MENHANKAM SAYANGKAN NEGARA YANG AKAN HENTIKAN BANTUAN

MENHANKAM SAYANGKAN NEGARA YANG AKAN HENTIKAN BANTUAN

 

 

Jakarta, Kompas

Menhankam/Menlu ad-interim LB Moerdani menyayangkan sikap beberapa negara yang akan menghentikan bantuan ke Indonesia, sehubungan dengan insiden di Dili 12 November, mengingat belum seluruh fakta mengenai insiden tersebut terungkap. Namun, ia menegaskan, Indonesia tidak akan meminta-minta bantuan dari negara asing. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan bantuan pada Indonesia, sepenuhnya adalah hak negara-negara tersebut.

Menjawab pertanyaan pers sesuai penandatanganan Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, dengan Menteri Minyak dan Energi Norwegia Finn Kristensen di Deplu Pejambon, Jakarta , hari Selasa (26/11), LB Moerdani mengemukakan pula, “Pemerintah sudah membentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN, Red). Itu adalah komisi penyelidik yang paling tinggi, yang terdiri dari Mahkamah Agung, DPA. DPR. Kurang apa lagi? Kalau nggak percaya ya sudah. Tetapi kan Komisi itu baru akan berangkat besok ke Timor Timur, tunggu lah sampai Komisi itu selesai.”

Dalam kesempatan itu LB Moerdani meminta kepada seluruh masyarakat agar menunggu hasil kerja Komisi Penyelidik Nasional yang akan diumumkan secara terbuka.

 

Presiden Sesalkan

Sementara itu wartawan Kompas Ansel da Lopez dan J. Osdar dari Caracas, Venezuela, semalam melaporkan, Menlu Ali Alatas dan Mensesneg Moerdiono dalam keterangan bersama di Caracas mengemukakan, agar penghentian bantuan untuk Indonesia, menyusul insiden di Dili 12 November, seyogyanya menunggu sampai KPN selesai bekerja , dan telah mengambil kesimpulan mengenai apa yang terjadi sebenamya di Timor Timur itu.

Jadi, sikap yang kurang bersahabat itu janganlah didasarkan pada suatu pemberitaan pers internasional yang temyata terlalu membesar-besarkan, atau tidak sesuai dengan fakta.

“Presiden Soeharto menyesalkan sikap sejumlah negara yang terburu-buru memberikan penilaian terhadap insiden di Dili, sehingga ada negara yang menghubungkan kasus Dili itu dengan bantuan luar negeri,” ujar Moerdiono. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Soeharto dan para menteri yang scdang berkunjung ke luar negeri sekarang selalu mengikuti perkembangan di Tanah Air. Setiap hari para menteri melakukan kontak dengan Jakarta.

”Terhadap kasus Dili, sikap Pemerintah Indonesia sudah jelas, yaitu mengusutnya secara menyeluruh dan tuntas. Untuk itu, Pemerintah RI telah membentuk KPN melalui Keppres, dan KPN ini bersifat independen,” Moerdiono menegaskan.

 

Sikap Belanda

Secara terinci, Menlu Alatas menerangkan, pemerintah sudah mendapat laporan bahwa Pemerintah Belanda setelah mendapat tekanan dari parlemennya memutuskan untuk sementara waktu menangguhkan bantuan baru kepada RI. Bantuan yang sudah disetujui dan ditandatangani tetap akan beijalan .“Penundaan ini sampai KPN selesai beketja,” tambahnya.

Meskipun menyayangkan, Alatas mengatakan, Pemerintah RI mengerti bahwa keputusan Pemerintah Belanda itu bisa saja karena adanya tekanan-tekanan dari berbagai kalangan, termasuk opini publiknya.

Selain di Belanda, tambahnya, di Amerika Serikat pun berkembang pemikiran demikian. Namun, hal itu baru berupa pernyataan pendapat di Kongres yang sifatnya tidak mengikat pemerintah. “Dari laporan-laporan yang ada, Pemerintah AS sendiri masih sedang berpikir-pikir tentang sikap apa yang akan diambil terhadap peristiwa Dili,” ujar Menlu. Selain Belanda dan AS, Kanada pun mengatakan akan meninjau kembali program bantuannya bagi Indonesia.

Dikemukakan, pada akhir pembicaraan dengan Presiden Soeharto hari Senin, Presiden Venezuela Carlos Andres Perez juga mempertanyakan perkembangan Timor Timur, khususnya insiden Dili ini. Untuk itu, Kepala Negara menjelaskan secara panjang lebar proses integrasi Timtim ke Indonesia sampai dengan peristiwa Dili 12 November itu.

 

Tak Ada Bukti

Sementara itu, Menlu Australia Gareth Evans yang akan berkunjung ke Indonesia pertengahan Desember mendatang, dalam jumpa persnya di Canberra kemarin menggaris-bawahi bahwa tidak terdapat bukti apa pun yang menunjukkan bahwa insiden 12 November lalu itu adalah tindakan dari kebijaksanaan negara yang

disengaja atau direncanakan. Tetapi sebaliknya, tampak bahwa insiden itu merupakan akibat dari reaksi yang tidak terkendali dari oknum aparat keamanan.

Gareth Evans juga menyangkal klaim bahwa insiden itu merupakan bagian dari kebijaksanaan yang luas terhadap Timor Timur yang dilaksanakan oleh pemerintah di Jakarta. Ia mengatakan terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa situasi ekonomi, keemanan dan hak-hak asasi manusia di propinsi tersebut bertambah baik dalam tahun-tahun belakangun ini.

Menlu Australia itu juga menolak saran-saran dari Parlemen Australia untuk mengambil kebijaksanaan reaksi negatif seperti pembatalan kunjungan, atau pembatalan bantuan atau kerja sama militer. Ia mengatakan, Pemerintah Australia akan menjalankan langkah-langkah positif seperti menggalakkan penyelidikan yang efektif dari situasi dan kondisi yang tetjadi, dan akan berupaya mencapai suatu resolusi jangka panjang atau rekonsiliasi konflik Timor-Timur.

Ia menegaskan, tidak ada pergeseran dalam kebijaksanaan Australia tentang TimorTimur, tetapi Resolusi Caucus (resolusi anggota partai buruh di Parlemen Australia) mencatat, bila dalam proses penyelidikan itu ternyata hasilnya tidak memuaskan, maka ada peninjauan menyeluruh mengenai kebijaksanaan Australia.

 

Pangab dan Mendagri

Ketua KPN Hakim Agung M Djaelani mengungkapkan kemarin, tujuh anggota KPN bertemu dengan Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno dan Mendagri Rudini, untuk mengumpulkan masukan sebanyak mungkin sebelum bertolak mencari fakta di lapangan dalam kaitan dengan insiden di Dilli 12 November. Sehari sebelumnya, KPN bertemu dengan Menhankam/Menlu ad-interim di Mahkamah Agung.

Djaelani yang dicegat pers di lift Mahkamah Agung mengemukakan pertemuan dengan Pangab yang dilakukan di Markas Besar ABRI Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Pertemuan dengan Pangab dilakukan mengingat dijajaranABRI, Pangab lah yang menduduki posisi tertinggi. Selain minta bahan-bahan, guna dibawa ke TimorTimur, dalam pertemuan itu KPN pun minta izin untuk bisa bertemu dengan satuan-satuan ABRI di sana.

Dalam pertemuannya dengan Mendagri Rudini di kantor Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Jakarta, KPN pun minta masukan agar bisa bekerja dengan baik di lokasi, mengingat di Timor Timur Komisi akan bertemu dengan ban yak aparat Depdagri.

Ditanya mengenai kaset video yang merekam peristiwa 12 November di Dili, Djaelani mengatakan, pihaknya sampai saat ini belurn mendapatkan kaset tersebut.

“Jika wartawan memiliknya, boleh serahkan kepada KPN,” katanya.

Tentang berapa lama akan berada eli Timtim, Djaelani yang direncanakan akan berangkat hari Kamis (28/11) mengatakan semuanya bergantung bagaimana nanti di lapangan. Bisa jadi sepekan, dua pekan, atau malah lebih, katanya.

 

Wadan Yon Linud 700

Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Zainal Basrie Palaguna mengatakan, Mayor Geerhan Andi Lantara, Wadan Yon Linud 700 yang merupakan salah satu korban tusukan massa dalam insiden Dili 12 November lalu, harus memberikan keterangan, jika memang diperlukan oleh KPN.

“Kalau memang diperlukan, saya pikir dia (Geerhan-Red) hams memberikan masukan,” kata Palaguna. Bagaimanapun, menurut dia, Komisi pencari fakta yang diketuai Hakim Agung M Djaelani SH itu, merupakan komisi yang bertugas demi negara. Dan Geerhan cukup banyak mengetahui situasi masyarakat di Timor Timur, karena cukup lama bertugas.

Basrie Palaguna juga membantah babwa Geerhan seolah sengaja di sembunyikan dan tidak bisa ditemui wartawan. “Wah nggak benar itu. Siapa saja boleh menemui elia. Hanya saj a, kondisi kesehatan Geerhan belum pulih betul,”ujarnya.

Geerhan, putra ke-6 Brigjen (Purn) Haji Andi Lantara, bekas anggota DPH/MPR, menurut Basrie Palaguna, sudah terlanjur cinta dengan masyarakat Timor Timur. Meskipun ia disakiti, tetapi ia sama sekali tidak menaruh dendam.

Menurut bekas Wakil Gubernur Sulsel itu, Geerhan malah diangkat sebagai anak angkat oleh kepala suku Tetun, salah satu suku penduduk asli Timor Timur. Kecuali itu, Geerhan pun dikenal dekat dengan pemuda di Dili.

 

Kirab di Timtim

Kemarin sore, Ketua Umum Kirab Remaja Nasional Ny. Siti Harelijanti Rukmana yang akrab dengan panggilan Mbak Tutut tiba di Bandara Komoro, Dili, dengan pesawat khusus. Menurut rencana, hari Rabu ini (27/11) Mbak Tutut beserta rombongan terbang, dengan helikopter ke Los Palos, kabupaten paling timur di Timor Timur. Tampak hadir menyambut Danrem Wira Darina Kol JP Sepang, Asisten Sekwilda I Tito Batista , Asisten II Sekwilda J Haribowo dan Bupali Dili Armindo Soares Mariano.

Tetjadinya insiden St. Cruz di Dili 12 November lalu ternyata tidak mengurangi arus penumpang pesawat terbang yang masuk dan keluar Dili. Kepala Perwakilan Merpati di Dili Anwar Effendi menyebutkan, ti<iak ada perubahan yang mencolok pada arus penumpang masuk dan keluar.

Bahkan, beberapa orang asing mulai terlibat berjalan-jalan di Dili. Tidak diketahui secara pasti jumlah orang asing di kota Dilli. Namun di Hotel Turisino yang letaknya berdekatan dengan Komite Intemasional Palang Merah (ICHC), terdapat delapan orang asing, salah seorang di antaranya Dennis Schulz, wartawan Australia. Wartawan itu kemarin sore tampak eli makam umum St. Cruz untuk mengabadikan pemakaman seorang penduduk yang meninggal karena sakit.

 

 

Sumber : KOMPAS (27/11/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 275-279.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.