MENPANGAN : PENGUSAHA MAKANAN LOKAL HENDAKNYA BERBENAH DIRI

MENPANGAN : PENGUSAHA MAKANAN LOKAL HENDAKNYA BERBENAH DIRI[1]

 

Yogyakarta, Antara

Menpangan Prof Dr Ibrahim Hassan mengingatkan, agar makanan lokal/ tradisional tidak kalah bersaing dengan makanan dari luar negeri yang masuk Indonesia melalui sistem waralaba, pengusaha mak:anan lokal harus berbenah diri.

“Bentuk makanan lokal boleh berubah, tetapi rasa harus tetap seperti aslinya. Ini ciri khas yang harus dipertahankan seperti aslinya.” kata Menpangan seusai memberi sambutan dalam Simposillin Ilmu-ilmu Humaniora memperingati dies natalis ke-50 Fakultas Sastra UGM Yogyakarta, Kamis.

Menurut Ibrahim Hassan, bila program makanan tradisional terus digalakkan, sebagaimana yang pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, maka makanan dari luar negeri tidak “berani” masuk.

Ia menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas makanan tradisional, pemerintah akan mengadakan pelatihan kepada pengusaha mak:anan lokal, utamanya menengah­ kecil.

“Pokoknya untuk pengusaha kecil, sampai kapanpun upaya peningkatan kualitas akan terus dilakukan.” tambahnya.

Karena persaingan di bidang makanan cenderung menajam, maka Menpangan mengingatkan, agar semua pihak bekerja lebih keras lagi, karena keberadaan bisnis sistem waralaba tidak bisa ditolak.

“Saat ini bisnis waralaba sudah semarak, dan pemerintah sudah mengantisipasinya agar tidak  sampai menjamur di tingkat kabupaten. Kalau sampai menjamur, dikhawatirkan makanan produk kita akan tersingkir. Apa kita mau mengorbankan mak:anan asli kita sendiri.” katanya.

Sebelumnya pihaknya sudah memikirkan upaya memajukan makanan lokal, tapi saat itu gaungnya belum senyaring sekarang, setelah Presiden Soeharto minta, agar bisnis waralaba mak:anan tidak masuk di kabupaten.

“Kita wanti-wanti (mengingatkan), agar semua bupati tidak mudah memberi izin bisnis waralaba masuk ke wilayahnya, hanya karena gengsi. Anak-anak muda sekarang suka mak:anan yang bergengsi, bukan yang sehat.” kata Menpangan.

Menpangan menegaskan, apa yang coba dilakukan pemerintah saat itu bukan menggugat keberadaan waralaba, tetapi justru menggugat kecenderungan kian banyaknya orang yang menyukai makanan dari luar yang masuk lewat sistem waralaba.

“Jangan menggunakan uang bapak Anda untuk membeli makanan waralaba, lantas uangnya mengalir ke luar negeri.” katanya.

Indonesia memang tidak memiliki undang-undang yang melarang masuknya makanan waralaba dari luar negeri.

“Jadi hal itu sifatnya imbauan. Kita informasikan kepada masyarakat agar mereka mencintai makanan produk sendiri.” katanya.

Meski demikian, katanya, langkah tersebut harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu, misalnya memperbaiki kualitas racikan, penampilan serta kemasannya.

“Kalau negara lain bisa, mengapa kita tidak. Dengan cara seperti itu, maka kita tidak menyalahi aturan yang ditetapkan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).”

Sumber : ANTARA (18/10/1996)

_______________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 459-460.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.