MENLU AS SARANKAN PRESIDEN SOEHARTO MUNDUR

MENLU AS SARANKAN PRESIDEN SOEHARTO MUNDUR[1]

 

Tokyo, Kompas

Krisis politik di Indonesia yang semakin memuncak terus menjadi perhatian dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Madeleine Albright hari Rabu (20/5) meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Ia mengatakan langkah itu semestinya diambil untuk memberi jalan bagi “transisi demokratis” negerinya.

Pernyataan Albright tersebut disiarkan oleh jaringan televisi CNN dalam breaking news pukul 22.48.WIB dan kemudian dikutip kantor berita Reuters.

“Presiden Soeharto sudah memberikan jasa demikian banyak bagi negaranya selama lebih dari 30 tahun. Kini, ia memiliki kesempatan untuk melakukan langkah historis seorang negarawan, yang akan memelihara warisannya sebagai seorang tokoh yang tidak hanya memimpin negaranya tetapi juga pembukajalan bagi transisi secara demokratis.” kata Albright.

Sebelumnya, AS serta Jepang, dan Australia serta negara-negara tetangga Indonesia masih memberikan komentarnya tentang perlunya reformasi ekonomi dan politik yang damai dan cepat. Bahkan Jepang, kemarin, mendesak Indonesia agar menghindari pertumpahan darah dalam menangani unjuk rasa mahasiswa.

Dubes Jepang untuk Indonesia, Takao Kawakami mendesak Jakarta “Untuk menahan diri secara maksimal dalam menghadapi aksi unjuk rasa dan menghindari pertumpahan darah.” Demikian dikemukakan kepala Sekretaris Kabinet Kanezo Muraoka mengutip ucapan Sawakami.

“Kami memahami bahwa mahasiswa tidak puas.” kata Muraoka di depan Komite Luar Negeri Majelis Rendah.

“Namun pertumpahan darah harus dihindari.”

“Kita tak bisa meramalkan bagaimana situasi yang akan berkembang di negara ini (Indonesia).” ujar PM Ryutaro Hashimoto di depan parlemen.

Hashimoto mengaku telah menerima jaminan dari Presiden Soeharto “Untuk menahan diri dalam penggunaan kekuatan.”

Sesegera Mungkin

Dari Washington, juru bicara Deplu, James Rubin menyatakan,

“Indonesia membutuhkan reformasi politik dan ekonomi untuk menyelesaikan masalahnya dan harus dimulai sesegera mungkin.”

“Dalam situasi tak ada reformasi politik, tak ada dialog, kami tak yakin pemerintah (Indonesia) mampu memiliki hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah yang bisa mendorong reformasi ekonomi sejati bergerak maju.” kata Rubin.

Sedangkan jubir Gedung Putih ; Eric Rubin, mengemukakan,

“Langkah paling penting pemerintah Indonesia yang dapat dilakukan adalah memulai dengan segera berdialog dengan semua unsur masyarakat Indonesia mengenai reformasi politik dan rekonsiliasi serta melanjutkan reformasi ekonomi.”

Dari Australia dilaporkan, Menlu Alexander Downer menyerukan transisi politik yang cepat di Indonesia.

“Jika terlalu lama penundaannya .. saya kira stabilitas Indonesia sekali lagi akan dipertanyakan.” kata Downer kepada Radio Australian Broadcasting Corporation (ABC).

“Tidak diragukan lagi, ekonomi Indonesia takkan mampu pulih dari situasi sekarang, tanpa ada langkah-langkah reformasi politik dan ekonomi.” ujar Downer.

Menurut Downer, transisi kepemimpinan yang disebut-sebut akan memakan waktu 18 bulan sampai dua tahun adalah terlalu lama.

“Jika berlarut-larut, kepercayaan masyarakat Indonesia akan hilang dalam program reformasi dan proses transisi.” katanya.

Berikan Keadilan

Dari London dilaporkan, Menteri di Kantor Urusan Luar Negeri (Foreign Office Minister), Derek Fatchett menyatakan Jakarta harus menjamin pemilu “bebas dan adil”.

“Reformasi politik yang diperlukan akan memberikan keadilan bagi aspirasi rakyat Indonesia. Kekerasan yang tragis yang kita saksikan pekan Jalu harus dihentikan sebelum banyak orang tak bersalah jadi korban.” katanya.

Surat kabar Singapura, The Straits Times, kemarin, berkomentar bahwa Presiden Soeharto telah memberikan konsesi besar. Namun, akan menerima risiko besar jika ia menunggu terlalu lama dalam menyerahkan kekuasaan.

Pembantu Kompas, Antonius Doni dari Manila, melaporkan, baik Presiden Fidel Ramos, kelompok mahasiswa dan ibu-ibu Filipina maupun mahasiswa dan profesional Indonesia hari Rabu, menanggapi situasi terakhir di Indonesia. Ramos meminta masyarakat Indonesia melakukan pengendalian diri secara maksimal dan menyelesaikan perbedaan secara musyawarah.

Dari Den Haag, koresponden Kompas, Denny Sutoyo melaporkan, ratusan aktivis baik warga RI maupun asing melakukan unjuk rasa. Dua partai politik yang menang pemilu yakni Partai Buruh (PvdA) dan Partai Demokrat (D66) ikut unjuk rasa. Mereka antara lain menuntut parlemen dikembalikan ke fungsi semula.

Amnesti Internasional melalui jubirnya untuk Indonesia, Tony O’Connor menyatakan,

“Proses reformasi apa pun harus memiliki kredibilitas, harus terbuka, transparan dan melibatkan berbagai pendapat, termasuk kelompok oposisi dan organisasi hak asasi manusia.” (AFP/Rtr/CNN/sep/ias)

Sumber : KOMPAS (21/05/1998)

___________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 447-449.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.