang berjalan ya kita tunggu sampai akhir, kalau tidak salah, sampai Jumat. Jadi saya kira hari ini (kemarin) akan ada pengumuman dari Mentamben.” jawabnya.

Dalam keterangannya, Menpen Alwi Dahlan juga mengutip secara lengkap pernyataan Presiden Soeharto yang disampaikan di Kairo, yakni :

“Kalau masyarakat tidak lagi memberi kepercayaan, sebetulnya tidak apa-apa tidak memberi kepercayaan. Sebab kalau tidak dipercaya yah sudah. Saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata. Saya barangkali tidak dipercaya oleh rakyat, saya akan menjadi pandito akan mendekatkan diri dengan Tuhan. Membimbing anak-anak supaya menjadi orang yang baik, juga kepada masyarakat bisa memberi nasehat, bagi negara Tut Wuri Handayani. Jadi tidak menjadi masalah kalau tidak ada kepercayaan rakyat kembali. Tidak akan menjadi penghalang, apalagi sampai mematikan kelangsungan hidup negara dan bangsa ini.”

Jadi, menurut Menpen, kalau dibaca hati-hati ucapan ini, jelas bagi Presiden yang penting kelangsungan hidup negara dan bangsa di mana sangat berkait dengan kelangsungan UUD.

“Jadi berarti apapun yang dilakukan harus secara konstitusional, dengan demikian jelas Presiden tidak mengatakan, saya siap mundur seperti yang telah banyak diinterpretasikan banyak pihak.” Kata Alwi Dahlan. (FN).

Sumber : MERDEKA (16/05/1998)

___________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 305-307.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.